Protection of the Rights of the Old Age Security Fund in Indonesia

Abstrak

Hal utama yang menjadi sumber dari problematika ketika diterbitkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 yaitu pada pasal 3 yang berisikan pembayaran manfaat JHT baru bisa diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun. Pemerintah seakan kurang peka atas situasi ini, karena realitanya bagi pekerja ketika mereka terkena PHK maka pencairan dana JHT tersebut digunakan untuk bertahan hidup, karena sangat tidak adil apabila pemerintah membuat regulasi ini dari kacamata pekerja kalangan menengah ketas, yang dimana dana jaminan hari tua ini memang mereka gunakan sebagai modal ketika mereka telah memasuki masa pensiun. penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatannya yaitu pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menggambarkan bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum bagi peserta peserta program jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan atas penunggakan pembayaran iuran oleh pemberi kerja yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penataan sistem jaminan sosial nasional memang diperlukan demi menjamin kesejahteraan rakyat dari masa muda hingga tua. Namun, jalan menuju sistem yang tertata rapi itu tidak bisa dilakukan dengan gegabah, terburu-buru, serta menerabas perlindungan bagi mayoritas pekerja yang paling membutuhkan, terlebih di tengah situasi saat ini. Penundaan diperlukan untuk beberapa tahun, tidak hanya tiga bulan sebagaimana saat ini tertera di peraturan tersebut.