TELAAH TERHADAP ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  • Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
    (ID)

Abstrak

The principle of Accountability in the management of regional finance is certainly indispensable eventhough the implementation is not fully effective, because until now there are still many areasthat have not shown any openness in the management of regional finance, but with in the accountability in every local financial management automatically,the community will give confidence to every government in the region.

Keywords : The Principle of Accountability, Management, Regional Finance

Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan daerah tentunya sangat diperlukan, meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak menunjukkan adanya keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerahnya, tetapi dengan adanya pertanggungjawaban di setiap pengelolaan keuangan daerah secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan di daerah.

Kata kunci : Asas Akuntabilitas, Pengelolaan, Keuangan Daerah

 


Referensi

A.V. Dicey. 2006. Introduction to study of the lawof the constitution. Nusa Media : Bandung.

Bagir Manan. 2002. Jalan berbelit menuju Pemerintahan yang baik. Universitas Padjajaran : Bandung.

Danurejo.1987. Otonomi di Indonesia dalam rangka Kedaulatan. Laras : Jakarta.

Henry Campbell Black. 1999. Black Law Dictionary. St. Paul : West Publishing Co

Machfud MD. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Gama Media : Yokyakarta

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi : Yokyakarta

Mustopadijaja. 1997. Civil Society. Ghalia Indonesia : Jakarta

Philipus M Hadjon. 1997. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu : Surabaya

Syahrir. 2001. Good Governance di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta

Sunindhia. 1997. Praktek penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Bina Aksara : Jakarta

Yosef Riwu Kaho. 2002. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Bina Aksara : Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diterbitkan
2017-06-01
Bagian
Volume 4 nomor 1 Juni 2017
Abstrak viewed = 1268 times