PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF

  • Herman Herman Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani
    (ID)
DOI: https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058

Abstrak

Positive legal arrangements on service users have not been effective in ensnaring and tackling online prostitution, as it does not in any way govern the users of services in an online prostitution crime. The system of settlement of criminal acts of online prostitution services pursuant to Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 Year 2008 regarding Pornography does not specify the provisions on the users of online prostitution services specifically, so that these two laws can not entrap service users in the practice of online prostitution.

Keywords: Online prostitution, service users

 

Pengaturan hukum positif terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Sistem penyelesaian tindak pidana pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online.

Kata kunci : Prostitusi Online, pengguna jasa

Referensi

Abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT Citra Adiya Bakti.

Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, Kejahaan Mayantara (cyber crime), Bandung: Refika Aditama.

Adam, AS, 1969, Tinjaun tentang zinah dalam rangka delik susila pada KUHP, Jakarta : Swada.

Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad, Muslich Wardi, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Kota besar: Raja Grafindo Persada.

Tanjung, Armaidi, dan Delfita, Elfi, 2001,Mengapa Zina dilarang, Solo: CV Pustaka Mantiq,.

Widodo, 2009, Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama.

Wiryono Prodjodikoro, 1986, Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Erosco.

Zahrah, Muhammad Abu, 2003, Ushul Fiqih, alih bahasa Saefullah Ma’sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zein, Satria Efendi M., 2005, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Diterbitkan
2017-12-05
##submission.howToCite##
Herman, H. (2017). PENGATURAN DAN SISTEM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 4(2), 130-136. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4058
Terbitan
Vol 4 No 2 (2017)
Bagian
Volume 4 nomor 2 Desember 2017

Once an article was published in the journal, the author(s) are:

  • to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
  • permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
  • continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
  • receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
Abstrak viewed = 663 times