TELAAH TERHADAP ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
Abstract
Abstract
The principle of Transparancy in Managing Village fund is certainly very necessary, society or public needs open access to information regarding village fund management. Therefore with the principle of transparency I every village fund management automatically the government or village apparaturs will be more carefull in exercising their authority properly by promoting the principle of tranparancy, so that the community later give trust entirely to the government to provide welfare or benefit through management or utilization the village fund.
Keyword: Transparancy, Management, Village Fund
Abstrak
Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa tentunya sangat diperlukan, Masyarakat atau Publik membutuhkan akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu dengan adanya Asas Transparansi tersebut di setiap pengelolaan Dana Desa secara otomatis aparatur negara dalam hal ini pemerintah atau perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewenangannya secara baik dengan mengedepankan asas transparansi tersebut, sehingga masyarakat nantinya akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan atau pemanfaatan Dana Desa tersebut.
Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa
References
Agus Salim AndiGadjong, 2004. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
FaizatulKarimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. Pengelolaan Alokasi Dana DesaDalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deke t Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). JurnalAdministrasiPublik (Jap), Vol. 2, No. 4. Universitas Brawijaya. Malang.
Hamid Abidin dan Mimin Rukmini,2004. Kritik dan Otokritik LSM , Piramedia, Jakarta
Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, Sourcebook Human Rightt & Good Governance
Musliadi, Undang-Undang Desa Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Cet. Terbaru. permata press, Jakarta
Michael Barama, Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 5, Januari 2016
Moch. Solekhan.2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Cet: Ke 3. Setara Press Malang
Ridwan HR,2011, Hukum Administrasi Negara, PT Raja GRafindo Persada, Jakarta
Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Cet: Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
S.F. Marbun,2003, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
