PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Abstract
The long term objective of this research is to observe community participation in the development planning meeting (musrembang). Moreover this research is also aimed at understanding socio-cultural factors such as norms, believes, knowledge, behaviors, marital status, age, sex and symbols, which influence community participation in the development planning meeting of the Village of Kanyuara, Sub-district of Watang Sidenreng, District of Sidenreng Rappang. Understanding this objective will provide academic advantages which include inputs of the development of knowledge, particularly on understanding community participation in the development planning meeting. Another advantage is for the researcher to delve into a vast knowledge on influential socio-cultural factors during the development planning meeting in the Village of Kanyara. This research found that community shows their less participation during the musrembang, while at the same time, the above mentioned socio-cultural factors may be categorized influential and even mostly influential towards community participation.
Downloads
References
Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ahmad, Jamaluddin. 2015 Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media
Chambers, Robert. 1992. Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Kanisius dan Oxfam.
Dharmawan. A. H. 2002. Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.
Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Hasan, Shadili. 2005. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.
Isbandi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press .
Koentjaraningrat. 1990. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Konsultan Manajemen Wilayah – VI P2KP II. 2004. Modul Pelatihan Pemetaan Swadaya dan Perencanaan Partisipatif Bagi Fasilitator. Palu.
Korten, David C. 1984. People Centered Development. West Harford: Kumarian Press.
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Mishra, S.N. 2001. Participation and Development. New Delhi: Kay-Kay Printed.
Mubyarto. 2007. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
Nasdian, Fredian Tonny. 2015. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Poerwadarmita W,J,S. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Roestandi, Achmad. 2007. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara.
Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Slamet, Y. 2002. Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial. Yogyakarta: PAU-SS UGM.
Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Edisi Revisi. Cetakan Ke 17. Bandung : Alfabeta.
Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : Refika Aditama.
Sumpeno, Wahyudin. Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat). Jakarta : CRS Indonesia.
Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka Cipta.
Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta : UM Press.
Tjokroamidjojo. 1991. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
Dokumen-Dokumen dan Internet :
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunann (Musrenbang)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
Tim Kerja. 2008. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96 tentang Partisipasi Masyarakat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
USAID, Musrenbang sebagai instrument Efektif dalam penganggaran,(www.lgsp.or.id) diakses 19 Maret 2016.
Marbyanto, Edy. Masalah dalam perencanaan (Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kaltim) (http//edy-marbyanto.blogspt.com) diakses 19 Maret 2016.
