PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstract
Abstract
Verification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.
Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption
Abstrak
Beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi
References
Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni
Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
