Isu Pemekaran Wiayah sebagai Komoditas Politik dalam Masyarakat To Pulo di Kabupaten Selayar

Abstrak

Abstrak

Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu mendorong kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Salah satu peluang yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk DOB melalui redistricting. Dengan memprovokasi isu redistricting, elit lokal kemudian menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk memperluas popularitas politik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Tulisan ini memiliki tujuan untuk 1) menemukenali faktor yang melatarbelakangi tuntutan pembentukan DOB dengan meredistribusi pulau-pulau tertentu di Kabupaten Kepulauan Selayar; 2) mendeskripsikan peran elit politik dalam upaya pemekaran Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) menganalisis dinamika terkini terkait isu redistriksi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa keadaan geografis, ketimpangan sosial ekonomi masyarakat adat setempat dan perbedaan identitas budaya menjadi salah satu faktor yang mendorong tuntutan pembentukan wilayah otonom baru. Juga ditemukan bahwa elit lokal memainkan peran penting di balik agenda redistricting karena alasan tertentu, terutama untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas mereka. Namun, wilayah baru tidak dapat didirikan, tetapi masalah tersebut tetap diartikulasikan.

Abstract

The decentralization of local government administration has been expected to be able to promote the socio-economic prosperity of the community. One of the opportunities that can be done is by establishing a new autonomous region through redistricting. By provoking the issue of redistricting, local elites then brought this issue to be a political commodity to expand their political popularity and increase their electability. This article aims to 1) identify the factors behind the demands for the establishing a new autonomous region by redistricting certain islands of the Kepulauan Selayar  Regency; 2) describe the role of elites in the effort to expand the Regency of Kepulauan Selayar; and 3) analyze the current dynamics regarding the issue of the territorial redistricting of the Kepulauan Selayar  Regency. By using a qualitative approach, it is found that geographical circumstances, socioeconomic inequality of local indigenous people, and differences of cultural identity are among the factors that exist behind the demand to establish a new autonomous territory. It is also found that local elites played a significant role behind the redistricting agenda for some reason, particularly to sustain their power and authority. However, the new territory is unable to be established, but the issue remains articulated.