Kepastian Hukum Hak Atas Manfaat Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa Di Indonesia Menurut Fatwa (DSN-MUI, SAC Malaysia, dan Darul Ifta’ Mesir)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami teori serta konsep pelaksanaan akad ijarah pembiayaan multijasa dalam memberikan kepastian hukum hak atas manfaat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif dengan pendekatan komunikasi dan konseptual yang menggunakan sumber data dari peraturan-undangan dan fatwa-fatwa serta sumber pustaka lainnya. sama diketahui penerapan akad ijarah pembiayaan multijasa mengandung multi tafsir baik dalam peraturan peraturan-undangan dan fatwa-fatwa. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa perbedaan dalam memberikan kepastian hukum pada masing-masing lembaga fatwa. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam memberikan kepastian hukum hak atas manfaat dalam akad ijarah pembiayaan mutijasa perlu memiliki proses transfer manfaat yang jelas dengan memastikan legalitas objek, hubungan hukum, dan status kepemilikan manfaat. Sehingga proses transfer manfaat dapat diuraikan menjadi 3 (tiga) konsep yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yakni 1) lembaga keuangan sebagai mu'jir wajib memastikan kepemilikan hak atas manfaat jasa telah dikuasai dan dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh nasabah sebagai musta' jir, 2) Pemberi sewa/ mu'jir/ lembaga keuangan terlebih dahulu harus melakukan hubungan bisnis atau kontrak ijarah dengan penyedia jasa dalam penguasaan kepemilikan hak atas manfaat, dan 3) Lembaga keuangan/ pemberi sewa/ mu'jir boleh melakukan akad ijarah multijasa secara langsung kepada nasabah dengan syarat lembaga keuangan membayarkan/ berhubungan langsung dengan pihak ketiga/ penyedia jasa.