Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah

KONSEP NEGARA IDEAL PERSPEKTIF ABU A’LA AL-MAUDUDI

2024-09-12T11:35:20+00:00

Abu A'la al - Maududi adalah seorang pembicara ulung dan penulis yang sangat produktif, khususnya di bidang agama. Dalam kaitan ini penting untuk selalu mencermati pandangan Abu A'la terkait dengan politik, negara, dan Islam. Tidak jauh berbeda dengan pemikir lainnya. Abu A'la adalah seorang pemikir besar Islam yang sangat terkenal di dunia Islam. Pakistan, lebih dari negara Islam mana pun, menghadapi masalah yang lebih menarik dalam perjuangannya untuk mendapatkan identitas Islamnya. Sejak berdirinya negara Islam pada tahun 1947, bangsa Pakistan berusaha menunjukkan pentingnya keberadaannya. Dan buah pilihan pertama menghadirkan dua jenis negara Islam modern yakni Maulana Abu A'la Maududi , seorang pendiri organisasi politik ( Jama'ati Islam) mengusulkan bentuk negara teokratis yang lebih tradisional, sedangkan Fazlur Rahman seorang profesor studi Islam dari Universitas Cambridge yang juga direktur Dewan Studi Islam yang mendapat dukungan dari pemerintah, memberikan gambaran tentang negara Islam yang lebih modern berdasarkan kedaulatan rakyat.

ANALISIS FIQH SIYASAH PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA

2024-09-12T11:35:21+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? Apakah faktor-faktor yang memengaruhi peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? Bagaimanakah pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat?. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis fiqh siyasah peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa studi di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan, dengan menggunakan pendekatan normatif syar’I dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa memiliki peranan sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran, untuk melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Desa Darubiah, faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemekaran desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu faktor geografis, faktor admisitratis, faktor politis, faktor pemerataan pembangunan, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor sosio kultural, dan faktor historis. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan tugasnya dallam pemekaran desa menurut syariat Islam.

HUKUM TATA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

2024-09-12T11:35:22+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, penerapan kebijakan dalam keadaan darurat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 di Kota Makassar, pandangan siyasah dusturiyah mengenai hukum tata negara dalam keadaan darurat dalam penanganan Covid-19. Terkait dengan keadaan negara yang tidak normal (darurat) tersebut, tindakan yang tepat dapat didasarkan pada hukum yang biasa karena sistem hukum biasa tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya, untuk mengatasi keadaan pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan Normatif Syar’i dan pendekatan yuridis Empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah, seusai dengan ketetapan pemerintah pusat mengenai kebijakan darurat pandemi Covid-19 dari beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkab seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karantina kesehatan dan bantuan sosial untuk masyas]rakat, pemerintah Kota Makassar menjalankan ketetapan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan kebijakan pemerintah pusat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan fungsi dan fungsi dan kewenangan negara, pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara, bertugas membuat suatu kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

KONSTITUSIONALITAS JABATAN WAKIL MENTERI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

2024-09-12T11:35:23+00:00

Pengangkatan wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang bertujuan untuk membantu menteri dalam penyelenggaraan urusan kementerian pada kementerian tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengangkatan wakil menteri di indonesia dan bagaimana keabsahan pengangkatan wakil menteri dalam pandangan siyasah dusturiyah. Permasalahan dalam penelitian ini terdapat pada Pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara sebagai legalitas pengangkatan wakil menteri pada frasa “penanganan secara khusus” dalam pasal tersebut tidak menerangkan dengan jelas dan rinci penanganan secara khusus bagaimana yang dimaksud, sehingga hal ini dapat berpotensi hanya sekedar bagi-bagi jabatan, karena kita ketahui jabatan wakil menteri adalah jabatan politis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Sumber data primer dan sekunder adalah literatur seperti : UUD 1945, putusan-putusan, al-Qur’an, karya ilmiah, para akademisi hukum, kamus hukum, opini, majalah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Urgensi pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh presiden adalah untuk mendampingi beberapa menteri yang memiliki beban kerja lebih besar pada kementerian tertentu. 2) Kedudukan wakil menteri dalam ketatanegaraan indonesia adalah sebagai badan yang membantu kementerian, meski jabatan wakil menteri tidak diatur dalam UUD 1945 tidak berarti dilarang, dari sisi substansi tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam situasi ini karena berlakunya asas umum di dalam hukum “sesuatu yang tidak di perintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan”. 3) Keabsahan pengangkatan wakil menteri dalam pandangan siyasah dusturiyah terletak pada kewenangan mengangkat/memberikan jabatan oleh kepala negara atau khalifah yang sama-sama memiliki hak prerogatif, serta terdapat kemiripan pada kriteria persyaratan menjadi seorang wakil menteri.

PERAN DAN FUNGSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) KOTA MAKASSAR DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-09-12T11:35:24+00:00

KPPU adalah lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam menangani dan menyelidiki perkara persaingan usaha, meskipun bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga quasi-yudisial dengan wewenang eksekutorial, KPPU Makassar menghentikan kasus dugaan monopoli proyek tambang pasir laut Makassar karena laporan tidak memenuhi syarat kelengkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 1/2019. Lima jenis bukti yang diperlukan adalah saksi, dokumen, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terlapor. Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI) dibantu oleh LBH Makassar. Penelitian ini mengkaji peran dan fungsi KPPU Makassar dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat menurut Siyasah Syar'iyyah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPPU Makassar melakukan sosialisasi, audiensi, advokasi kebijakan, forum jurnalis, diskusi akademis, dan pengawasan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAKAN VANDALISME FASILITAS PUBLIK DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-09-12T11:35:26+00:00

Vandalisme didefinisikan sebagai kegiatan iseng yang tidak bertanggung jawab dari beberapa perilaku yang cenderung negatif. Kebiasaan ini berupa coret-coret tembok atau objek lain yang dapat dibaca oleh umum. Vandalisme merujuk pada tabiat seseorang yang membinasahkan harta benda orang lain. Perilaku ini sudah termasuk kejahatan ringan karena sifatnya merugikan orang lain serta sangat mengganggu kenyamanan umum. Aksi vandalisme di kota Makassar tidak hanya di lakukan di tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang (pribadi). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kepolisian terhadap pencegahan tindakan vandalisme fasilitas public dikota Makassar perspektif siyasah syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field reseasch). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksi vandalisme di kota Makassar seperti grafiti corat-coret ini kerap kali didapati dibeberapa titik seperti, di tembok pembatas jalan, toko-toko, pos lantas, halte, dan jembatan layang. Daerah yang rawan terjadi aksi vandalisme grafiti corat-coret ini adalah beberapa tempat-tempat umum yang ramai dengan masyarakat. Bentuk corat-coret yang dibuat oleh remajapun beragam mulai dari coretan yang sifatnya abstrak berupa garis, simbol, inisial huruf, inisial angka, coretan yang sifatnya berupa gambar mulai dari gambar hewan, anggota tubuh manusia, pemandangan, dan mural, coretan yang berupa sifatnya tulisan, seperti tulisan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Tidak hanya itu biasanya juga terkait dengan ideologi, penghinaan, jargon-jargon yang tidak pantas.

TINJAUAN DUE PROCES OF LAW ATAS TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI MASYARAKAT PAPUA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-09-12T11:35:27+00:00

Penegakan hukum di Papua tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai filosofi hukum, dan perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan keadilan masih belum berakhir. Banyaknya kasus aparat penegak hukum yang menggunakan kekerasan dan kekejaman terhadap masyarakat Papua menunjukkan adanya kecenderungan prasangka di bidang penegakan hukum. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui tindakan aparat penegak hukum terhadap masyarakat Papua sesuai dengan asas due process of law dan sudut pandang siyasah syar'iyyah terhadap aparat penegak hukum atas diskriminasi masyarakat Papua melalui penggunaan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penegak hukum terhadap masyarakat Papua sering memicu kontroversi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip asas due process of law dalam beberapa kasus yang ditangani tanpa mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Pentingnya penegakan cita-cita keadilan dan kesetaraan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia ditekankan dalam siyasah syar'iyyah. Untuk menegakkan martabat sebagai negara hukum, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus mengambil sikap tegas terhadap prasangka buruk terhadap masyarakat Papua dan juga harus meningkatkan standar pendidikan hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum.

KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI

2024-09-12T11:35:28+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskrpsikan sistem pemerintahan khilafah dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dan relasi agama dan negara khilafah dalam pandangan Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Dan bentuk negara yang ideal menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan fiqih siyasah adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pemerintahan Islam dalam pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terdiri dari empat pilar yakni kedaulatan ditangan syara’, kekuasaan milik umat, mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslim, hanya khalifah yang berhak melakukan tabbani (adopsi) terhadap hukum syara’. Relasi agama dan negara menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yaitu memelihara agama, mengatur urusan masyarakat, menjaga negara dan umat, menyebarkan dakwah Islam, menghilangkan pertentangan dan perselisihan antara masyarakat. Bentuk pemerintahan yang ideal menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dari aspek bentuk yang menggambarkan eksistensi negara, maupun hal-hal yang membuatnya berbeda sama sekali bukan dengan bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Meliputi pemerintah Islam bukan monarki, pemerintah Islam bukan republik, pemerintah Islam bukan kekaisaran, dan pemerintah Islam bukan federasi.

PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KAB.BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-09-12T11:35:29+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan dan perlindungan hukum oleh pemerintah daerah kabupaten Bulukumba terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Hasil dari penelitian ini adalah Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sudah berjalan dengan baik yaitu melakukan homecare, pengecekan identitas serta fasilitas mobil untuk berobat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba belum ada aturan khusus mengenai orang dalam gangguan jiwa(ODGJ) namun masuk dalam Perda No.2 tahun 2018 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah pemerintah daerah kabupaten Bulukumba sudah menjalankan tanggung jawab berdasarkan Q.S an-Nisa/4:58 dan 59 , juga berdasarkan beberapa hadis, seperti penyediaan fasilitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial untuk penderita gangguan jiwa.

DISSENTING OPINION HAKIM PTUN MAKASSAR DALAM MEMUTUS PERKARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH

2024-09-12T11:35:30+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengaetahui konsep dissenting opinion dari sudut pandang Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan untuk mengetahui kedudukan dissenting opinion dalam putusan akhir serta bagaimana bentuk dissenting opinion dalam perspektif Siyasah Syar’iah. Permasalahan dalam penelitian ini yakni kedudukan dissenting opinion yang tidak di atur dengan jelas dalam sistem perundang-undangan di indonesia yang dimana sebagai negara hukum harusnya segala tindak tanduk permasalahan yang ada harus di atur dengan jelas dan spesifik dalam perundang-undangan. Penelitian ini merupakan peneleitian kualitatif (field research) dengan pendekatan yuridis dan normatif syar’i. Sumber data primer dan sekunder seperti : hasil wawancara yang di lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, buku-buku hukum, arsip perkara Pengadilan tata Usaha Negara, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini adalah 1)Konsep dissenting opinion merupakan pendapat berbeda dari hakim yang memiliki suara minoritas, yang terjadi karena pandangan serta analisis dari setiap hakim yang berbeda. 2) Kedudukan dissenting opinion merupakan yurisprudensi yaitu sebgai literatur atau referensi apabila terdapat kasus yang serupa. Kedudukan dissenting opinion tidak di atur dengan jelas di dalam perundang undangan karena pada dasarnya perbedaan pendapat di anggap tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada. 3) Bentuk dissenting opinion dalam perspektif siyasah syariah adalah ijtihad dari hakim atau usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UU NO. 24 TAHUN 2013 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (PENCATATAN KEMATIAN KABUPATEN GOWA)

2024-09-12T11:35:31+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk Administrasi Kependudukan Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Pencatatan Kematian Kabupaten Gowa). Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten Gowa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi kependudukan pencatatan kematian sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan terpenuhi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya dalam mengurus akta kematian bagi orang yang sudah meninggal karena kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Hal ini berdampak pada kesadaran masyarakat mengenai kepengurusan pencatatan kematian. Akibatnya, namanya tidak bisa dihapus dari Kartu Keluarga dan datanya itu akan tetap aktif dalam database kependudukan dan tentunya akan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pandangan siyasah syar’iyyah dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah menjalankan amanah sebagai tanggung jawab sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf/46:19, dengan melakukan peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

PELAKSANAAN KODE ETIK HAKIM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

2024-09-12T11:35:33+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kode etik hakim dalam pandangan siyasah syar’iyyah, masalah penelitian ini adalah banyaknya hakim yang melanggar kode etik hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan Normatif (Syar’i) dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim karena berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun sudah memiliki kode etik profesi hakim sebagi standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif, karena dalam pelaksanaan kode etik hakim masih banyaknya profesi hakim yang melanggar kode etik tersebut seperti yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar.

KAMPANYE KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

2024-09-12T11:35:34+00:00

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kampanye Khilafatul Muslimin dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun masalahnya adalah munculnya kampanye organisasi Khilafatul Muslimin yang berlawanan dengan ideologi Pancasila. Jenis penelitian ini adalah Pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data seperti buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan hasil penelitian, makalah, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu: display data (penyajian data), editing, finding, analisis data dan conclusion (kesimpulan). Analisis data yaitu dengan melakukan analisa baik dari segi isi, legalitas baik yang dilakukan secara tekstual ataupun konseptual dengan berdasar kepada studi kajian pustaka serta studi peraturan perundang-undangan dengan mempelajari setiap norma yang ada dalam dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah). Hasil penelitian ini menunjukkan: Kampanye yang dilakukan Khilafatul Muslimin adalah sebuah bentuk gerakan dalam pendeklarasian negara Islam sehingga Khilafatul Muslimin dikenakan sangsi pembubaran ormas. Pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin itu disebarkan dengan berbagai macam cara, antara lain dakwah. Penyebaran ideologi yang berselisih dengan pancasila tersebut juga dilakukan melalui kampanye terbuka, salah satunya seperti konvoi, pengajian setiap bulanan, dan Internet.

UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA KEPEGAWAIAN

2024-09-12T11:35:35+00:00

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 122/G/2019/Ptun.Mks Tentang Sengketa Kepegawaian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dalam eksepsi yang terdapat pada putusan nomor 122/G/2019/PTUN.Mks. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah sesuai secara prosedural akibat kegagalan Walikota dalam menyikapi upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban secara tertulis.

EKSISTENSI AMMATOA DALAM PEMERINTAHAN DESA TANAH TOWA KABUPATEN BULUKUMBA

2024-09-12T11:35:36+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peran Kepala adat Kajang Ammatoa dengan Kepala Desa dalam pemerintahan desa Tanah Towa di kabupaten Bulukumba. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang Letak kekuasaan tertinggi dalam Pemerintahan Desa Tanah Towa antara Kepala Adat dan Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Ammatoa dalam pemerintahan desa Tanah Towa Kabupaten Bulukumba jika di bandingkan dengan kepala desa, maka kepala adat lebih eksis keberadaannya, karena sampai sekarang masih memegang teguh yang namanya Pasang Ri Kajang yang salah satunya mereka ingin kawasan tersebut tidak berkontaminasi dengan budaya luar. Ammatoa berperan dalam mengelolah masyarakat adat sebagai sesepuh bagi seluruh masyarakat adat Kajang Ammatoa. Sedangkan kepala desa lebih condong kawasan luar adat karena adanya peraturan adat atau Pasang Ri Kajang (undang-undang) yang berlaku.

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

2024-09-12T11:35:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Penerapan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penegasan HAM di Indonesia mengalami dilematika yang sangat pasti dalam penegakan hukumnya melihat banyaknya pelanggaran HAM masa lampau yang belum terselesaikan. Dengan demikian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’I. Metode pengumpulan data ini dengan menelah beberapa sumber data primer yang digali dari karya ilmiah, dokumen maupun buku-buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas retroaktif merupakan suatu prinsip atau asas hukum yang dapat di jalankan dalam penegakan HAM, dengan 4 syarat kumulatif yaitu: 1) Tindak kriminalitas yang dilakukan ialah pelanggaran HAM berat; 2) sifat dalam peradilan harus bersifat internasional; 3) peradilan bersifat ad-hoc; 4) ketidaksanggupan pemerintah untuk mengadili kejahatan, baik dari segi kekejaman maupun kerusakan.

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI

2024-09-12T11:35:38+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjaun hukum islam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya aturan dalam hukum islam yang mengatur tentang kasus korupsi khususnya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari dalam jurnal, skripsi, buku, peraturan perundangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam Hukum Islam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi merupakan sebuah jarimah, korupsi tidak termasuk kedalam wilayah jarimah hudud tidak pula masuk dalam cakupan jarimah qisas. Melainkan termasuk dalam wilayah jarimah ta’zir. Maka dalam jarimah hudud tidak berlaku pengampunan (syafa’at) apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta’zir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan (syafa’at) terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah atau ulil amri. Sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti taubat dan pengampunan, keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, restitusi, dan pertimbangan kepentingan umum, memiliki peran penting dalam pemberian remisi kepada narapidana koruptor. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam Islam.

PERAN KADERISASI PARTAI POLITIK KOTA MAKASSAR DALAM PENENTUAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH

2024-09-12T11:35:39+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami dan memahami peran kaderisasi partai politik dalam menghasilkan calon anggota legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syariyyah. Pokok permasalahan utama penelitian ini terletak pada sejauh mana peran kaderisasi partai politik dalam menghadirkan calon anggota legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syariyyah dan menganalisis peran kaderisasi sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon anggota legislatif yang berlandaskan nilai-nilai siyasah syariyyah yang mencakup pemilihan dan penentuan calon oleh partai politik dan dampaknya terhadap dinamika politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan syar’i dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik Kota Makassar melaksanakan penentuan calon legislator dengan prinsip demokrasi dan transparansi, mengawasi seleksi berdasarkan kualifikasi, integritas, dan komitmen terhadap partai. Faktor pendukung melibatkan program, visi, dan rekam jejak calon, sedangkan kurangnya dukungan masyarakat menjadi faktor penghambat. Dalam perspektif fiqh siyasah syar’iah, kaderisasi dianggap esensial dalam membentuk calon legislator berkualitas dan berintegritas sesuai prinsip-prinsip demokrasi Islam. Prinsip keadilan Islam diwujudkan melalui seleksi adil, transparansi kesuksesan, dan pendidikan holistik, menciptakan landasan adil bagi individu berpotensi dalam politik. Temuan ini memiliki implikasi signifikan pada peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam penentuan calon legislatif partai politik Kota Makassar, berpotensi menjadi model bagi partai politik lain dalam meningkatkan proses demokratis dan keadilan

PERAN PEMUDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

2024-09-12T11:35:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemuda dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Adapun masalah yang diangkat terkait pelaksanaan kewenangan kepala Desa yang dianggap kurang terbuka sehingga partisipatif Masyarakat terkhususnya pemuda tidak terlibat diwilayah pengambilan keputusan dan ketinggalan informasi terkait program yang dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terhadap peran pemuda dalam penyelenggaraan pemerintah Desa menunjukkan bahwa pemerintah Desa yang kurang terbuka dan tidak melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan musyawarah pembangunan Desa sehingga mengakibatkan rendahnya representasi kebutuhan dan aspirasi pemuda sehingga lahir ketidak seimbangan dalam perencanaan pembangunan desa dengan fokus yang kurang pada inisiatif pemuda dan potensi kontribusi pemuda. kurangnya Partisipasi pemuda juga berdampak pada rendahnya motivasi untuk ikut terlibat dalam proyek pembangunan desa yang mengakibatkan kurangnya daya dorong untuk menciptakan solusi yang inovatif terhadap masalah lokal sehingga berdampak pada jangka panjang serta merugikan pembangunan berkelanjutan desa secara keseluruhan.

PRINSIP PERLINDUNGAN AKTIF TERHADAP DATA PRIBADI

2024-09-12T11:35:41+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip perlindungan aktif terhadap data pribadi. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah maraknya kasus pembobolan data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library reasearch). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, al-Qur'an, hadist serta teori-teori dan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi ataupun makalah yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Peranan dalam undang-undang yaitu mendefinisikan kriteria data pribadi kemudian mengendalikan data pribadi, menentukan pengendalian data pribadi baik badan publik maupun organisasi internasional dan menentukan subjek data pribadi terkait dengan hak pemusnahan dan sistem elektronik. Prinsip perlindungan aktif data pribadi yang pertama data pribadi bersifat privasi dan menentukan lembaga otoritas khusus yang melindungi data pribadi dan memberikan perlindungan khusus baik secara administratif maupun pidana.