Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah

PENCABUTAN HAK POLITIK KORUPTOR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Muhammad Fitrah — 2025-01-31

Pencabutan Hak Politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman pelaku koruptor. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library reasearch). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum di Indonesia dan teologi syar’i yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang, KUHP Pidana, Al-Qur’an dan Hadits dan data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang digunakan pada pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia yaitu berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Kata Kunci: Pencabutan, Hak Politik, Koruptor, Siyasah Syar’iyyah.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIDANGAN TELEKONFERENSI DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 MAKASSAR

Sartika Dewi — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas Pelayanan Publik Mengenai Persidangan Telekonferensi Di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar Perspektif Hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan persidangan telekonferensi dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung dengan Nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020 yang bertujuan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan proses persidangan perkara pidana secara telekonferensi di masa pandemi covid-19. Adapun prosedur atau tahapan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara telekonferensi di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar yaitu penjadwalan persidangan, persiapan fasilitas saranan dan prasarana, pemberitahuan kepada pihak terkait, pengawalan tahanan dan pelaksanaan persidangan. (2) Pelayanan publik mengenai persidangan telekonferensi di rumah tahanan kelas 1 makassar belum efektif karena pada realitasnya, pelayanan publik terkait persidangan telekonferensi belum mencerminkan implementasi asas dan prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini, beberapa asas dan prinsip pelayanan publik yang belum relevan dapat ditemukan dalam prinsip aksesibilitas, keterbukaan dan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta keamanan da privasi terdakwa. (3) Pelayanan publik dalam persidangan telekonferensi dianjurkan dalam islam sebagai bentuk pemberian bantuan dan memberi kemudahan kepada penerima pelayanan dalam hal ini tahanan dan narapidana yang melakukan persidangan telekonferensi baik dalam pelaksanaan persidangan telekonferensi maupun dalam penerapan asas dan prinsip pelayanan publik yang relevan. Sebagaimana memberi bantuan dan kemudahan merupakan hal yang dianjurkan (sunnah) bagi umat islam serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt.

EFEKTIVITAS PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KERJA DI KANTOR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. WAJO

Yustika Yustika — 2025-01-31

Penelitian ini menyelidiki bentuk perjanjian kerja pegawai pemerintah menggunakan perjanjian kerja (P3K) di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo, serta menganalisis standar kerja yang efektif dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Kinerja, yang melibatkan tindakan dan ketiadaan tindakan pegawai, memiliki dampak terhadap kontribusi mereka pada instansi pemerintahan. Setiap pegawai memiliki kriteria pekerjaan khusus, mempertimbangkan dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen penting suatu pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjanjian kerja dalam konteks pegawai pemerintah, terutama P3K, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. Ini juga bermaksud untuk mengungkap bentuk standar kerja efektif dari sudut pandang siyasah syar'iyyah. Meskipun pegawai P3K memiliki status yang semakin disamakan dengan ASN, mereka tetap berada dalam kerangka kontrak dengan batasan waktu 5 tahun, meskipun ada peluang perpanjangan dengan persetujuan pemerintah daerah atau bupati. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan masyarakat mengenai aturan baru ini. Ini mendorong pencerahan masyarakat, motivasi untuk mencari pekerjaan yang layak, dan sebagai panduan dalam menjalankan tugas secara produktif dan inovatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung peningkatan kualitas pegawai dan kesadaran masyarakat dalam lingkungan kerja pemerintahan yang berubah.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM KARTU MACCA DALAM PERATURAN BUPATI NO.23 TAHUN 2016 DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

nur amalia — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pelayanan Program Kartu Macca Dalam Peraturan Bupati No 23 Tahun 2016 Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Syariyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar`i dan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Bagaimana Pelaksanan program kartu macca selama masa berlakunya belum cukup maksimaldalam melakukan sosilisasi, Sehingga mengakibatkan kurang pahamnya masyarakat terkait dengan program pemerintah tersebut. Untuk para pegawai dalam pelaksana sudah cukup baik meskipun harus lebih ditingkatkan 2). Faktor pendukung ini adalah adanya anggaran yang sudah cukup dan factor penghambat dari program ini adalah kurangnya sosilisasi langsung kepada masyarakat target penerima bantuan.3).pandangan siyasah syariyyah menegenai efektivitas pelayanan program kartu macca pada surah an-nisa ayat 58-59 dijelaskan bahwa menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dalam hal ini pemerintah sudah menyaampaikan amanat namun belum cukup maksimal.

FUNGSI PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KAB.PANGKEP

23_fajrininaya23 @fajriahrahmainaya — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kab. Pangkep (Prespektif Siyasah Syariyyah). Adapun Pokok masalah di bagi ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana Kemanfaatan pengendali pengaman pengguna Jalan di Kab. Pangkep, Bagaimana Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan di Kab Pangkep, dan Bagaimana Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap penggendali pengguna Jalan di Kab.Pangkep. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan Pengendali Pengaman Pengguna Jalan yaitu sangatlah bermanfaat bagi masyarakat karna Masyarakat dapat memperhatikan arah lalu lintas yang datang, guna mengurangi terjadinya kecelakaan, sehingga perlu adanya pemasangan pita kejut agar pengemudi berhati-hati saat mengemudi. Pandangan masyarakat terhadap pengaman pengguna Jalan bahwa kebanyakanpengemudi ada yang mematuhi aturan dan ada juga yang melanggarnya, sehingga dengan adanya aturan ini dapat memberikan regulasi yg dapat ditetapkan oleh dinas perhubungan. Pandangan Siyasah Syari’iyyah terhadap penggendali pengguna jalan yaitu digambarkan sebagai persyaratan kebijakan untuk mengatur urusan negara berdasarkan syariat, olehnya itu pengguna jalan raya umum untuk kepentingan pribadi dilarang oleh hukum Islam, sehingga perlu adanya beberapa batasan, sehingga terciptanya manfaat dan pencegahan kerugian, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam dan prinsip-prinsip umumnya, yang menghasilakan maslaha Mursalah.

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI MASYARAKAT DUSUN TANETE DESA CENRANA BARU KABUPATEN MAROS PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rasnawati rsnarzk — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Masyarakat Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasah Dusturiyah. Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Terkait Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros (Persfektif Siyasah Dusturiyah) dan Faktor apa saja Yang Mempengaruhi Penyediaan Tenaga Listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros Persfektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Penerapan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 terkait penyediaan tenaga listrik di Dusun Tanete Desa Cenrana Baru Kabupaten Maros ini sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat akan ketersediaannya tenaga listrik berkat upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Jika di lihat dari ajaran Islam, penyediaan tenaga listrik merupakan suatu permasalahan manusia. Dalam pengadaaan tenaga listrik di Dusun Tanete karna berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Adapun Faktor penghambat, yaitu keterlambatan pengadaan tenaga listrik yang mana pada sistem penyuratan yang lambat di tangani oleh pihak PLN di karenakan perubahan sistemnya, akses jalan masuk, serta biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jaringan listrik tidak sesuai dengan keuntungan yang akan di peroleh oleh pihak perusahaan PLN.

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DPRD PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Putri Ayu Rasjid pu.tuuu — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana I Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Masa Reses Anggota Dprd Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Dprd Kota Makassar). Adapun pokok masalah dibagi ke dalam beberapa sub masalah yaitu: Bagaimana efektifitas masa reses anggota DPRD di Kota Makassar dan Bagaimana halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Makassar. Adapun metode penilitian yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas masa reses Anggota DPRD Kota Makassar bahwa Sudah efektif di lakukan dalam perumusan kebijakan di Kota Makassar sehingga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pemerintah yang menghasilkan aspirasi atau keluhan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan. Adapun Halangan dan rintangan melaksanakan masa reses di Kota Makassar yakni, terkadang Kebijakan yang dikeluarkan berorientasi terhadap masyarakat yang hasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat, kegiatan tersebut untuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan pada masa reses. Kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis terhadap konstituennya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 16, tentang kewajiban anggota DPRD Kabupaten/Kota.

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Muh. NurTaslim Saleh — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis keputusan fiktif positif pasca undang-undang no. 6 tahun 2023 perspektif siyasah Syar’iyyah. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif (syar’i). Adapun metode pengumpulan data sekunder berupa bahan primer, sekunder dilakukan dengan cara, membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kedudukan hukum keputusan fiktif positif setelah pengundangan UU. No. 6 Tahun 2023 yaitu diatur didalam UU ini yakni pada pasal 175 angka 7 ayat (4) akan tetapi frasa tidak menetapkan namun mengabulkan di dalam pasal ini menimbulkan ketidakjelasan makna dan berpotensi menimbulkan masalah baru 2) Prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 pasal 175 angka 7 ayat (5) akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden akan tetapi sampai saat ini Peraturan Presiden tersebut belum dikeluarkan akibatnya prosedur penyelesaian keputusan fiktif positif itu kemudian menjadi rancu dan tidak jelas. 3) Pandangan siyasah syar’iyyah terhadap keputusan fiktif positif setelah terbitnya UU. No. 6 Tahun 2023 tidak menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap rincian keputusan fiktif positif sebab hal ini murni prosedural dari hukum positif Indonesia yang bersifat administratif.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUCI CAHYANI RUSTAM — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ada beberapa komponen standar pelayanan publik belum terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kab. Luwu utara sudah terpenuhi namun untuk fasilitasnya perlu dilengkapi seperti, Ruang Asi, Toilet Umum, Musholah dan Layar informasi.

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nurfadhilah Asma — 2025-01-31

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui pemberhentian kepala daerah perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia diatur pasal 78 ayat (2) bahwa kepala daerah diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan, misal melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, dan zina; tidak melaksanakan kewajiban; melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; melakukan tindak pidana yang mengancam keutuhan negara. Mekanisme pemberhentian kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa apabila Gubernur yang diberhentikan maka DPRD yang mengusulkan melalui Menteri kepada Presiden dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung, jika yang diberhentikan adalah Walikota/Bupati maka DPRD yang mengusulkan melalui Gubernur sebagai pemerintah pusat kepada Menteri dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung. Pemberhentian kepala daerah dalam Islam belum dijelaskan secara terperinci tata cara pemberhentian dan di al-Qur’an dan hadis pun tidak ada yang menjelaskan. Namun, menurut para pemikir Islam pemimpin dapat diberhentikan apabila melanggar syariat, melakukan penyimpangan, cacat organ tubuh, gila total, dan kehilangan kebebasan.

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

Ahsandy Rizky Fadhlansyah Hanafie — 2025-01-31

Hasan Al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin mengemukakan konsep pemerintahan untuk mengharmonikan antara agama dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemikiran Hasan al-Banna dalam konsep pemerintahan Islam dan juga mengetahui relevansi pemerintahan Hasan al-Banna terhadap pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis. Data yang telah dikumpukan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis induktif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fiqh siyasah dalam hal ini menyikapi konsep pemikiran Hasan Al- Banna tentang pemerintahan Islam sejalan dengan prinsip pemerintahan menurut Fiqh Siyasah karena pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang tegak diatas syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian relevansi pemerintahan Islam Hasan Al Banna terhadap pemerintahan di Indonesia bahwa sistem pemerintahan Islam di Indonesia semakin menemukan vitalitasnya karena konstruksi sistem pemerintahan yang diterapkan selama ini, tampaknya telah gagal membangun tatanan kenegaraan yang harmonis dan humanis.

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK COVER DI MEDIA SOSIAL TELAAH SIYASAH SYARIYYAH

M Abid Tribuana Barsyami — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta terhadap cover lagu dan konsekuensinya serta pandangan siyasi terkait hak cipta. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah adanya penggunaan lagu di media sosial tanpa izin yang sah dari pemegang hak ciptanya sehingga menyebabkan kerugian pada penciptanya. Dalam menjawab masalah tersebut, menggunakan pendekatan yuridis yakni menelaah sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan hak cipta dan pendekatan teologis normatif (syar’i) yakni pendekatan yang didasarkan pada al-Qur’an dan hadis. metode pengumpulan data berupa bahan sekunder dan primer, primer dilakukan dengan membaca langsung sumber terkait hak cipta yaitu UUHC, sekunder dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan membawakan ulang (cover) lagu milik orang lain dengan tujuan komersial tanpa izin dari penciptanya serta melakukan transformasi ciptaan dan fiksasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta, Konsekuensi hukum apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan dan menyatakan keberatan, pelaku dapat dituntut secara perdata berupa denda dan pidana. Pandangan siyasi terkait hak cipta adalah mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta disamakan dengan kepemilikan harta benda, menggunakan hasil ciptaan orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain merupakan tindakan tercela.

OTORITAS FATWA MUI TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Aswan — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat dan Kedudukan Fatwa MUI dalam pembentukan kebijakan pemerintah di Indonesia serta untuk menganalisis pembentukan kebijakan pemerintah terhadap pengaruh fatwa MUI yang di telaah dalam pandangan Siyasah Dusturiyah . Permasalahan dalam penelitian ini yakni otoritas fatwa MUI dalam mempengaruhi politik hukum di indonesia sedangkan prosedur pembentukan fatwa MUI tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif syar’i. Sumber data primer dan sekunder seperti : UUD, Fatwa MUI, al-Qur’an, hadist, jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Urgensi fatwa MUI dalam kehidupan masyarakat sebagai bimbingan dalam menemukan jalan keluar terkait permasalahan dengan menggunakan metodologi yang sistematis berdasarkan dalil-dalil yang kuat demi kemaslahatan masyarakat umum khususnya umat Islam. 2) Fatwa MUI dalam kedudukannya terhadap pembentukan kebijakan merupakan unsur infra struktur yang berada dalam golongan kelompok kepentingan institusional (Interest Group Instittusional). 3) Fatwa MUI merupakan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat. Sehingga fatwa MUI hadir untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat khususnya umat Islam yang disebut lembaga ifta’.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG PELARANGAN TOKO MODERN

Nur Wafdatul Haeriyah — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Barru tentang pelarangan toko modern. Pemerintah daerah telah membuat kebijakan tentang pelarangan toko modern yang sampai saat ini belum diberi izin untuk berinvestasi didaerah Kabupaten Barru. Adapun Jenis penelitian ini tergolong Fielde Research Kualitatif Deskriptif atau penelitian Lapangan, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif syar’I dan pendekatan empiris, serta metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Barru tentang larangan pendirian Toko Modern adalah kebijakan tidak tertulis yang menjadi dasar tidak diberikannya izin kepada toko modern, dengan bentuk kebijakan publik yang disampaikan secara tegas oleh bapak bupati barru untuk tidak memberikan izin atau membatasi izin terhadap pendirian toko modern di Kabupaten Barru yang dapat mengganggu meningkatnya ekonomi lokal, Faktor penyebab pelarangan toko modern di Kabupaten barru didasari oleh beberapa faktor yaitu menjaga ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dan menjaga keseimbangan pedagang-pedagang kecil, dan Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelarangan terhadap toko modern mengakibatkan dampak positif yaitu dapat meningkatkan usaha UMKM lokal dan dampak negatif terhadap pengembangan inovasi dan investasi yang ada di Kabupaten Barru serta keterbatasan pilihan konsumen.

TELAAH SIYASAH IDARIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMUKIMAN PENDUDUK KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KELURAHAN TAMAONA

Risky Fausia Samsiah — 2025-01-31

Tujuan dari penelitian ini adalah telaah siyasah idariah terhadap implementasi kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang pemukiman penduduk dikawasan hutan lindung di Kelurahan Tamaona, masalah yang diangkat dalam penulisan ini tentang implementasi Badan Pertanahan Nasional terkait dengan hutan lindung dan pandangan siyasah idariah terkait implementasi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan proses pemetaan kewilayahan terhadap hutan lindung sesuai dengan SK 362 tahun 2019 dan pandangan siyasah idariah tentang alur kerja diwan yang berhubungan dengan pertanahan utamanya hutan lindung sejalan dengan BPN yang tidak memberikan izin pada masyarakat yang membangun di kawasan hutan lindung, maka dibuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah Swt untuk menjaga ciptaannya. Namun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan pemetaan yang dilakukan oleh BPN yaitu masih ada masyarakat yang membangun di wilayah hutan lindung yang tidak taat administrasi, hal ini diperkuat dengan Masyarakat yang membangun tanpa sepengatahuan Badan Pertanahan Nasional, sehingga BPN mengambil tindakan alih fungsi lahan.

PROGRAM SMART CITY DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Savana Zalsabilah — 2025-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Program Smart City di kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah. Masalah dalam penelitian ini ialah pelasaksanaan Program Smart City tidak dijalankan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Penelitian ini merupakan penelitian field research yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar’i. Data yang digunakan yakni data hukum primer dan data hukum sekunder. Data diperoleh melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi kemudian dilakukan Pengolahan dan Analisis Data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dilakukannya evaluasi terhadap program Program Lorong Wisata dan Lorong Sehat bersama RT, RW, dan Tokoh Masyarakat setempat sebagai pihak berkepentingan menyebabkan Pemerintah Kelurahan Bara Baraya tidak dapat menemukan formulasi metode sosialisasi dan edukasi program Smart City pada bidang Smart Environment yang tepat. Keharusan masyarakat berpartisipasi dalam komunikasi dua arah dengan pemerintah agar terlaksananya pengelolaan urusan pemerintahan demi terwujudnya kemaslahatan umat ini diatur dalam QS al-Imran/3 : 104. Masyarakat sebagai segolongan orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan agar tercapainya ma’ruf berupa kebersihan lingkungan haruslah diberi ruang oleh Pemerintah Kelurahan Bara Baraya agar wilayah Kelurahan Bara Baraya dapat terhindar dari munkar berupa tidak tercapainya Smart Environment sebagai bagian dari Smart City.

EKSISTENSI NEGARA ISRAEL

Muhammad Iqbal Tawakkal — 2025-01-31

Keywords : State, Existence of Israel, Siyasah Syariyyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa pandangan siyasah syar’iyyah mengenai eksistensi negara israel dan mengkorelasikannya dengan konsep dasar dalam teori negara. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif Bagaiamana Eksistensi Negara Israel Telaah Atas Siyasah Syar’iyyah, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yaitu hasil penelitian, dan perundang-undangan dan Data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan teori negara Israel dapat dianggap sebagai suatu entitas negara yang memenuhi karakteristik dasar. Namun bila dilihat dari sudut pandang teori keberadaan negara, eksistensi dan perkembangan Israel sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, identitas nasional, dan konflik regional. Sebagian besar pandangan dalam konteks Siyasah Syar'iyyah pada dasarnya menolak pendirian Negara Israel. Ini sering kali disebabkan oleh keyakinan bahwa pendirian Israel melibatkan pengusiran dan penderitaan penduduk Palestina yang sudah ada sebelumnya.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Riswanda Wanda — 2025-01-31

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui prosedur penanganan perlindungan hukum bagi guru di Kota Makassar; 2) mengetahui perlindungan guru dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Upaya menjawab permasalahan tersebut, maka menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris dan pendekatan normatif syar’i. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sumber data primer hasil wawancara pada KABAG Hukum pada Kesekretariatan Daerah Kota Makassar, Staf GTK (Pengadiminis Trasi Sertifikasi) Dinas Pendidikan, Pengurus Yayasan PGRI, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Sumber data sekunder yakni buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1) Prosedur penanganan perlindungan hukum bagi guru melalui upaya mediasi jika tidak terjadi tindak pidana, apabila terjadi tindak pidana maka penyelesaiannya dilakukan oleh aparat penegak hukum ; 2) Perspektif siyasah syar’iyyah memandang bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2022 telah sesuai dengan konsep aturan harus dibuat demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Dalam islam guru diartikan sebagai profesi yang sangat mulia karena telah memberikan pengetahuan mengenai islam dan juga mengajarkan akhlak seseorang sesuai ajaran para nabi, Sehingga wajib diberikan perlindungan dari pemerintah.

MEKANISME KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS ATAS UPAYA REFORMASI BIROKRASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Nandita Fahira suci — 2025-01-31

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, implementasi zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iyyah, kendala dalam pengimplementasian zona integritas dalam prespektif siyasah syar'iyyah, upaya dalam melaksanakan kebijakan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iyyah. Hasil dari penelitian ini adalah, dilaksanakan dengan baik dengan melakukan perencanangan membuat program wilayah yang steril dan hanya dapat diakses oleh hakim administrasi yang melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan, dengan melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas yang berkualitas dan tentunya pelayanan yang baik, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti adalah tidak ada, karena zona integritas merupakan komitmen yang memang harus dilaksanakan agar terwujudnya WBK dan WBBM. Namun dalam prespektif siyasah syar'iyyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu menyampaikan pandangannya bahwa khususnya sebagai lembaga sah Islam premis utamanya adalah keterbukaan atau agama khususnya kualitas dan standar supranatural dari Allah yang diterima sebagai kebenaran dan keadilan sehingga juga diterima bahwa hal ini merupakan sumber regulasi yang optimal.