DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Abstrak
The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions is closely related to the central and regional governmental affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced from APBN revenues allocated to regions to fund local needs in the context of decentralization implementation. The current DBH allocation is too complex as it lacks a strong foundation and varies the basis of assignment for revenue sharing. The DBH distribution mechanisms in the regions also often experience delays.
Keywords: Balancing Fund
Permasalahan dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan potensial bagi daerah berhubungan erat dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah karena dananya bersumber dari APBN. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DBH saat ini terlalu komplek seperti kurang memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.
Kata Kunci: Dana Perimbangan
Referensi
Kusnardi dan harmaily Ibrahim, 1981, Pengantar hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Murtir Jeddawi, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Investasi di Daerah, Yogyakarta:UII Press Yogyakarta
Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Pers
www.bisnis.com, diakses pada 20/11/2017
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.