Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

PENYALURAN ZAKAT FITRAH KEPADA BIDAN PNS DI KABUPATEN BARITO KUALA

Rizqa Ananda — 2024-08-21

Abstrak

Zakat fitrah harus diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Di Kecamatan Mekarsari, orang tua menyalurkan zakat fitrah anaknya secara langsung kepada bidan yang membantu proses persalinannya yang mana bidan tersebut berprofesi sebagai PNS. Berdasarkan praktik tersebut peneliti menemukan sebuah permasalahan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT., Q.S. at-Taubah/9:60 disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat). Diantara delapan mustahik tersebut tidak terdapat penyebutan secara jelas mengenai bidan sebagai mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan alasan masyarakat menyalurkan zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (sosiologis) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala menyatakan bahwa praktik penyaluran zakat fitrah anak kepada bidan PNS merupakan tradisi. Zakat fitrah anak disalurkan oleh orang tuanya secara langsung sebanyak satu kali setelah lahir pada tahun pertama kelahiran kepada bidan yang menolong proses kelahiran anak tersebut sebagai ucapan terima kasih. Zakat fitrah anak yang disalurkan kepada bidan merupakan suatu bentuk menjalankan tradisi orang tua terdahulu.

Kata Kunci: Praktik, Zakat fitrah, Bidan PNS

Abstract

Zakat fitrah must be handed over to the person entitled to receive zakat or mustahik zakat. In Mekarsari District, parents distribute their child's zakat fitrah directly to midwives who help with the delivery process, for which the midwife works as a civil servant. Based on this practice, researchers found a problem, namely, as found in the Word of Allah SWT., Q.S. at-Taubah/ 9:60 mentions that there are eight groups entitled to receive zakat (mustahik zakat). Among the eight mustahiks there is no clear mention of midwives as mustahiks. This study aims to find out the practices and reasons of people distributing zakat fitrah to civil servants midwives in Mekarsari District of Barito Kuala Regency. The type of research used in this study is empirical legal (sociological) research and uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews and documentation studies. The results of this study concluded that the people of Mekarsari District of Barito Kuala Regency stated that the practice of distributing child zakat fitrah to civil servant midwives is a tradition. The child's zakat fitrah is delivered by his parents directly once after birth in the first year of birth to the midwife who helps the child's birth process as a thank you. The zakat fitrah of the child passed on to the midwife is a form of carrying out the traditions of the previous parents.

Keywords: Practices, Zakat Fitrah, Civil Servant Midwife

ANALISIS STANDAR SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KONTRAK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH

Annisa — 2024-08-21

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan kontrak pada pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, dengan fokus pada klausul-klausul yang memberatkan nasabah dan tidak sesuai dengan prinsip musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi contoh salah satu kontrak pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah antara bank syariah dan nasabah, serta menganalisis anatomi kontrak tersebut. Penelitian juga menyoroti bahwa pasal 10-21 dalam kontrak tersebut mengatur kewajiban, jaminan, pernyataan, dan akibat cidera janji, namun tidak mencakup pembagian kerja dan kontribusi modal yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dalam kontrak ditetapkan dengan persentase tetap, bukan berdasarkan nilai realisasi pendapatan. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk memberikan jaminan dan memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah guna melunasi kewajiban, yang menimbulkan aspek paksaan bagi nasabah. Semua biaya, potongan, dan pajak dibebankan sepenuhnya kepada nasabah tanpa adanya pembagian yang adil antara kedua belah pihak. Nasabah juga dibebani kewajiban untuk membayar premi asuransi atas barang jaminan mereka sendiri, yang menambah beban finansial nasabah. Selain itu, penyelesaian perselisihan dalam kontrak tidak sesuai regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sengketa seharusnya diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan, jika tidak mencapai kesepakatan, diselesaikan lembaga peradilan syariah, bukan Pengadilan Negeri. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya inovasi produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan lebih adil bagi kedua belah pihak, serta revisi kontrak pembiayaan musyarakah dan musyarakah mutanaqisah untuk memastikan kepatuhan terhadap standar syariah.

Kata Kunci: Kontrak Pembiayaan, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah, Standar Syariah.

Abstract

This research discusses the application of contracts in musyarakah and musyarakah mutanaqisah financing in Islamic Banks, focusing on clauses that burden customers and are not in accordance with the principles of musyarakah and musyarakah mutanaqisah. The research method used is a qualitative approach that is descriptive analysis. The research identified an example of one of the musyarakah and musyarakah mutanaqisah financing contracts between Islamic banks and customers, and analyzed the anatomy of the contract. The research also highlighted that articles 10-21 of the contract regulate obligations, guarantees, representations, and consequences of default, but do not cover the division of labor and capital contributions that should be made by both parties. Profit sharing in the contract is set at a fixed percentage, rather than based on the value of realized income. Furthermore, the customer is required to provide collateral and authorize the bank to debit the customer's account to settle the obligation, which creates a coercive aspect for the customer. All fees, deductions, and taxes are charged entirely to the customer without any fair share between the two parties. Customers are also obliged to pay insurance premiums on their own collateral, which adds to their financial burden. In addition, the settlement of disputes in the contract does not comply with sharia economic dispute resolution regulations, where disputes should be resolved through deliberation and consensus and, if no agreement is reached, resolved in sharia judicial institutions, not in the District Court. The implication of this research is the need for financing product innovation that is more in line with sharia principles and fairer for both parties, as well as revision of musyarakah and musyarakah mutanaqisah financing contracts to ensure compliance with sharia standards.

Keywords: Financing Contracts, Musyarakah, Musyarakah mutanaqisah, Sharia Standards.

LARANGAN MEMAKAN HARTA ANAK YATIM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN HADITS

Izharul Haq — 2024-10-10

Abstrak

Hukum memakan harta anak yatim itu adalah haram dan bahkan dilengkapai dengan acaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perutnya. Selain daripada itu, mereka pada hari kemudian kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. di sana para wali juga diingatkan agar jangan memanfaatkan harta anak yatim itu untuk kepentingan pribadi orang menjadi wali para anak yatim itu.Adapun bentuk-bentuk ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim, yaitu diancam dengan neraka sa’ir, diberi label pendusta agama, dan diancam dengan kebinasaan dunia akhirat.

Kata Kunci: Hukum, anak yatim, ancaman, harta, neraka.

Abstract

The result of this research is the decision of Islamic law about the using the wealth of an orphan is fobiden and even comes with a threat to those who eat the wealth of an orphan threat for someone who user eat orphan’s property wrongfully and out of religion rule. Those who eat property of orphan actually swallowing fire and then they will go to the hell on the day of resurrection. Because of that the guardian of orphan suggested to not use property of orphan for personal needs. The final result of this reseach is the threat for someone who eat property of orphan, they are threatened by sa’ir hell, destruction in the world and hereafter.

Keyword: Law, exegesis, orphans, threat, property of orphan, hell

PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (BAYAR NANTI) TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ary Dean Amri — 2024-10-10

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan sistem pembayaran Shopee PayLater "Bayar Nanti" terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur Paylater memfasilitasi pembayaran kredit tanpa kartu kredit dengan limit spesifik, memungkinkan pembelian tanpa uang tunai, dan dapat menimbulkan risiko perilaku konsumtif. Penggunaan Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam bertransaksi, namun juga menimbulkan risiko perilaku konsumtif dan riba. Mahasiswa perlu memahami persyaratan, mengelola anggaran dengan bijak, memantau transaksi, dan menghindari keterlambatan pembayaran. Edukasi keuangan dan pemantauan secara berkala diperlukan untuk mengurangi risiko penggunaan PayLater. Penting bagi mahasiswa untuk menggunakan layanan ini dengan bijak dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap keputusan finansial. Paylater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa membayar secara langsung pada saat itu. Fitur ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi, cicilan yang mudah, proses pembayaran yang sederhana, pengajuan cepat, bunga dan biaya tambahan, batas kredit, monitoring dan notifikasi. Namun, penggunaan Paylater juga dapat menyebabkan pemborosan dan penambahan hutang jika tidak digunakan dengan bijaksana. Menurut pandangan Islam, hutang piutang harus dilakukan dengan hati-hati sesuai syariat yang benar. Beberapa mahasiswa menggunakan Paylater untuk membeli barang kebutuhan, mendapatkan diskon, atau saat tidak ada dana. Namun, sebaiknya hindari penggunaan Paylater karena dapat dianggap sebagai riba menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Perspektif Ekonomi Islam, Shopee PayLater.

Abstract

This research aims to analyze the influence of the use of the Shopee PayLater "Pay Later" payment system on the consumptive behavior of students at the University of Jambi. The research method used is qualitative with the collection of primary and secondary data. The research results show that the Paylater feature facilitates credit payments without a credit card with a specific limit, allows purchases without cash, and can lead to the risk of consumptive behavior. The use of Shopee PayLater provides convenience for students in transactions, but also poses the risk of consumptive behavior and usury. Students need to understand the requirements, manage their budgets wisely, monitor transactions, and avoid late payments. Financial education and regular monitoring are needed to reduce the risk of using PayLater. It is important for students to use this service wisely and consider sharia principles in every financial decision. Paylater is a payment service that allows users to make purchases without paying immediately. This feature provides flexibility in transactions, easy installments, a simple payment process, quick application, interest and additional fees, credit limits, monitoring, and notifications. However, the use of Paylater can also lead to waste and debt accumulation if not used wisely. According to the Islamic view, lending and borrowing must be done carefully according to the correct sharia. Some students use Paylater to purchase necessities, get discounts, or when there are no funds. However, it is best to avoid using Paylater as it can be considered usury according to Islamic law.

Keywords: Consumptive Behavior, Islamic Economic Perspective, Shopee PayLater.

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL EKONOMI TIGA SEKTOR DAN EMPAT SEKTOR

Ippa Syahida — 2024-10-10

Abstrak

Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengetahui keseimbangan pendapatan nasioanal dalam tiga sektor dan empat sektor. Penelitian ini menerapkan evaluasi mendalam melalui metode pengumpulan data sekunder, termasuk penelitian pustaka dan pencarian internet. Data diperoleh dari jurnal dan artikel yang berfokus pada tiga sektor dan empat sektor. Hasil menunjukkan bahwa dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah memiliki peran signifikan dalam mengatur kebijakan pajak dan pengeluaran, sementara dalam perekonomian empat sektor yang lebih realistis, impor dan ekspor juga memainkan peran penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Kurva fungsi ekspor bersifat horizontal karena ekspor bersifat otonom, sementara kurva impor cenderung naik karena impor meningkat seiring dengan pendapatan nasional. Dalam keseimbangan ekonomi empat sektor, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, yang meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta selisih ekspor dan impor.

Kata Kunci: Keseimbangan Ekonomi, Perekonomian Tiga Sektor, Perekonomian Empat Sektor

Abstract

This article aims to determine the balance of national income in three sectors and four sectors. This research applies in-depth evaluation through secondary data collection methods, including desk research and internet searches. Data were obtained from journals and articles focusing on three sectors and four sectors. The results show that in a three-sector economy, the government has a significant role in regulating tax and spending policies, while in a more realistic four-sector economy, imports and exports also play an important role in achieving economic equilibrium. The export function curve is horizontal as exports are autonomous, while the import curve is upward sloping as imports increase along with national income. In a four-sector equilibrium economy, national income equals aggregate expenditure, which includes consumption, investment, government spending, and the difference between exports and imports.

Keywords: Economic Equilibrium, Three-Sector Economy, Four-Sector Economy

PENGGUGATAN WASIAT MELALUI PERADILAN AGAMA

Muhammad Alawy Rangkuti — 2024-10-10

Abstract

The purpose of this study is to determine the rules and procedures governing legal cases in Indonesian Religious Courts which function as a forum for Muslims to resolve civil disputes. To prevent conflict and quarrels in families, religious courts were formed as state institutions. These courts protect the rights and responsibilities of all Muslim citizens in trying certain civil cases, including cases involving wills and all related issues. This has the potential to uphold justice while supporting high-quality legal services in Indonesia's diverse Islamic society. The research methodology used is called normative legal studies or literature studies. Includes the use of reference data from books, journals, legal theories, court decisions, and other relevant sources related to the research topic. After that it is clarified and emphasized to avoid misunderstandings.

Keywords: Wills, Inheritance, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan dan prosedur yang mengatur perkara hukum di pengadilan Agama Indonesia yang berfungsi sebagai wadah bagi umat islam untuk menyelesaikan perselisihan perkara perdata. Untuk mencegah terjadinya konflik dan pertengkaran dalam keluarga, maka dibentuklah pengadilan agama sebagai lembaga negara. Pengadilan-pengadilan ini melindungi hak-hak dan tanggung jawab seluruh warga negara Muslim dalam mengadili kasus-kasus perdata tertentu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan wasiat dan semua permasalahan terkait. Hal ini berpotensi menegakkan keadilan sekaligus mendukung layanan hukum berkualitas tinggi dalam masyarakat Islam Indonesia yang majemuk. Metodologi penelitian yang digunakan disebut studi hukum normatif atau studi kepustakaan. Meliputi penggunaan data referensi dari buku, jurnal, teori hukum, putusan pengadilan, dan sumber lain yang relevan terkait dengan topik penelitian. Setelah itu diperjelas dan ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman.

Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam

REFORMULASI FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BARTER (Melihat Fenomena Sistem Barter Exposure Pada Sosial Media)

Juen Juen — 2024-10-10

Abstrak

Fenomena barter with exposure pada sosial media menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, dengan pesatnya teknologi. Perkembangan ekonomi mendorong fikih muamalah untuk bisa me-reformulasi konsep-konsep klasik yang tidak relevan, agar menyesuaikan diri, ikut berpartisipasi, dan terlibat dalam kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, ijtihad dalam hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang terus didorong baik, khususnya pada fenomena barter with exposure. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan konsep, pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum sedemikian rupa sehingga dapat diketahui makna-makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Penelitian menunjukan bahwa reformulasi fikih muamalah terhadap barter value dalam bentuk exposure tidak bertentangan dengan Islam berdasarkan prinsip kebolehan dan kemaslahatan, walaupun dalam konsep fikih muamalah klasik objek barter itu harus setara, sepadan. Hal itu disebabkan oleh keluasan, kedinamisan dan ketidakkauan dari konsep fikih muamalah, sehingga memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Barter Exposure, Fikih Muamalah, Reformulasi.

Abstract

The phenomenon of barter with exposure to social media illustrates that economic activities are greatly influenced by the progress of the times, with the rapid development of technology. Economic developments encourage muamalah jurisprudence to be able to reformulate irrelevant classical concepts, adapt, participate, and be involved in technological progress. Therefore, ijtihad in this case becomes a need that continues to be encouraged, especially in the phenomenon of barter with exposure. The research method used by the author is included in the literature on legal research. With a conceptual approach, the conceptual approach is intended to analyze legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. Research shows that the reformulation of muamalah fiqh on barter value in the form of exposure does not conflict with Islam based on the principle of permissibility and benefit, although in the concept of classical muamalah fiqh the barter object must be equal, and equivalent. This is due to the breadth, dynamism, and immutability of the muamalah fiqh concept, thus providing ease of transactions, according to the needs of the community.

Keywords: Barter Exposure, Muamalah Jurisprudence, Reformulation

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH UMAYYAH DI ANDALUSIA

Jesika Saputri — 2024-10-10

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip dan konsep-konsep teori ekonomi Islam saat era pemerintahan Dinasti Umayyah di Andalusia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan penelitian kepustakaan sebagai sarana utama pengumpulan data. Informasi diperoleh dengan menelusuri pustaka dari berbagai sumber, seperti buku serta jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan terkait dengan tema pembahasan. Hasil penelitian ini ialah dinasti Daulah Umayyah selama berdiri, memiliki 16 orang khalifah selama masa kejayaannya. Namun banyak mengalami kemajuan terutama ketika pada masa empat khalifah diantaranya, Abdurrahman I, Abdurrahman III, al- Hakam II dan al-Hajib al-Mansur billa atau Muhammad II. Disamping keempat khalaifah tersebut, terdapat pula beberapa tokoh yang terkenal dengan pemikiran ekonominya, diantanya ialah Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi dan Ibn Khladun, kelima tokoh ini turut andil dalam menuangkan pemikiran ekonominya pada masa Daulah umayyah di Andalusia.

Kata Kunci: Andalusia, Daulah Umayyah, Pemikiran Ekonomi Islam

Abstract

This research explains the principles and concepts of Islamic economic theory during the reign of the Umayyad Dynasty in Andalusia. The study employs a descriptive qualitative research methodology, primarily gathering data through library research. We obtain information by tracing literature from various sources, such as books and journals, that share similarities with the discussion theme. The result of this research is that the Umayyad dynasty, during its establishment, had 16 caliphs during its heyday. However, significant progress was made, particularly under the leadership of four caliphs: Abdurrahman I, Abdurrahman III, al-Hakam II, and al-Hajib al-Mansur Billa, also known as Muhammad II. In addition to the four caliphs, there are several notable figures known for their economic thought, including Ibn Hazm, Ibn Thufail, Ibn Rusydi, Imam Shatibi, and Ibn Khladun. These five figures made significant contributions to the development of economic thought during the Umayyad Daulah in Andalusia.

Keywords: Andalusia, Islamic Economic Thought, Umayyad Daula

EKONOMI IBU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning service Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

M. Thahir Maloko — 2024-10-10

Abstrak

Permasalahan yang sering terjadi seiring perkembangan zaman adalah semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari bari secara individual maupun keluarga. Hal ini menyebabkan banyaknya Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merangkap sebagai tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan normatif dan syariah. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer bersumber dari al-Qur’an, hadis, dan informan dari ibu rumah tangga yang bekerja sebagai cleaning service dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ibu rumah tangga bekerja sebagai cleaning service untuk mencari penghasilan agar dapat membiayai keluarganya. Terdapat ibu rumah tangga yang harus bekerja bagaikan tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dan terdapat juga ibu rumah tangga yang bekerja karena penghasilan suaminya kurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Kemudian terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap ibu rumah tangga yang bekerja sebagai cleaning service telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dalam keluarga seperti kebutuhan rumah dan pendidikan anak.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Rumah Tangga, Cleaning service

Abstract

Problems that often occur along with the development of the era are the increasing needs of daily life for individuals and families. This causes many women to work as housewives and also serve as the backbone to meet the daily needs of their families. This study is a field research (field research) that uses a normative and sharia approach. The data sources used are primary data sources from the Qur'an, hadith, and informants from housewives who work as cleaning services and secondary data obtained from books, journals, and related readings. The results of the study show that. Housewives work as cleaning services to earn income to support their families. There are housewives who have to work as the backbone of the family because their husbands have died and there are also housewives who work because their husbands' income is not enough to finance household needs. Then the perspective related to Sharia Economic Law on housewives who work as cleaning services is in accordance with sharia economic law because it aims to help and improve the economy in the family such as household needs and children's education.

Keywords: Sharia Economic Law, Housewives, Cleaning service

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON UNILATERAL CANCELLATION BY CUSTOMERS IN CASH ON DELIVERY TRANSACTIONS AT E-COMMERCE SHOPEY

A. Meriam Residen — 2024-10-10

Abstrak

Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini ialah : 1) Bagaimana praktik pembatalan sepihak oleh Customer dalam transaksi Cash On Delivery pada E-Commerce Shopee. 2) Bagaimana akibat dari pembatalan sepihak oleh Customer dalam transaksi Cash On Delivery pada E-Commerce Shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji keadaan sebenarnya dalam masyarakat dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam masyarakat. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh Customer Shopee bertentangan dengan hukum Islam karena pembeli tidak melaksanakan kewajibannya atau memenuhi akad. Namun pembatalan akad hukumnya diperbolehkan jika penjual memberikan keridhaannya atas pembatalan transaksi tersebut. Adapun implikasi dari penelitian ini antara lain : 1) Bagi Penjual, diharapkan agar menampilkan barang yang sama, baik yang dipajang di catalog maupun barang yang dijual agar tidak membuat pembeli merasa tertipu sehingga performa toko tetap baik. 2) Bagi pembeli, diharapkan melakukan transaksi jual beli dengan bijak. 3) Bagi Pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan tentang perlindungan hukum yang tidak hanya berpihak kepada konsumen saja, pemerintah harus membuat peraturan terhadap pelaku usaha agar mereka juga mempunyai perlindungan hukum yang melindungi pelaku usaha dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Sehingga penjual dan pembeli dapat sama-sama terlindungi oleh hukum.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli Online, E-Commerce Cash On Delivery

Abstract

The problems examined in this study are: 1) How is the practice of unilateral cancellation by the Customer in Cash On Delivery transactions on Shopee E-Commerce. 2) What is the result of unilateral cancellation by the Customer in Cash On Delivery transactions on Shopee E-Commerce. This type of research is empirical legal research that examines the actual situation in society and looks for facts related to problems to be studied in society. With data collection methods, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it shows that the cancellation of the contract carried out unilaterally by Shopee Customers is contrary to Islamic law because the buyer does not carry out his obligations or fulfill the contract. However, the cancellation of the legal contract is allowed if the seller gives his pleasure for the cancellation of the transaction. The implications of this study include: 1) For SellingVendors, it is expected to display the same items, both displayed in the catalog and items sold so as not to make buyers feel deceived so that store performance remains good. 2) For buyers, it is expected to make buying and selling transactions wisely. 3) For the Government, it is expected to pay attention to legal protection that is not only in favor of consumers, the government must make regulations for business actors so that they also have legal protection that protects business actors from unwanted losses. So that sellers and buyers can be equally protected by law.

Keywords : Islamic Law, Online Buying and Selling , E-Commerce, Cash On Delivery

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI KABUPATEN LUWU

Ashar Sinilele — 2024-10-09

Abstrak

Zakat adalah ibadah ma’liah ijtima’iyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (habluminallah). Dalam pengelolaan zakat di Baznas mencakup dalam 3 hal yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dimana dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan Baznas Luwu mengikuti aturan perundang-undangan terkait Baznas yang berlaku diseluruh wilayah indonesia, dan kami melaksanakan beberapa program zakat seperti Zmart, Zfoto (Bengkel), dan Zkopi. Program Zmart bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat muslim dengan memberikan dana zakat kepada mereka yang sudah punya usaha, sehingga mereka dapat mengembangkan bisnis mereka sendiri. Pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Luwu harus menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Hal ini penting karena berdasarkan kejujuran dan kebenaran, BAZNAS kabupaten Luwu tetap bertahan dan mendapatkan kepercayaan dari mitra-mitranya hingga sekarang.

Kata Kunci : Baznas, Pengelolaan Dana, Zakat.

Abstract

Zakat is a ma'liah ijtima'iyyah worship that has a strategic and decisive position for the development of the welfare of the people. Zakat does not only function as a vertical worship to Allah (habluminallah). In the management of zakat at Baznas, it includes 3 things, namely collection, distribution and utilization. Where in the implementation of zakat carried out by Baznas Luwu, it follows the laws and regulations related to Baznas that apply throughout Indonesia, and we implement several zakat programs such as Zmart, Zfoto (Bengkel), and Zkopi. The Zmart program aims to encourage the economy of the Muslim community by providing zakat funds to those who already have businesses, so that they can develop their own businesses. Distribution of productive zakat, BAZNAS Luwu Regency must demonstrate integrity and honesty in every action. This is important because based on honesty and truth, BAZNAS Luwu Regency has survived and gained the trust of its partners until now.

Keywords: Baznas, Fund Management, Zakat.

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING USING THE SHOPEE PAYLATER FEATURE (CASE STUDY OF IAI AL AZIS STUDENTS OF THE FACULTY OF SHARIA CLASS OF 2017-2022)

Luthfi Al Aqidatu Khoirun — 2024-10-31

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli menggunakan fitur Shopee PayLater dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Syariah IAI AL-AZIS. Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan fitur "PayLater" yang populer di kalangan mahasiswa, termasuk Shopee PayLater, yang memungkinkan pembayaran tertunda. Meskipun memudahkan, fitur ini menimbulkan kekhawatiran dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan praktik penggunaan Shopee PayLater oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan tantangan yang dihadapi, serta (2) meninjau kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa yang menggunakan Shopee PayLater. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa menggunakan fitur ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memilih opsi cicilan, namun menghadapi tantangan seperti manajemen utang dan keterlambatan pembayaran. Dalam hukum Islam, ditemukan bahwa penggunaan Shopee PayLater mengandung ketidaksesuaian, terutama terkait dengan adanya riba, gharar, penambahan atas utang pokok, dan denda keterlambatan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman lebih mendalam tentang transaksi berbasis kredit dalam e-commerce agar sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Mahasiswa Syariah, Shopee Paylater

Abstract

This research discusses the practice of buying and selling using the Shopee PayLater feature from the perspective of Islamic law, focusing on the Sharia Faculty students of IAI AL-AZIS. The development of financial technology has introduced the "PayLater" feature, which is popular among students, including Shopee PayLater, allowing deferred payments. Although convenient, this feature raises concerns from an Islamic law perspective, especially regarding riba and gharar. This study aims to (1) describe the practice of using Shopee PayLater by Sharia Faculty students and the challenges they face, and (2) review its compliance with Sharia principles. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observations of students who use Shopee PayLater. The findings show that the majority of students use this feature to meet daily needs by opting for installment plans, but they face challenges such as debt management and payment delays. In Islamic law, it is found that the use of Shopee PayLater contains inconsistencies, particularly related to riba, gharar, additional debt charges, and late payment fees, which are contrary to Islamic legal principles. This study emphasizes the importance of a deeper understanding of credit-based transactions in e-commerce to ensure Sharia compliance.

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Sharia Students, Shopee Paylater

TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN SECARA KONVENSIONAL DAN ISLAM BESERTA KURVANYA

Kisman — 2024-11-03

Abstrak

Artikel ini menganalisis mengenai teori permintaam dan penawaran secara konvensional dan islam. Penelitian ini menggunakan evaluasi mendalam melalui metode pengumpulan data sekunder, termasuk penelitian pustaka dan pencarian internet. Data diperoleh dari jurnal dan artikel yang berfokus pada Permintaan dan Penawaran Secara Konvensional dan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permintaan dan Penawaran Secara Konvensional dan Islam relatif sama. Permintaan dan penawaran konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan (interest) atau tidak mempertimbangkan aturan-aturan seperti tujuan dikonsumsi, manfaat dan kegunaan barang/jasa tersebut, sedangkan islam mempertimbangkan hal tersebut. Konvensional menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia dalam barang/jasa, sedangkan islam menilai bahwa suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi atau digunakan, yang dibedakan hanyalah antara yang halal dan haram yaitu batasan-batasan untuk berperilaku ekonomi islam yang sesuai dengan syariah (Al Qur’an dan As-Sunnah)

Kata Kunci : Permintaan, Penawaran, Kurva

Abstrack

This article analyzes the conventional and Islamic theory of demand and supply. This research uses in-depth evaluation through secondary data collection methods, including library research and internet searches. Data obtained from journals and articles that focus on Conventional and Islamic Demand and Supply. The research results show that Conventional and Islamic Demand and Supply are relatively the same. Conventional demand and supply is dominated by satisfaction values (interest) or does not take into account rules such as the purpose of consumption, benefits and uses of the goods/services, whereas Islam considers this. Conventionalism considers that egoism is a consistent value in influencing all human activities in goods/services, while Islam considers that not all commodities can be consumed or used, the only difference is between what is halal and haram or the limits for appropriate Islamic economic behavior. with sharia (Al Qur'an and As-Sunnah)

Keywords: Demand, Supply, Curve