KONFLIK NORMA REGULASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensinya konflik norma antara PERMA Nomor 3 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan regulasi pembatalan putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari proses penanganan perkara arbitrase di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa norma Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengucapan putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase atau arbitrase syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dibacakan dalam sidang pertama bertentangan dengan norma Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang telah mengatur bahwa putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima. Eksistensinya konflik norma tersebut berimplikasi hukum pada PERMA Nomor 3 Tahun 2023 harus segera direvisi supaya tidak menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi regulasi sekurang-kurangnya terhadap Pasal 26 ayat (1). Penanganan dan pengadministrasian perkara dengan klasifikasi khusus seperti arbitrase dilakukan dengan reformasi birokrasi serta optimalisasi sistem dan kinerja aparatur administrasi penanganan perkara, bukan dengan menerbitkan peraturan yang mengandung unsur ambiguitas dan disharmoni antar regulasi.

Kata Kunci: Arbitrase, Konflik, Regulasi.

Abstract

This research aims to examine the existence of norm conflicts between PERMA Number 3 of 2023 and Law Number 30 of 1999, especially with regard to the regulation of annulment of arbitration awards. The research method used is normative juridical with a statute approach and case approach. The data used is primary data obtained from the process of handling arbitration cases at the Bandung District Court Class 1A Special and the Central Jakarta District Court Class 1A Special and secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to arbitration in Indonesia. The results of this study indicate that the norm of Article 26 paragraph (1) of PERMA Number 3 of 2023 which regulates the pronouncement of a decision on a petition to annul an arbitration award or sharia arbitration no later than 30 (thirty) days from the time the petition is read out in the first hearing is contrary to the norm of Article 72 paragraph (3) of Law Number 30 of 1999 which stipulates that the decision on a petition to annul an arbitration award is made by the Chairman of the District Court no later than 30 (thirty) days from the time the petition is received. The existence of the norm conflict has legal implications for PERMA Number 3 Year 2023 must be revised immediately so as not to cause contradictions and regulatory inconsistencies at least against Article 26 paragraph (1). The handling and administration of cases with special classifications such as arbitration is carried out through bureaucratic reform and optimization of the system and performance of the case handling administration apparatus, not by issuing regulations that contain elements of ambiguity and disharmony between regulations.

Keywords: Arbitration, Conflict, Regulation.