Pengawasan dan Kewenangan Eksekusi Nyata Kasus Perdata

Abstrak

Penelitian ini bermula dari banyaknya kasus sengketa yang telah mengikat secara hukum namun haknya belum terpenuhi karena adanya kendala dalam eksekusi nyata. Sejumlah kasus juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan memadukan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian difokuskan pada Pengadilan Tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. Subyek penelitiannya adalah seluruh hakim baik Ketua Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal Ketua Pengadilan Negeri masih kurang efektif dalam pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perlu adanya peningkatan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diperlukan sikap tegas dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang lebih tinggi secara bertahap. Selain itu, membuka ruang bagi para pencari keadilan untuk mempertimbangkan melakukan upaya hukum yang luar biasa, pemahaman yang lebih baik mengenai jenis-jenis putusan yang dapat dieksekusi, dan solusi terhadap hambatan hukum yang mungkin timbul dalam proses eksekusi seperti penetapan peraturan yang dapat dilakukan. digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan keputusan-keputusan tertentu yang relatif rumit, demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan nilai keadilan bagi kemanusiaan.