https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/feedEl-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah2024-12-21T02:02:46+00:00Muhammad Yaasiin Raya[email protected]Open Journal Systems<div class="journalList" style="border: 2px #06571D solid; padding: 10px; background-color: #f3b58e; text-align: left;"> <ol> <li class="show">Journal Title: <a href="/index.php/iqthisadi/"> El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah</a></li> <li class="show">Initials: El-Iqthisady</li> <li class="show">Frequency: January & June</li> <li class="show">Online ISSN: <a href="https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1565452845" target="_blank" rel="noopener">2686-0503</a></li> <li class="show">Print ISSN: <a href="https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1517301415" target="_blank" rel="noopener">2615-241X</a></li> <li class="show">Editor in Chief: -</li> <li class="show">DOI: 10.24252/el-iqthisady</li> <li class="show">Publisher: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar</li> </ol> </div> <p>Jurnal El-Iqthisadi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, terbitan setiap 6 bulan dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember</p>https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52308PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MADURA BERBASIS PESANTRENPRENEUR DAN SOSIOPRENEUR2024-12-05T08:37:12+00:00Miftahul Ainiyah[email protected]Luluk Hanifah[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Di era reformasi dan desentralisasi saat ini, pondok pesantren di Indonesia menghadapi tantangan untuk memperbarui perannya dalam masyarakat, yang dulunya dikenal sebagai lembaga pendidikan agama yang cenderung terisolasi kini dituntut untuk bertransformasi menjadi pusat pengembangan masyarakat. Penelitian ini mengkaji Pondok Pesantren Addimyathy Nurul Iman di Bangkalan, Jawa Timur, yang memiliki keunggulan melalui integrasi pendekatan kewirausahaan dalam pendidikannya, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui unit usaha yang berkolaborasi dengan One Pesantren One Product (OPOP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis pesantrenpreneur dan sosiopreneur. Metode penlitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga mengindentifikasi bagaimana Pondok Pesantren Addimyathy Nurul Iman memberdayakan santri dan alumni melalui pelatihan kewirausahaan dan kegiatan ekonomi berbasis pesantren. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian, ini mengungkapkan bahwa dengan pemberdayaan seperti pelatihan dan pendampingan yang maksimal bagi santri, alumni dan masyarakat khususnya perempuan dengan berbasis pesantrenpreneur dan sosiopreneur akan memberikan kesejahteraan dalam artian mereka berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan melalui usaha yang dijalaninya.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Pondok Pesantren, Pemberdayaan ekonomi, OPOP.</p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>In the current era of reform and decentralisation, Islamic boarding schools in Indonesia face the challenge of renewing their role in society, which was once known as a religious education institution that tends to be isolated is now required to transform into a community development centre. This research examines Addimyathy Nurul Iman Islamic Boarding School in Bangkalan, East Java, which has excelled through the integration of entrepreneurial approaches in its education, as well as women's economic empowerment programmes through business units in collaboration with One Pesantren One Product (OPOP). The purpose of this study is to determine the economic empowerment of women based on pesantrenpreneur and sociopreneur. This research method uses a qualitative approach, this research also identifies how Addimyathy Nurul Iman Islamic Boarding School empowers students and alumni through entrepreneurship training and pesantren-based economic activities. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study reveal that empowerment such as maximum training and mentoring for students, alumni and the community, especially women based on pesantrenpreneur and sociopreneur, will provide welfare in the sense that they are sufficient to meet their needs through the business they run.</em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>:</em> <em>Islamic boarding school, economic empowerment, OPOP.</em></p>2024-12-05T01:42:31+00:00Copyright (c) 2024 Miftahul Ainiyah, Luluk Hanifahhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52914PEMAHAMAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI MAKASSAR TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NO. 93/20122024-12-05T02:15:25+00:00Ibnu Izzah[email protected]Supardin[email protected]Rheyza Virgiawa[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah pemahaman lembaga keuangan Syariah di Makassar terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah? 2) Bagaimanakah Implementasi Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Makassar pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 93 tahun 2012 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Selanjutnya, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, jika mengacu pada aspek pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar, maka menunjukkan berbagai tingkatan pemahaman pada lembaga keuangan syariah di Makassar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya melalui jalur litigasi yaitu terdiri dari pemahaman yang baik, kurang paham, dan tidak paham.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Lembaga Keuangan Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK No. 93/2012</p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>The main issues in this study are: 1) How do Islamic financial institutions in Makassar perceive the resolution of Sharia economic disputes? 2) How is the implementation of Sharia economic dispute resolution in Makassar following the Constitutional Court decision No. 93 of 2012? This research is a field study utilizing qualitative methods, with a legislative approach and a socio-legal approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. The findings of this study, focusing on the understanding of Islamic financial institutions in Makassar, reveal varying levels of comprehension among these institutions regarding the resolution of Sharia economic disputes, particularly through litigation. These levels range from good understanding, partial understanding, to lack of understanding.</em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>:</em> <em>Islamic Financial Institutions, Sharia Economic Disputes, Constitutional Court Decision No. 93/2012</em></p>2024-12-05T02:15:24+00:00Copyright (c) 2024 Ibnu Izzah, Supardin, Rheyza Virgiawanhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52969PENGARUH WORKING CAPITAL TURNOVER DAN CAPITAL STRUCTURE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA2024-12-08T01:47:36+00:00Farhan Dwinanda Hanisyahputra[email protected]Dwi Ayu Siti Hartinah H[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh <em>Working capital turnover </em>dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi dokumentasi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan bantuan <em>software</em> SPSS 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <em>working capital turnover </em>tidak berpengaruh terhadap variable profitabilitas, sedangkan pada variable struktur modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilias.</p> <p><strong>Kata Kunci: Struktur Modal, Modal Kerja, dan profitabilias.</strong></p> <p> </p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>This study aims to examine the Effect of Working Capital Turnover and Capital Structure on the Profitability of Food and Beverage Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange</em><em>.</em> <em>The population in this study is the financial statements of companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while the sample in this study is 10 food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The type of data in this research is quantitative data while the data source in this research is secondary data. The technique in collecting data in this study is using documentation study techniques. The statistical method used to test the hypothesis is by using SPSS 27 software.</em> <em>The results of the analysis show that the working capital turnover variable has no effect on the profitability variable, while the capital structure variable has a negative and significant effect on profitability.</em></p> <p><strong><em>Keywords: capital structure, profitability and working capital turnover.</em></strong></p>2024-12-08T01:47:35+00:00Copyright (c) 2024 Farhan Dwinanda Hanisyahputra, Dwi Ayu Siti Hartinah Hhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52710ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP FATWA CRYPTOCURRENCY DI LUAR NEGERI2024-12-08T01:49:13+00:00Risky Nurjannah[email protected]Depi Lisnawati[email protected]<p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Permasalahan hukum terkait cryptocurrency telah menjadi subjek kontroversi di berbagai negara karena sifatnya yang terus bertranformasi, namun masih terbatas dalam segi regulasi sehingga banyak negara yang meragukannya. Penelitian ini berfokus pada fatwa <em>cryptocurrency </em>yang dikeluarkan oleh otoritas beberapa negara dengan pendekatan hukum. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum dari pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah <em>cryptocurrency</em> memiliki dua pendapat diantara para kalangan ulama yakni pihak yang menghalalkan dan mengharamkan. Seperti Mesir, Pakistan, Suriah, Malaysia dan Maroko secara subtansi mengeluarkan fatwa bahwa penggunaan <em>cryptocurrency</em> sebagai alat pembayaran, aset simpanan, atau sebagai komoditas tidak diperbolehkan. Ini karena mata uang secara faktanya tidak memenuhi syarat sebagai mata uang, nilai intrinsik yang tidak stabil, tidak memiliki otoritas yang bisa bertanggung jawab, serta nilai yang sering berfluktuasi sehingga besar kemungkinan adanya spekulasi atau <em>gharar</em> didalamnya. Oleh karena itu, kebanyakan dari negara Islam melarang <em>cryptocurrency</em> karena kegiatan ini besar kemungkinan terjadi spekulatif atau <em>gharar </em>sehingga menimbulkan kemudharatan yang besar serta tidak adanya regulasi yang mengontrol lalu lintas pembayaran digital ini.</p> <p><strong>Kata Kunci : Cryptocurrency, Fatwa, Muamalah </strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abtract </em></strong></p> <p><em>Legal issues related to cryptocurrencies have been the subject of controversy in various countries due to its transformational nature, but it is still limited in terms of regulation so many countries have doubts about it. This research focuses on cryptocurrency fatwas issued by the authorities of several countries with a legal approach. This research approach is normative juridical by examining legal materials from the library. The result of this research is that cryptocurrency has two opinions among the scholars, namely those who legalize and forbid. Such as Egypt, Pakistan, Syria, Malaysia and Morocco in substance issued a fatwa that the use of cryptocurrency as a means of payment, deposit asset, or as a commodity is not allowed. This is because the currency does not in fact qualify as a currency, the intrinsic value is unstable, it does not have an authority that can be held accountable, and the value often fluctuates so there is a high possibility of speculation or gharar in it. Therefore, most of the Islamic countries prohibit cryptocurrencies because this activity is likely to be speculative or gharar so that it causes great harm and there is no regulation that controls the traffic of these digital payments.</em></p> <p><strong><em>Keywords: Cryptocurrency; Fatwa; Muamalah</em></strong></p>2024-12-08T01:47:49+00:00Copyright (c) 2024 Risky Nurjannah, Depi Lisnawatihttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52302IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN2024-12-08T01:49:08+00:00Abdul Fattah[email protected]<p><strong>Abstrak: </strong></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi <em>maqashid syariah</em> dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada pencapaian kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan. Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan fundamental dalam setiap aspek ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif, untuk memahami secara mendalam implementasi Maqashid Syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah telah terwujud dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, pasar modal, serta lembaga zakat dan wakaf, meskipun masih terdapat beberapa tantangan terkait regulasi dan edukasi. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan kolaborasi antar lembaga serta penetapan kebijakan yang mendukung optimalisasi maqashid syariah dalam ekosistem keuangan syariah nasional, guna mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan.</p> <p><strong>Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah, Keuangan Syariah, </strong><strong>Kesejahteraan Sosial</strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract: </em></strong></p> <p><em>This study aims to analyze the implementation of sharia maqashid in the sharia economic and financial ecosystem in Indonesia, with a focus on achieving social welfare, economic equity, and sustainability. Sharia maqashid, which includes the protection of religion, soul, intellect, descendants, and property, is the fundamental foundation in every aspect of the sharia economy. This study uses a mixed method approach, namely qualitative and quantitative, to deeply understand the implementation of Maqashid Sharia in the Islamic economic and financial ecosystem in Indonesia and its impact on the social and economic welfare of the community. The results of the study show that the implementation of sharia maqashid has been realized in the products and services of Islamic financial institutions, such as banking, capital markets, as well as zakat and waqf institutions, although there are still several challenges related to regulation and education. The recommendations of this study include strengthening collaboration between institutions and establishing policies that support the optimization of sharia maqashid in the national sharia financial ecosystem, to achieve fairer and more sustainable welfare.</em></p> <p><strong>Keywords: <em>Maqashid Sharia, Sharia Economics, Sharia Finance, Social Welfare</em></strong></p>2024-12-08T01:48:02+00:00Copyright (c) 2024 Abdul Fattahhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53053ANALISIS AKAD IJARAH ALA AL-‘AMAL DALAM PRAKTIK JASA INAI DI KABUPATEN PIDIE2024-12-12T11:06:26+00:00Siti Sonya Nadzilla[email protected]Raihan Putri[email protected]Fahmi Makraja[email protected]Rian Rahmad[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Tradisi "malam boh gaca" dalam pernikahan di Aceh kini mengalami perubahan dengan hadirnya jasa pasang inai yang lebih praktis. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penyewaan jasa inai di Kabupaten Pidie dari perspektif akad Ijarah 'ala al-'amaal , terutama mengenai potensi permasalahan dalam perjanjian antara penyedia jasa dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan jasa inai sering kali menghadapi pelanggaran kesepakatan, seperti perubahan motif dan keterlambatan pembayaran, yang menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa. Berdasarkan analisis Fiqh Muamalah, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing guna menghindari perselisihan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah ini.</p> <p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong><strong><em>Ijarah ‘ala al-’amaal, Sewa jasa inai</em></strong><strong><em>, </em></strong><strong><em>Fiqh Muamalah</em></strong></p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>The tradition of ‘malam boh gaca’ in weddings in Aceh is now experiencing changes with the presence of more practical inai installation services. This study aims to analyse the practice of renting inai services in Pidie Regency from the perspective of the Ijarah ‘ala al-’amaal contract, especially regarding potential problems in the agreement between service providers and consumers. The research method used is normative empirical with a qualitative approach, involving interviews, observation, and literature study. The results show that the practice of renting inai services often faces violations of the agreement, such as changes in motives and late payments, which cause losses to the service provider. Based on the analysis of Fiqh Muamalah, it is important for both parties to understand their respective rights and obligations to avoid disputes and ensure compliance with sharia principles in this ijarah contract.</em></p> <p><strong>Keywords:</strong> <strong><em>Ijarah ‘ala al-’amaal, Henna service rental</em>, <em>Fiqh Muamalah</em></strong></p>2024-12-12T11:06:25+00:00Copyright (c) 2024 Siti Sonya Nadzilla, Fahmi Makraja, Raihan Putri, Rian Rahmadhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52930PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO. 28/2014 TENTANG HAK CIPTA2024-12-12T11:06:54+00:00Tri Setiady[email protected]I Ketut Astawa[email protected]Teuku Syahrul Ansari[email protected]Muhammad Yunus[email protected]<p>Lagu sebagai salah satu objek yang dilindungi oleh UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, memiliki kompleksitas perlindungan hukum yang signifikan. Meskipun sudah didukung oleh landasan hukum yang kokoh, karya musik tetap rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, terutama karena nilai ekonomi yang melekat padanya. Keuntungan finansial dan peningkatan popularitas yang dapat diperoleh dari sebuah lagu sebanding dengan risiko penyalahgunaan, seperti penggandaan, perubahan lirik, pembawaan, atau publikasi tanpa izin dari pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta lagu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus penelitian meliputi dua strategi perlindungan: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui ketentuan dalam undang-undang, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme hukum setelah pelanggaran terjadi, dengan tujuan memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap hak-hak pencipta lagu.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Perlindungan Hukum, Pencipta, Hak Cipta.</p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>Songs are one of the objects protected by Law no. 28/2014 concerning Copyright, has significant legal protection complexity. Even though it is supported by a solid legal foundation, musical works remain vulnerable to various forms of copyright infringement, especially because of the economic value attached to them. The financial gain and increase in popularity that can be gained from a song is outweighed by the risks of covers, such as duplication, changes to lyrics, renditions, or publication without permission from the composer. This research aims to analyze legal protection for songwriters using qualitative methods with a normative juridical approach. The research focus includes two protection strategies: preventive and repressive. Preventive protection aims to prevent violations through provisions in law, while repressive protection is carried out through legal mechanisms for violations that occur, with the aim of providing comprehensive protection for the rights of songwriters</em><em>.</em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>:</em> <em>Legal Protection, Creator, Copyright</em><em>. </em></p>2024-12-12T11:06:53+00:00Copyright (c) 2024 Tri Setiady, I Ketut Astawa, Teuku Syahrul Ansari, Muhammad Yunushttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53054ILMU AMSAL DALAM AL-QUR’AN MENURUT PRESPEKTIF ULAMA2024-12-12T11:09:53+00:00Jumanah Nasution[email protected]Milhan[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Penelitian ini membahas ilmu amsal dalam Al-Qur'an menurut perspektif ulama, menyoroti pentingnya amsal sebagai alat pendidikan dan penegasan ajaran Islam. . Al-Qur’an secara umum mengandung ajaran moral, hukum, petunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari, cerita tentang para nabi dan rasul, serta rangkaian kaidah keimanan. Dalam memberikan tuntunan kepada manusia, salah satu pola bahasa yang di gunakan Al-Quran adalah <em>amsal</em> (perumpamaan). Amsal atau perumpamaan, digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual dengan cara yang mudah dipahami. Studi ini mengkaji berbagai interpretasi ulama mengenai amsal, menyoroti peran dan signifikansinya dalam menyampaikan hikmah Ilahi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji tafsir-tafsir klasik dan kontemporer untuk mengungkap pemahaman ulama tentang amsal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amsal dalam Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai alat retoris, tetapi juga sebagai metode pengajaran yang efektif untuk memperkuat keyakinan dan moral umat Islam. Kesimpulannya, amsal dalam Al-Qur'an memainkan peran penting dalam pendidikan dan dakwah Islam, memberikan pelajaran yang mendalam dan relevan bagi umat manusia sepanjang masa.</p> <p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><em>: </em><em>Al-Quran, Ilmu Amsal, Perspektif Ulama</em></p> <p><strong><em> </em></strong></p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>This study discusses the science of proverbs in the Qur'an from the perspective of scholars, highlighting the importance of proverbs as a tool of education and affirmation of Islamic teachings. . The Qur'an generally contains moral teachings, laws, practical instructions in daily life, stories about prophets and messengers, and a series of rules of faith. In providing guidance to humans, one of the language patterns used in the Qur'an is proverbs (parables). Proverbs or parables, are used in the Qur'an to convey moral and spiritual messages in an easy-to-understand way. This study examines the various interpretations of scholars regarding proverbs, highlighting their role and significance in conveying divine wisdom. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, examining classical and contemporary interpretations to reveal scholars' understanding of proverbs. The results of the study show that the proverbs in the Qur'an not only function as a rhetorical tool, but also as an effective teaching method to strengthen the beliefs and morals of Muslims. In conclusion, the proverbs in the Qur'an play an important role in Islamic education and da'wah, providing profound and relevant lessons for humanity throughout time.</em></p> <p><strong><em>Keywords:</em></strong><em> Al-Quran, Proverbs, Ulema Perspective</em></p>2024-12-12T11:09:53+00:00Copyright (c) 2024 Jumanah Nasution, Milhanhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/48030PERINTAH MENGELUARKAN ZAKAT DAN KONTRIBUSINYA PADA PEREKONOMIAN2024-12-12T11:20:11+00:00Ainul Maqsurah S[email protected]Misbahuddin [email protected]Nur Taufiq Sanusi [email protected]<h1>Abstrak</h1> <p>Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perintah mengeluarkan zakat dan kontribusinya terhadap perekonomian. Dari pokok masalah tersebut dirumuskanlah sub masalah yaitu bagaimana konsep zakat, bagaiamana perintah zakat dalam Islam dan bagaimana kontibusi zakat dalam meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bersifat kepustakaan (<em>librari research)</em> yakni mengkaji beberapa studi kepustakaan baik jurnal dan buku yang berkaitan dengan zakat. Zakat merupakan salah bentuk perintah Allah kepada umat Islam yang berdimensi sosial ekonomi. Perintah mengeluarkan zakat dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan melalui undang-undang tentang zakat. Zakat merupakan sebuah hal yang menggerakkan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan dapat mengentaskan kemiskinan apabila pendistribusiannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.</p> <p><strong><em>Kata Kunci: </em></strong>Perintah, Zakat, Perekonomian</p> <p> </p> <p><strong><em>Abstrac</em></strong></p> <p>The main problem in this research is how the order to issue zakat and its contribution to the economy. From this main problem, sub-problems were formulated, namely what is the concept of zakat, what is the commandment for zakat in Islam and what is the contribution of zakat in improving the economy. This research is library research, namely reviewing several literature studies, both journals and books related to zakat. Zakat is a form of Allah's command to Muslims which has a socio-economic dimension. The order to issue zakat can be found in the Koran and through the law regarding zakat. Zakat is something that moves the socio-economic aspects of society to become an important issue in accelerating economic growth and can eradicate poverty if its distribution can be carried out on target.</p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>: <strong>Order, Zakat, Economic</strong></em></p>2024-12-12T11:20:10+00:00Copyright (c) 2024 Ainul Maqsurah S, Misbahuddin, Nur Taufiq Sanusihttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53052THE IMPACT OF THE LAND RECLAMATION CENTER POINT OF INDONESIA ON FISHERMAN’S INCOME IN BONTORANNU VILLAGE, MARISO SUB-DISTRICT, SOUTH SULAWESI2024-12-12T11:18:45+00:00Rahmat Rahmat[email protected]Ratu Anindya[email protected]Andi Naurah Zahra Azhar[email protected]Andi Alisha Filia Amadia[email protected]Khoiri[email protected]Darmawati[email protected]<p><strong>Abstract.</strong></p> <p>Land reclamation has become one of the alternatives to utilize marine areas for increasing land productivity. In the capital of South Sulawesi, Makassar City, the Center Point of Indonesia (CPI) project involves land reclamation as an effort by former governors of South Sulawesi in collaboration with private sectors to enhance the city's economic infrastructure. This research aims to analyze the impact of CPI land reclamation on fishermen's income in Bontorannu Village, Mariso Sub-district, Makassar City, and the efforts of fishermen in coping with reclamation that affects their income. The study employs field research using qualitative methods with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The researcher proceeds with qualitative descriptive data analysis upon gathering all information and data. The findings indicate that there is a significant impact caused by the reclamation, namely a decline in income among fishermen in Bontorannu Village, Mariso Sub-district, due to difficulties in accessing fishing grounds, leading many fishermen to switch professions.</p> <p><strong>Keywords:</strong> <strong>Impact, Reclamation, Fisherman, Income.</strong></p>2024-12-12T11:18:44+00:00Copyright (c) https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/51760PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESADARAN PRODUK MAKANAN HALAL DI WILAYAH MINORITAS STUDI KOLABORASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM2024-12-21T02:00:49+00:00Basyirah Mustarin[email protected]Andi Nurfajri[email protected]Nur Aisyah[email protected]<p><em>The balance of legal protection for business actors and consumers is inseparable from the regulation of legal relationships that occur between the parties. Halal is part of one of the rights of consumers in accepting the truth of all certain information about the product. The purpose of this study is to find out: consumers' halal awareness of food products, the form of supervision and witnesses carried out by BPJPH and LPPOM MUI institutions in protecting and supervising halal certificates. This research method is field research using an approach to norms or legislation (statute apparoach), a theological approach, and a Conceptual approach (Conceptual Apporoach).</em> <em>The result of this research is consumer awareness of halal certificates on products, not only from Muslims but also non-Muslim consumers who consider halal as a sign of quality, especially in protecting consumer rights and ensuring transparency and trust in commercial transactions. And the most important thing is that consuming halal products is an order of the Islamic religion which contains verses in the Quran and Hadith. The supervision and sanctions carried out by BPJPH are temporarily limited to coaching and education to business actors to register and include halal labels on each of their products</em></p>2024-12-21T02:00:48+00:00Copyright (c) https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/52906ISLAMIC LEGAL REVIEW OF CLOTHING SALES USING THE BAL SYSTEM AT TANRUTEDONG MARKET, SIDENRENG RAPPANG REGENCY2024-12-21T02:01:07+00:00Asbar Pananrang[email protected]Muhammad Yaasiin Raya[email protected]<p><strong>Abstract</strong></p> <p><em>The practice of selling clothing at Tanrutedong Market in Sidrap Regency presents challenges for sellers and retailers because they cannot directly see the condition of the clothes purchased from agents. The clothes are typically sold in bales, so sellers can only evaluate the condition of the items after they arrive. This study focuses on two research questions: 1) What is the form of the sale and purchase transaction of clothing using the bal system? 2) What is the Islamic legal perspective on this transaction? This qualitative research employs a normative and sharia approach. The data sources include sellers/retailers and buyers at Tanrutedong Market, with data collection methods involving observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that imported clothing is ordered in bales from distributors and sold individually. Sellers cannot ascertain the condition and quality of the goods, which potentially leads to ambiguity (gharar). Although there are elements of uncertainty, the sale of second-hand imported clothing at Tanrutedong Market mostly meets the criteria in Islamic commercial law and is not considered directly detrimental to buyers.</em></p> <p><strong><em>Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, Bal System, Tanrutedong Market.</em></strong></p>2024-12-21T02:01:06+00:00Copyright (c) 2024 Asbar, Muhammad Yaasiin Rayahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53467ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM2024-12-21T02:01:27+00:00Bunga Candra Kanti[email protected]M. Qafid Jalaludin[email protected]M. Ihsan Asyik Amali[email protected]Maya Novatina[email protected]Moch. Abidin Maula[email protected]Khurin Nadhiroh[email protected]Irma Mangar[email protected]<p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Analisis terhadap konsep-konsep hukum merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memahami elemen-elemen dasar yang membentuk teori, asas, dan doktrin hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsep-konsep hukum dalam membangun kerangka kerja sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial. Kajian ini tidak hanya membahas definisi hukum dan asas-asas keadilan, tetapi juga mengeksplorasi tanggung jawab hukum, penerapan hukum dalam konteks praktis, dan tantangan global seperti digitalisasi serta krisis lingkungan. Dalam era modern, perkembangan teknologi dan perubahan sosial memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi dan efektivitas konsep hukum tradisional. Dengan pendekatan teoritis dan empiris, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan ilmu hukum, mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan hukum kontemporer, dan memperkuat penerapan hukum dalam masyarakat yang kompleks. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan relevan.</p> <p><strong>Kata Kunci: </strong>Analisis hukum, konsep hukum, asas keadilan</p> <p><strong><em>Abstract</em></strong></p> <p><em>The analysis of legal concepts is a comprehensive approach aimed at understanding the fundamental elements that underpin legal theories, principles, and doctrines. This study highlights the importance of legal concepts in establishing a fair, consistent, and responsive legal framework for addressing social dynamics. It delves into the definition of law, principles of justice, legal responsibilities, and practical applications of law, while also examining global challenges such as digitalization and environmental crises. In the modern era, technological advancements and social changes necessitate a reevaluation of the relevance and effectiveness of traditional legal concepts. Through theoretical and empirical methods, this research seeks to provide a significant contribution to the development of legal science, identify innovative solutions to contemporary legal challenges, and strengthen the application of law in complex societies. The findings of this analysis are expected to offer valuable insights for academics, legal practitioners, and policymakers in formulating more equitable and relevant policies.</em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>:</em> <em>Legal analysis, legal concepts, principles of justice</em></p>2024-12-21T02:01:26+00:00Copyright (c) 2024 Bunga Candra Kanti, M. Khalid Jalaludin, MIAA, MN, MAMF, KNhttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/53258ANALYSIS OF E-COMMERCE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS2024-12-21T02:02:46+00:00Muhammad Ifandi[email protected]Sumarjoko[email protected]Eko Sariyekti[email protected]<p><em>Cultural changes in daily life are influenced by advances in technology, information, and computer development. This also gave birth to a new pattern in the world of commerce. Nowadays, the mainstay that is widely applied by society is e-commerce (electronic commerce). Despite the various conveniences offered by this technology, there are also concerns of Indonesian Muslims regarding its fiqh law. The research aims to analyze e-commerce transactions in the perspective of Islamic economics. The results of the analysis show that technically, e-commerce transactions, whether it is the sale of goods or services, can be analogized to the sale of al-salam, which has been legalized since the beginning of Islam through the Prophet's Sunnah. The use of e-commerce in Indonesia is permitted as long as both parties understand each other. In addition, this article aims to provide general guidelines for e-commerce users in conducting business.</em></p> <p><em> </em></p> <p><strong><em>Keywords</em></strong><em>:</em> <em>Bai 'as-salam; E-Commerce; Islamic Economics</em></p>2024-12-21T02:02:45+00:00Copyright (c) 2024 Muhammad Ifandi, Sumarjoko, Eko Sariyekti