Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

PERBEDAAN KONSEP QARḌ DAN DAIN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENETAPAN SUKU BUNGA DI BANK KONVENSIONAL

2025-02-02T01:59:29+00:00

Abstract

In concept, dain is more general than qarḍ, because dain covers all types of debts. Qarḍ can only be applied in Islamic financial institutions because basically qarḍ is a charitable fund, while dain can be applied not only in Islamic financial institutions, but also can cover conventional financial institutions. The relevant application of interest in the concept of dain, while qarḍ does not. The determination of interest rates in the concept of dain is considered permissible because there are costs arising from loans caused by the influence of inflation, competitive factors, and other factors.

Keywords: Qarḍ, Dain, Interest.

Abstrak

Secara konsep, dain lebih umum ketimbang qarḍ, karena dain mencakup segala jenis utang piutang. Qarḍ hanya dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah karena pada dasarnya qarḍ adalah dana kebajikan, sedangkan dain selain dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah, juga dapat mencakup lembaga keuangan konvensional. Penerapan bunga relevan dalam konsep dain, sedangkan qarḍ tidak. Penetapan suku bunga dalam konsep dain dianggap boleh dikarenakan terdapat biaya-biaya yang timbul dari pinjaman yang disebabkan adanya pengaruh inflasi, faktor persaingan, dan faktor lainnya.

Kata Kunci: Qarḍ, Dain, Bunga.

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)

2025-02-02T01:59:30+00:00

Abstrak

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar (Studi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana Substansi Kasus Sengketa Ekonomo Syariah Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks?. Metode Penelitian digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deksripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan makna dan menggambarkan pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, aktivitas manusia dengan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan pembatalan perjanjian musyarakah tidak dapat diterima (NO) oleh majelis hakim karena didalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama.

Abstract

The main problem in this thesis is How to Resolve Sharia Economic Disputes Regarding Musyarakah Contracts in the Makassar Class IA Religious Court (Study of Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks)? So it can be formulated in sub-problems, namely: 1). What is the Substance of the Sharia Economic Dispute Case in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? 2). What are the Judge's Considerations in Case Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks? The research method used is field research which is qualitative descriptive. Qualitative research is research that describes the meaning and describes the understanding, understanding of a phenomenon, event, human activity by being directly or indirectly involved in the research being studied. Furthermore, the data collection methods used in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the research results, it shows that the lawsuit filed by the plaintiff regarding unlawful acts and cancellation of the musyarakah agreement cannot be accepted (NO) by the panel of judges because in the agreement the plaintiff and defendant have agreed that if a dispute occurs in the future, it will be resolved through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) so that the Religious Court does not have the authority to resolve this dispute.

Keywords: National Law, Trademarks, Intellectual Property Rights, Islamic Law.

FILANTROPI ISLAM DIGITAL (KERJASAMA ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DENGAN SHOPEE)

2025-02-02T01:59:31+00:00

Abstract

The more advanced and modern digital technology is, it is inevitable that philanthropy must also follow the flow of its development. Because utilizing digital developments for philanthropy is very beneficial, besides its reach will be wider, it can also be done by everyone from all corners. Philanthropy associated with Islam includes zakat, infak, shadaqah, waqf (ZISWAF). One of the Islamic philanthropic institutions in Indonesia is BAZNAS, and in this article BAZNAS collaborates with Shopee as a strategy to achieve the planned target.

The type of research in this article is normative empirical using a judicial case study approach. The purpose of this study is to determine how the cooperation between BAZNAS and Shopee is when viewed from "Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management".

The results of this study are that the collaboration between BAZNAS and Shopee is one of BAZNAS' strategies in educating and socializing zakat in the community. BAZNAS has a position as an institution authorized to manage zakat nationally and Shopee has a position as a partner of BAZNAS in order to assist BAZNAS in collecting zakat funds and as a means of zakat payment transactions. When analyzed using "Law No. 23 of 2011", there are inconsistencies and contradictions. In this case, there are also shortcomings that need to be evaluated by BAZNAS. Thus, there needs to be a strong and firm legal foundation so that there is no legal vacuum and there is legal certainty for the parties.

Keywords: Philanthropy, Digital, Collaboration

Abstrak

Semakin maju dan moderennya teknologi digital maka tidak dapat dihindari, filantropi juga harus ikut dalam arus perkembangannya. Karena memanfaatkan perkembangan digital untuk filantropi sangat bermanfaat, selain jangkauannya akan lebih luas juga dapat dilakukan oleh setiap orang dari berbagai penjuru. Adapun filantropi yang dikaitkan dengan Islam meliputi zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF). Salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia yaitu BAZNAS, dan dalam artikel ini BAZNAS melakukan kerjasama dengan pihak shopee sebagai strategi demi mencapai target yang direncanakan.

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah normative empiris dengan menggunakan pendekataan judicial case study. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara BAZNAS dengan pihak shopee apabila ditinjau dari “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

Hasil dari penelitian ini adalah Kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dengan pihak shopee merupakan salah satu strategi BAZNAS dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasi zakat di masyarakat. BAZNAS mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional dan shopee mempunyai kedudukan sebagai mitra dari BAZNAS dalam rangka membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat dan sebagai alat transaksi pembayaran zakat. Apabila dianalisis menggunkan “UU No. 23 Tahun 2011”, terdapat ketidak sesuaian dan bertentangan. Dalam hal tersebut juga terdapat kekurangan yang perlu divaluasi oleh pihak BAZNAS. Dengan begitu, perlu adanya pondasi hukum yang kuat dan tegas sehingga tidak terjadinya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Filantropi, Digital, Kerjasama

PENGARUH HARGA EMAS DUNIA DAN EKONOMI MAKRO TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)

2025-02-02T01:59:33+00:00

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga emas dunia dan variabel ekonomi makro yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, PDB dan BI Rate terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2017-2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan metode Vector Error Correction Model (VECM). Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam jangka pendek harga emas dunia dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), sedangkan inflasi, PDB dan BI rate tidak memiliki pengaruh terhadap ISSI. Dalam jangka panjang harga emas dunia, nilai tukar rupiah dan PDB memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sedangkan, inflasi dan BI rate berpengaruh negatif terhadap ISSI. Terakhir, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merespon positif shock yang diberikan oleh harga emas, nilai tukar rupiah, dan BI rate, sedangkan respon negatif diberikan oleh inflasi dan PDB.

Kata Kunci: Harga Emas Dunia, Ekonomi Makro, ISSI

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of world gold prices and macroeconomic variables is inflation, rupiah exchange rate, GDP and BI rate on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) for the 2017-2023 period.. The type of research used in this study is quantitative analysis with the Vector Error Correction Model (VECM) method. The results of this study are that in the short term the world gold price and the rupiah exchange rate have a positive influence on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), while inflation, GDP and BI rate have no influence on the ISSI. Meanwhile, in the long term, the world gold price, rupiah exchange rate and GDP have a positive influence on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), while inflation and BI rate have a negative effect on the ISSI. Finally, the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) responds positively to the shock given by the gold price, rupiah exchange rate, and BI rate, while the negative response is given by inflation and GDP.

Keywords: World Gold Price, Macroeconomics, ISSI

AGENSI PERNIKAHAN CAMPUR DI KOTA SERANG

2025-02-02T01:59:34+00:00

Abstrak

Perkawinan campur pada era globalisasi menjadi fenomena yang terus berkembang, di mana individu dengan latar belakang budaya, agama, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda bersatu dalam ikatan pernikahan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tren nikah campur di Indonesia, termasuk fakta penggerak, tantangan terbangunnya dan proses hukum yang dihadapi oleh pasangan. Dalam konteks inilah fenomena ini tidak hanya menciptakan keberagaman budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan yang kompleks, terutama berkenaan dengan perbedaan agama dan hukum. Meskipun secara undang-undang perkawinan campur diperbolehkan, ternyata sering terjebak dalam hambatan sosial dan legal. Tulisan ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika perkawinan campur sebagai media interaksi antara individu dengan kelompok lainnya dalam mencari jalan keluar dari masalahnya, dan menuntut terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis serta saling menghormati.

Kata Kunci: : Agensi, Pernikahan, Campur.

Abstract

Intermarriage in the era of globalization is a growing phenomenon, where individuals with different cultural, religious, and civic backgrounds unite in a marriage bond. In this study, we will discuss the trends of mixed marriages in Indonesia, including the driving Facts, Challenges and legal processes faced by couples. It is in this context that this phenomenon not only creates cultural diversity, but also poses complex challenges, especially with regard to religious and legal differences. Although legally mixed marriages are allowed, they are often caught in social and legal barriers. This paper provides a deeper understanding of the dynamics of mixed marriages as a medium of interaction between individuals and other groups in finding a way out of the problem, and demanding the realization of a more harmonious society and mutual respect.

Keywords: Agency, Marriage, Mix.

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAROS)

2025-02-02T02:48:02+00:00

ABSTRACT

Along with the development of the era accompanied by the rapid growth and development of the sharia economy, of course the sharia economy is inseparable from the problems that often arise in its implementation. This problem becomes a dispute that must be resolved. One of the most important is the resolution of disputes by applying maqashid sharia. The purpose of this study is to determine the process of resolving sharia economic disputes and to examine the application of maqashid sharia in resolving sharia economic disputes at the Religious Court of Maros Regency.

The type of research used is field research using qualitative methods. This study also applies a normative juridical approach. The informants involved in this study were judges who were experienced in resolving sharia economic dispute cases and clerks who were directly involved in resolving sharia economic disputes.

The process of resolving sharia economic disputes at the Religious Court of Maros Regency is divided into two, namely resolving sharia economic disputes and resolving sharia economic disputes with simple lawsuits. The application of maqashid Syari'ah to the settlement of Sharia economic disputes in the Religious Court of Maros Regency has fulfilled the main principles of maqashid Syari'ah, namely hifz al-Din (protection of Religion), hifz ad-nafs (protection of life), Hifz al-mal (protection of property), Hifz al-nasl (protection of descendants), and Hifzh al-'aql (protection of reason).

The implication of this study is the importance of the application of maqashid syari'ah in the settlement of sharia economic disputes to realize the benefits for humanity, especially for the disputing parties.

ISLAMIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND PLANNING

2025-02-02T02:24:01+00:00

Abstrak

Ruang lingkup penelitian ini luas, mencakup landasan teoritis, aplikasi praktis, dan evaluasi praktik manajemen sumber daya manusia Islam, semua bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan nilai-nilai Islam.berfokus pada peningkatan kinerja organisasi, memberikan panduan praktis bagi manajer, mengidentifikasi fungsi SDM utama, mengatasi kesenjangan literatur, dan mempromosikan kesejahteraan etis dan spiritual dalam organisasi. Tujuan ini secara kolektif bertujuan untuk memajukan bidang manajemen sumber daya manusia Islam.metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan literatur yang secara kritis menganalisis dan mensintesis pengetahuan yang ada dalam manajemen sumber daya manusia Islam.hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik HRM Islam, ketika diterapkan dengan benar, dapat mengarah pada peningkatan kinerja organisasi, kepuasan karyawan, dan keuntungan strategis di pasar. Namun, kurangnya pedoman yang jelas tetap menjadi penghalang signifikan untuk implementasi yang efektif. penelitian ini menggaris bawahi pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik manajemen sumber daya manusia, menyoroti perlunya perencanaan strategis dan pengembangan pedoman yang jelas untuk meningkatkan efektivitas HRM dalam organisasi Muslim.

Kata Kunci: Islam, Sumber Daya Manusia

Abstract

The scope of this research is broad, covering theoretical foundations, practical applications, and evaluation of Islamic human resource management practices, all aimed at improving organizational performance and employee welfare in accordance with Islamic values. focuses on improving organizational performance, providing practical guidance for managers, identify key HR functions, address literature gaps, and promote ethical and spiritual well-being in organizations. These objectives collectively aim to advance the field of Islamic human resource management. The research method used in this study focuses on a literature review that critically analyzes and synthesizes existing knowledge in Islamic human resource management. The research results show that Islamic HRM practices, when implemented correctly, can lead to improved organizational performance, employee satisfaction, and strategic advantage in the marketplace. However, the lack of clear guidelines remains a significant barrier to effective implementation. This research underlines the importance of integrating Islamic principles into human resource management practices, highlighting the need for strategic planning and the development of clear guidelines to increase the effectiveness of HRM in Muslim organizations.

Keywords: Islam, Human Resources Management.

KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH: PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK MODERN

2025-02-02T02:24:24+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep musyarakah dalam perbankan syariah berdasarkan perspektif hadis, serta mengkaji relevansinya dengan inovasi produk keuangan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka, dengan data sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan metode syarah maudhui (tematik) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip musyarakah seperti keadilan, transparansi, amanah, dan larangan khianat dan riba merupakan landasan etis dan spiritual yang mendukung praktik perbankan syariah. Implementasi musyarakah di era modern, termasuk skema seperti musyarakah mutanaqisah dan pembiayaan modal kerja, telah memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam produk keuangan syariah. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan tantangan regulasi. Implikasi penelitian ini adalah penguatan landasan etis musyarakah berbasis hadis untuk mendukung pengembangan produk perbankan syariah yang lebih kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta relevan dengan kebutuhan bisnis kontemporer.

Kata Kunci: Musyarakah, Hadis, Perbankan Syariah, Inovasi Produk

Abstract
This study aims to analyze the concept of musyarakah in Islamic banking from the perspective of Hadith and examine its relevance to modern financial product innovations. The research employs a qualitative approach through a literature study method, using secondary data from the Qur'an, Hadith, and related literature. The analysis is conducted using the syarah maudhui (thematic exegesis) method on relevant Hadiths. The findings of the study show that the principles of musyarakah, such as justice, transparency, trustworthiness, and the prohibition of betrayal and usury, form the ethical and spiritual foundation that supports Islamic banking practices. The implementation of musyarakah in the modern era, including schemes such as musyarakah mutanaqisah and working capital financing, has provided flexibility and innovation in Islamic financial products. However, there are challenges such as the lack of Islamic financial literacy and regulatory obstacles. The implications of this research are the reinforcement of the ethical foundation of musyarakah based on Hadith to support the development of more competitive Islamic banking products that comply with Sharia principles and are relevant to contemporary business needs.

Keywords: Musyarakah, Hadith, Islamic Banking, Product Innovation

TEKNOLOGI SEBAGAI ALAT DAKWAH : TRANSFORMASI INSTITUSI AGAMA DI ERA MEDIA SOSIAL

2025-02-02T02:24:41+00:00

Abstrak

Perkembangan teknologi, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap cara institusi agama melakukan dakwah dan berinteraksi dengan umat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi yang terjadi pada institusi agama dalam mengadopsi teknologi sebagai sarana dakwah di era digital. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai strategi yang diterapkan oleh lembaga keagamaan dalam memanfaatkan platform media sosial, seperti YouTube, Instagram, dan Twitter, untuk menyebarkan ajaran agama, memperkuat hubungan dengan komunitas, serta meningkatkan partisipasi umat dalam kegiatan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberi peluang untuk jangkauan dakwah yang lebih luas dan efektif, tantangan besar juga muncul, seperti kesalahpahaman ajaran, penyebaran informasi yang tidak akurat, dan pergeseran dari praktik ibadah tradisional. Artikel ini menyarankan perlunya pemanfaatan teknologi dengan pendekatan yang bijak dan terarah, agar dakwah tetap dapat menjaga substansi spiritualitas tanpa kehilangan makna dalam perubahan zaman.

Kata Kunci: Institusi Agama, Transformasi, Era Media Sosial

Abstract

Technological developments, especially social media, have had a significant impact on the way religious institutions conduct da'wah and interact with the people. This article aims to explore the transformation that has occurred in religious institutions in adopting technology as a means of da'wah in the digital era. Using a qualitative approach, this study analyzes various strategies implemented by religious institutions in utilizing social media platforms, such as YouTube, Instagram, and Twitter, to spread religious teachings, strengthen relationships with communities, and increase people's participation in religious activities. The results of the study show that although technology provides opportunities for a wider and more effective reach of da'wah, major challenges have also arisen, such as misunderstandings of teachings, the spread of inaccurate information, and a shift away from traditional worship practices. This article suggests the need to utilize technology with a wise approach

Keywords: Religious Institutions, Transformation, Social Media Era

MENELISIK URGENSITAS FIKIH EKOLOGI TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

2025-02-07T01:00:31+00:00

Abstrak

Krisis ekologis global yang ditandai oleh kerusakan lingkungan seperti pencemaran, penebangan liar, dan perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui fikih menawarkan nilai-nilai ekologis yang relevan untuk pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap urgensitas fikih ekologi dalam menjaga keseimbangan alam berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta mengkaji peran hukum Islam dalam membangun kesadaran ekologis berbasis maslahah.Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas aspek-aspek lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih memiliki potensi besar dalam membentuk paradigma yang humanis, progresif, dan naturalis terhadap lingkungan. Konsep seperti pelarangan perusakan alam, pelestarian sumber daya, dan kewajiban menjaga kebersihan dianggap sebagai bentuk ibadah dan implementasi nilai-nilai syariat.Melalui pendekatan normatif dan edukatif, fikih ekologi dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi fikih ekologi melalui jalur pendidikan dan dakwah, guna mendukung upaya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif yang bersifat fardhu kifayah.

Kata Kunci: fikih ekologi, pelestarian lingkungan hidup, hukum Islam, maslahah, krisis ekologis

Abstract

The global ecological crisis characterized by environmental damage such as pollution, illegal logging, and climate change has become a serious threat to the balance of the ecosystem. In this context, Islamic teachings through fiqh offer ecological values that are relevant to environmental conservation. This study aims to reveal the urgency of ecological fiqh in maintaining the balance of nature based on the perspective of the Qur'an and Hadith, and to examine the role of Islamic law in building ecological awareness based on maslahah. Using a qualitative method based on literature review, this study explores various classical and contemporary fiqh literature that discusses aspects of the environment. The results of the study indicate that fiqh has great potential in forming a humanist, progressive, and naturalist paradigm towards the environment. Concepts such as the prohibition of environmental destruction, the preservation of resources, and the obligation to maintain cleanliness are considered as forms of worship and implementation of sharia values. Through a normative and educational approach, ecological fiqh can be a foundation for creating a society that cares about the environment. This study recommends strengthening the socialization of ecological fiqh through education and da'wah, in order to support environmental conservation efforts as part of the collective responsibility that is fardhu kifayah.

Keywords: ecological jurisprudence, environmental conservation, Islamic law, maslahah, ecological crisis

KONTRIBUSI ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI MAKASSAR

2025-02-07T01:02:20+00:00

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Makassar. Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki potensi signifikan untuk redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan dalam meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, wakaf berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pemahaman masyarakat, rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan edukasi diharapkan dapat memaksimalkan dampak positif dari kedua instrumen ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan zakat dan wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Makassar.

Kata Kunci : Kontribusi zaka dan wakaf, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan kemiskinan

Abstract:

This study examines the contribution of zakat and waqf to economic growth and poverty alleviation in Makassar. Zakat and waqf, as social finance instruments in Islam, have significant potential to redistribute wealth and improve people's welfare. Through a qualitative approach, data were collected through interviews, group discussions, observations, and documentation studies. The results show that zakat plays a role in increasing purchasing power, creating jobs, and providing access to education and health services. Meanwhile, waqf contributes to infrastructure development and community empowerment. Despite challenges in management and public understanding, recommendations to improve transparency, collaboration, and education are expected to maximize the positive impact of these two instruments. This research confirms the importance of zakat and waqf management strategies to promote inclusive and sustainable economic growth in Makassar.

Keywords: Zakaah and Waqf Contribution, Economic Growth, Poverty Alleviation.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB

2025-02-07T01:02:53+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.JB yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengadilan dalam perkara tersebut menilai dan menerapkan prinsip hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, khususnya yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah putusan tersebut secara mendalam, serta mengkaji relevansi dan kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait hukum agama. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana putusan tersebut berhubungan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang bersengketa. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keputusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terdapat beberapa perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal-pasal terkait perbuatan melawan hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan penerapan prinsip keadilan dalam keputusan-keputusan pengadilan di Indonesia, terutama yang melibatkan hukum perdata agama.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama, Hukum Perdata Agama,

Abstract

This study aims to provide a legal review of Decision Number 20/Pdt.G/2020/PTA.JB concerning an unlawful act case adjudicated by the Jambi High Religious Court. The primary focus of this research is to analyze how the court assessed and applied legal principles related to unlawful acts in the context of civil law, particularly within the scope of religious court jurisdiction. The methodology employed is a normative juridical approach, which involves a detailed examination of the decision and an evaluation of its alignment with relevant laws and regulations, such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and applicable religious law provisions. This study also examines how the decision relates to the principles of justice, legal certainty, and the protection of the rights of the parties involved in the dispute. Based on the analysis of the ruling, the research finds that while the court's decision adheres to the prevailing legal provisions, there are some differences in the interpretation of the articles related to unlawful acts. These findings suggest the need for a stronger understanding and application of justice principles in court decisions in Indonesia, particularly those involving civil religious law.

Keywords: Legal Review, Unlawful Acts, Religious Court Decision, Civil Religious Law

ZAKAT SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DI KUA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

2025-02-13T02:07:50+00:00

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang zakat sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat di KUA Kecamatan Komodo dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menunaikan kewajiban manusia sebaga umat Islam sekaligus bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Komodo Manggarai Barat sangat signifikan. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Pemberian modal usaha kepada ibu-ibu majelis ta’lim, bedah rumah, dan bantuan dana pendidikan kepada beberapa siswa sekolah di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Ekonomi Umat

Abstract

This research discusses zakat as a potential for economic empowerment of the people in KUA Komodo District using literature research. The results of this research are that zakat is one of the five pillars of Islam. Paying zakat is one way to fulfill human obligations as Muslims as well as a form of approaching oneself to the Creator. Zakat is an alternative solution in developing the people's economy, as well as creating a climate of solidarity among humans. Zakat is one of the characteristics of the Islamic economic system, because zakat emphasizes the principle of justice in the Islamic economic system. It can be said that the role of zakat in the economic empowerment of the people in Komodo District, West Manggarai is very significant. Baznas as the institution authorized to manage zakat in West Manggarai Regency has carried out various activities that can empower the local community's economy. Providing business capital to women from the ta'lim assembly, house renovations, and educational financial assistance to several school students in Komodo District, West Manggarai Regency.

Keywords: Zakat, Empoworment, People’s Economy

TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD

2025-02-13T02:08:15+00:00

Abstrak

Akad merupakan elemen fundamental dalam hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan hukum antara individu maupun kelompok. Penelitian ini membahas tentang terbentuknya akad dengan fokus pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun akad meliputi adanya pihak yang berakad (al-‘aqidan), pernyataan ijab dan qabul (shighat al-‘aqd), objek akad (mahal al-‘aqd), serta tujuan akad (maqshad al-‘aqd). Selain itu, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti kesatuan majelis, kejelasan objek akad, serta ketiadaan unsur gharar dan riba. Pemenuhan rukun dan syarat ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keadilan, serta menghindari perselisihan dalam transaksi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai akad, diharapkan masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: Akad, Rukun, Syarat, Hukum Islam, Muamalah.

Abstract

A contract (akad) is a fundamental element in Islamic law that governs transactions and legal relationships between individuals and groups. This research discusses the formation of akad, focusing on the essential pillars (rukun) and conditions (syarat) that must be met for an akad to be considered valid under Islamic law. The essential pillars include the contracting parties (al-‘aqidan), the declaration of offer and acceptance (shighat al-‘aqd), the subject matter of the contract (mahal al-‘aqd), and the contract's purpose (maqshad al-‘aqd). Additionally, several conditions must be fulfilled, such as the unity of the session (kesatuan majelis), clarity of the contract's subject, and the absence of uncertainty (gharar) and riba (usury). Meeting these requirements aims to establish legal certainty, ensure fairness, and prevent disputes in transactions. A thorough understanding of akad is expected to help society implement Islamic legal principles in various economic and social aspects.

Keywords: Akad, Pillars, Conditions, Islamic Law, Muamalah.

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA NOMOR 359/Pdt.G/2023/Pa.Sidrap DAN 17/Pdt.G/2024/Pta.Mks

2025-02-27T13:26:16+00:00

Abstrak:

Artikel ini mengkaji tentang disparitas putusan antara Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tertanggal 6 Juni 2023, dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan putusan kedua pengadilan berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama telah menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam perkara a quo. Namun, terdapat beberapa peraturan dan pertimbangan di mana Pengadilan Tinggi Agama dalam kondisi tertentu menguatkan, membenarkan, serta membatalkan sebagian keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebelumnya.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pertimbangan Hukum, Sengketa Harta Bersama.

Abstract

This article examines the disparity between the decision of the Sidenreng Rappang Religious Court in case number 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, dated June 6, 2023, and the decision of the Makassar Religious High Court in case number 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks regarding the settlement of joint property disputes. The purpose of this study is to analyze the disparity in the decisions of the religious court and the religious high court based on legal considerations and the relevant facts. This research employs a normative juridical method with a descriptive analysis approach. The study's results indicate that the panel of judges at the Religious Court applied the relevant legal provisions in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in the case at hand. However, there are several regulations and considerations where the Religious High Court, in certain instances, affirmed and upheld some of the previous decisions made by the religious court while overturning others.

Keywords: Decision Disparity, Joint Property Dispute, Legal Considerations.

SENGKETA JUAL BELI: KETIKA PESANAN TIDAK SESUAI HARAPAN (STUDI KASUS JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI KECAMATAN PADEMAWU PAMEKASAN)

2025-03-01T05:08:37+00:00

Abstrak

E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di E-Commerce menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskeriptif, dengan sumber data primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dari wawancara, observaasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yakni berbelanja menggunakan E-Commerce sangat memudahkan dan lebih praktis karena dapat berbelanja dimana saja, kapan saja tanpa harus pergi ke toko langsung. Selain itu, memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran. Tetapi dari itu semua pastinya ada tantangan yang dihadapi oleh konsumen saat berbelanja di E-Commerce yakni terkadang pesanan tidak sesuai yang diharapkan atau tidak sesuai dengan gambar. Ada beberapa peran yang penting untuk dilakukan. Pertama, Peran Penjual memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai. Kedua, Peran Platform E-commerce bertanggung jawab untuk menyediakan sistem yang mudah bagi pembeli untuk mengajukan komplain Ketiga, Pentingnya Dokumentasi yang harus dilakukan oleh konsumen dalam Pengguna E-commerce.

Kata Kunci: Sengketa; E-Commerce; Jual Beli

Abstract

E-Commerce is a trade transaction contact between sellers and buyers using the internet media. So the process of ordering goods, payment transactions to delivery of goods is communicated via the internet. The rise of cases of goods not according to the pictures that occur in E-Commerce shows the weak position of consumers in online buying and selling. This research uses descriptive qualitative methods, with primary data sources and secondary sources. The collection techniques in this research are interviews, observations and documentation. The results of the study are shopping using E-Commerce is very easy and more practical because you can shop anywhere, anytime without having to go to the store directly. In addition, it provides convenience in the payment system. But of course there are challenges faced by consumers when shopping at E-Commerce, namely sometimes orders are not as expected or do not match the image. There are several important roles to play. First, the Seller Role has the responsibility to ensure that the goods sent are appropriate. Second, the Role of the E-commerce Platform is responsible for providing an easy system for buyers to complain Third, the Importance of Documentation that must be done by consumers in E-commerce Users.

Keywords: Dispute, E-Commerce, buying and selling

ANALISIS TEHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGUATAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MALIOBORO DI ERA NEW NORMAL

2025-03-01T05:09:01+00:00

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di teras malioboro dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya jumlah PKL yang direlokasi. Implementasi Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 tahun 2010 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke lokasi yang diteliti. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti.

Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di malioboro tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro di Kota Yogyakarta. Hal ini selaras dengan maqasid syari’ah yaitu hifdzud-mal yang mana harta setiap jiwa harus dilindungi keberadaanya dan sesuai dengan aturan hukum ekonomi kerakyatan.

Kata kunci : Peraturan Daerah, penataan, Pedagang Kaki Lima

Abstract

The purpose of this research was to determine the implementation of Yogyakarta City Government policies in the Arrangement of Street Vendors (PKL) and to determine the factors that influence the implementation of Yogyakarta City Government policies in Enforcing Yogyakarta City Mayor Regulation No. 37 of 2010 concerning Arrangement of PKL in the Malioboro Special Area in the City of Yogyakarta. The implementation of spatial planning provisions in the city of Yogyakarta has not been implemented properly, especially regarding the arrangement of street vendors on the terraces of Malioboro and public places due to the large number of street vendors who were relocated. Implementation of Yogyakarta City Mayor Regulation No. 37 of 2010 is not in accordance with what has been stipulated in regional regulations.

The data collection method used in this research is empirical legal research. Data collection can be obtained by using direct observation to the location under study. In addition, data obtained from library materials, documents, reports and writings that support the problem under study. The data analysis used is empirical data analysis.

The results of the analysis can be concluded that the relocation of street vendors (PKL) in Malioboro is still being carried out in accordance with the provisions of Yogyakarta City Mayor Regulation Number 37 of 2010 concerning Arrangement of Street Vendors in the Malioboro Special Area in Yogyakarta City. This is in line with maqasid syari'ah, namely hifdzud-mal where the assets of every soul must be protected and in accordance with the rules of populist economic law.

Keywords: Regional Regulation, arrangement, Street Vend

DAMPAK HILIRISASI NIKEL TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

2025-03-01T05:16:32+00:00

Abstrak

Hilirisasi nikel merupakan salah satu program strategis nasional yang diharapkan dapat mendukung perekonomian negara. Sayangnya, program hilirisasi justru membawa dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, penggundulan hutan yang berlebihan, mengganggu kesehatan masyarakat, meningkatkan konflik, menghilangkan sumber penghidupan, bahkan intimidasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara kualitatif, terdapat bukti dari hasil survei bahwa pertambangan nikel memberikan dampak negatif, berbeda dengan tujuan utama yang semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun malah memperburuk keadaan dan menindas masyarakat. Selain itu, pemerintah dalam hal ini selalu mengabaikan dan terkesan mengabaikan tangisan rakyat, seolah-olah lupa akan tugas yang seharusnya diembannya yaitu membantu rakyat, khususnya rakyat yang sedang berjuang mendapatkan keadilan.

Kata Kunci: Hilirisasi, Nikel, Lingkungan

Abstract

Nickel downstreaming is one of the national strategic programs which is expected to support the country's economy. Unfortunately, the downstreaming program actually has negative consequences for environmental pollution, excessive deforestation, disturbing public health, increasing conflict, eliminating sources of livelihood, and even intimidation by irresponsible parties. Qualitatively, there is evidence from the survey results that nickel mining has had a negative impact, in contrast to the main aim which was originally to improve people's welfare, but instead makes things worse and oppresses people. Apart from that, the government in this case always ignores and seems to ignore the people's cries, as if they have forgotten the task they should carry out, namely to help the people, especially the people who are struggling to get justice.

Keyword: Downstreaming, Nickel, Environment

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LABEL HARGA PROMO TIDAK SESUAI DENGAN HARGA RIIL

2025-03-01T05:09:57+00:00

Abstrak

Ketidaksesuaian antara label harga promo dan harga riil yang dikenakan kepada konsumen merupakan isu penting dalam perlindungan hak konsumen. Praktik ini sering terjadi di minimarket dan toko modern, menyebabkan ketidakpuasan, kerugian materiil, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mempertimbangkan pula perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan harga yang tercantum pada label sesuai dengan pembayaran di kasir serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan jujur. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, dan edukasi konsumen agar lebih kritis terhadap hak-hak mereka dalam bertransaksi.

Kata kunci: Perlindungan konsumen, label harga, promosi

Abstract

The mismatch between promotional price labels and actual prices charged to consumers is a significant issue in consumer rights protection. This practice frequently occurs in minimarkets and modern stores, causing dissatisfaction, material losses, and breaches of fairness principles in transactions. This study examines legal protections for consumers under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, while also considering the perspective of Islamic economic law, which emphasizes transparency and honesty in trade. Furthermore, it highlights the accountability of business actors in ensuring that listed prices align with cashier payments and provides solutions to address price discrepancies. The analysis reveals that such mismatches violate fundamental principles of consumer protection, including the right to clear and honest information. This study recommends strengthening regulations, enhancing oversight by relevant authorities, and educating consumers to be more critical of their rights during transactions.

Keywords: : Consumer protection, price label, promotion

IMPLEMENTASI AKAD SALAM TERHADAP PENJUALAN KAPAL DI LUAOR KABUPATEN MAJENE

2025-03-01T05:10:14+00:00

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme implementasi akad salam terhadap penjualan kapal di Luaor Kabupaten Majene dan mengetahui apakah jual beli penjualan kapal sudah sesuai Syariah. Jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dengan pendekatan deskriptif . Sumber data yang digunakan adalad data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi yang dimana penulis turun langsung kelapangan. Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini mengenai mekanisme implementasi akad salam terhadap penjualan kapal di Luaor sudah sesuai dengan pengertian akad salam, akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa transaksi yang mereka lakukan menggunakaan akad salam, dikarenakan minimnya pendidikaan yang ada disana sehingga akad salam awam bagi mereka.

Kata Kunci: Akad Salam, Kapal Luaor, Majene, Syariah

Abstract

This research aims to find out how the implementation mechanism of the salam contract on the sale of ships in Luaor, Majene Regency and find out whether the sale and purchase of ship sales is in accordance with Sharia. The type of research used is a case study with a descriptive approach. The data source used is primary data, namely data obtained directly from the main source. Data collection is observation interviews and documentation where the author goes directly to the field. The results obtained by the author of this study regarding the implementation mechanism of the salam contract on the sale of ships in Luaor are in accordance with the understanding of the salam contract, but they do not know that the transactions they carry out use the salam contract, due to the lack of education there so that the salam contract is unfamiliar to them.

Keywords: Akad Salam, Luaor Ship, Majene, Sharia

HUKUM DIGITALISASI WAKAF DENGAN MENGGUNAKAN VISUALISASI HUMANITIES

2025-03-01T05:10:36+00:00

Abstrak

Harta yang telah diwakafkan bersifat mengikat dan tidak lagi menjadi milik si pewakaf (wakif). Sementara, harta yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Hal ini menjadi status wakif tidak mempunyai hak apapun secara hukum terhadap harta yang telah diwakafkan tersebut. Dan sementara itu pengelolan harta tersebut dibebankan sepenuhnya kepada nazir. Tantangan dan hambatan dalam wakaf digital mencakup masalah keamanan data, penipuan online, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara penyedia platform dan regulator. Manfaat sosial dan ekonomi dari wakaf digital sangat besar. Metode Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yaki data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu buku-buku berkaitan dengan digitalisasi wakaf. Metode Pengumpulan Data yang digunakan yakni deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Hukum wakaf digitalisasi, sebagian besar ulama berpendapat hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena dalam berwakaf, ijab qabul tidak harus selalu dilakukan secara langsung. Artinya, wakaf tetap sah, baik jika ijab dan qabul dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara waqif dengan nadzhir (pengelola wakaf), maupun tidak dilakukan secara langsung.. Cara berwakaf dilakukan dengan melakukan transfer sejumlah dana kepada pengelola wakaf. Setelah berwakaf, Anda akan menerima bukti tertulis dalam bentuk sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga wakaf.

Kata Kunci: Wakaf, Digitalisasi,Visualisasi, Humanities

Abstract

The property that has been waqf is binding and no longer belongs to the waqf (wakif). Meanwhile, the waqf property must be used for the benefit and common good. This is the status of the waqf does not have any legal rights to the property that has been waqfed. And meanwhile, the management of the property is fully charged to the nazir. Challenges and obstacles in digital waqf include data security issues, online fraud, and lack of public understanding. Addressing these challenges requires collaboration between platform providers and regulators. The social and economic benefits of digital waqf are enormous. This research method is Library Research and is used as primary data in this study, the data is obtained directly from the main source, namely books related to the digitization of waqf. The data collection method used is descriptive. The results of this study show that the law of digitized waqf, most scholars think that the law is allowed. This is because in waqf, ijab qabul does not always have to be done directly. This means that waqf is still valid, both if ijab and qabul are carried out directly by face-to-face between the waqif and the nadzhir (waqf manager), or not carried out directly. The way to make waqf is done by transferring a certain amount of funds to the waqf manager. After waqf, you will receive written proof in the form of a waqf certificate issued by the waqf institution.

Keywords: Waqf, Digitalization, Visualization, Humanities

PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK

2025-03-08T05:04:54+00:00

ABSTRAK

Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD.

Kata kunci : Penilaian barang milik negara, keuangan negara, perbendaharaan Negara.

ABSTRACT

The management of the state treasury which is closely related to the state finances, must transparently act as a form of accountability to the public. Thus, the assessment of state property is very important. So the government through the Ministry of Finance issued Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Rating of State Property. The regulation contains the attribution authority granted to the Directorate General of State Finance in doing so, the purpose of the valuation of the state property so that the government can provide an assessment of the state's finances so that there is no loss in the use of state finances. This type of research is using normative juridical research. This legal research is conducted through several approaches. The approaches used are the legislative approach and the conceptual approach. The process of transparency of information is not only provided by the management of public management but the public has the right to obtain information concerning the public interest. State property is a facility given to the government to the public to support public facilities. In the use of state property it is clear that using state finances, through Ministry of Finance Regulation No. 111 / PMK.06 / 2017 About Assessment of State Property the public can know the use of state finances in obtaining state property. Regulation of the Minister of Finance No. 111 / PMK.06 / 2017 On the Assessment of State Property is a way for the government to be transparent in conducting its responsibility to the public. Related to the state property which is the state treasury which is inventoried for the benefit of the society. And in the state treasury, the management of state finances as referred to in the 1945 Constitution shall be carried out openly and responsibly for the greatest prosperity of the people, embodied in the APBN and APBD.

Keyword: Assessment of state property, state finance, state treasury.

ETIKA PRODUKSI PANGAN DALAM ISLAM

2025-03-27T02:01:41+00:00

Abstrak

Kegiatan produksi adalah suatu proses yang menciptakan sesuatu yang sudah ada di muka bumi dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru. Didalam memproduksi suatu barang atau jasa diperlukan yang namanya etika, sehinggga saat memproduksi suatu barang atau jasa tidak memproduksi secara berlebihan pada sumber daya yang ada. Didalam produksi ekonomi Islam untuk mengolah sumber daya harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan yang maksimal bagi konsumen dan bagi seluruh manusia. Prinsip etika dalam produksi yang harus dilakukan oleh setiap Muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak melawati batas. Pada dasarnya produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal halal dan haram. Yang menjadi prioritas mereka adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan apakah yang diproduksinya bermanfaat atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian kajian pustaka (library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan etika produiksi dailaim ekonomi Islaim aidailaih kebebaisain dailaim beruisaihai dain beraiktivitais, dain memproduiksi bairaing yaing dibuituihkain mainuisiai, dermaiwain, menjaigai suimber daiyai ailaim, kerjai kerais dailaim beruisaihai, keaidilain dain kejuijuirain, dain berproduiksi dailaim lingkairain hailail.

Kata Kunci: Etika, Pangan, Produksi.

Abstract

Production activities are a process that creates something that already exists on Earth and develops it into something new. In producing a good or service, ethics are required, so that when producing a good or service, it does not excessively exploit the existing resources. In Islamic economic production, resource processing must be based on Islamic values aimed at achieving maximum benefit for consumers and all of humanity. The principle of ethics in production that must be adhered to by every Muslim, whether individual or community, is to hold on to what is permitted by Allah and not to exceed the limits. Basically, producers in the conventional economic order do not recognize what is halal and haram. Their priority is to maximize profits without considering whether what they produce is beneficial or not. This research uses library research with a descriptive analysis method. The result of the research is that food production must come from forbidden items.

Keywords: Ethics, Food, Production.

TRANSFORMASI UMKM MELALUI SHOPEE: KAJIAN POLITIK HUKUM ERA DIGITALISASI BERBASIS LIVING ECONOMICS GROWTH DI INDONESIA

2025-03-27T01:59:33+00:00

Abstrak

Transfomasi digital melalui platform e-commerce seperti Shopee telah memberikan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet. Namun, tantangan seperti ketimpangan persaingan dengan produk impor, rendahnya literasi digital, dan tingginya biaya komisi platform masih menjadi kendala utama. Fakta menunjukkan bahwa meskipun Shopee mampu meningkatkan omzet UMKM rata-rata sebesar 30% per tahun melalui fitur promosi digital, Sebagian besar pelaku UMKM belum optimal memanfaatkan teknologi ini akibat kurangnya pengetahuan dan dukungan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perdagangan dalam penggunaan aplikasi Shopee sebagai sarana promosi produk UMKM, dengan focus pada efektivitas regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi UMKM, dan strategi menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris, menggunakan data primer dari wawancara, survei, dan observasi, serta data sekunder dari dokumen hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE dan Undang-Undang Cipta Kerja telah dikeluarkan untuk mendukung transformasi digital UMKM. Namun, implementasinya belum optimal karena minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadao regulasi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, insentif pajak, dan perlindungan produk lokal untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argument bahwa politik hukum yang adaptif sangan penting dalam memperkuat UMKM di era digital.

Keywords: Politik Hukum, UMKM, Shopee