ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI (PPJB) SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK DAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK

Abstract

Abstrak

Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) merupakan langkah awal dalam transaksi jual beli tanah sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB). Namun, PPJB sering menimbulkan sengketa, seperti pembatalan sepihak atau keterlambatan penyerahan unit, yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam PPJB menurut hukum kontrak Indonesia, menentukan parameter wanprestasi, serta mengkaji perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi sering terjadi akibat ketidakseimbangan antara pengembang dan konsumen, dengan pembatalan sepihak melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum tersedia melalui KUHPerdata, Keputusan Menteri, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme BPSK dan jalur peradilan. Namun, pengembang sering memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menciptakan transaksi jual beli properti yang lebih adil dan terlindungi hukum.

Kata Kunci: Hukum Kontrak, Kebebasan Berkontrak, PPJB, Wanprestasi.

Abstract

PPJB is an initial step in land transactions before the Sale and AJB is made. However, PPJB often leads to disputes, such as unilateral cancellations or delays in unit delivery, which harm consumers. This study aims to analyze default (wanprestasi) in PPJB according to Indonesian contract law, determine the parameters of default, and examine legal protection for the injured party. The method used is juridical normative with a descriptive-analytical approach. The research findings show that default often occurs due to the imbalance between developers and consumers, with unilateral cancellations violating the principle of freedom of contract. Legal protection is available through the Civil Code (KUHPerdata), Ministerial Decrees, the Consumer Protection Law, as well as BPSK and judicial mechanisms. However, developers often exploit legal loopholes to avoid responsibility, necessitating stricter oversight and enforcement of the law. This study provides recommendations to create fairer and legally protected property transactions.

Keywords: Contract Law, Freedom of Contract, Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), Default.