Responsible Mining Governance: Minimizing Environmental Impact for a Better Future

Abstrak

Peraturan manajemen pertambangan bertujuan untuk menciptakan bangunan baru yang menjawab kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pertambangan yang baik dapat mengubah Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia melalui penerapan konsep Indonesia. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat karakter NKRI sebagai negara yang sah dan mensejahterakan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya mineral. Kajian ini sudah menunjukkan tanggung jawab Indonesia untuk membangun masyarakat di wilayah pertambangan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

Tata Kelola Pertambangan dalam sistem hukum nasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan pertambangan bervisi negara kesejahteraan. Hal ini mendorong dilakukannya penguatan pengaturan hukum sebagai basis keabsahan kebijakan pertambangan yang berkerakyatan. Tata kelola pertambangan dibingkai dalam piranti legal framework yang berkeadilan sosial sebagai manifestasi negara kesejahteraan. Kegiatan pertambangan yang tidak mensejahterakan rakyat niscaya kehilangan legitimasi (Pancasila), konstitusional (UUD 1945), dan sosial. Tata kelola pertambangan mutlak berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.