Legal Implications of Corruption Crime Legal Process on the Arbitration Dispute Resolution Proceedings

  • Desri Novian Staf Pengajar Magister Hukum pada Univ Ibnu Chaldun
    (ID)
  • Kelly Manthovani
    (ID)

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dugaan tindak pidana korupsi yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian arbitrase serta implikasi dari proses pemeriksaan tindak pidana korupsi yang berlangsung bersamaan dengan proses pemeriksaan sengketa arbitrase. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian didasarkan kepada instrument-instrumen hukum arbitrase dan literatur yang relevan termasuk Konvensi New York 1958, UNCITRAL Model Law, UU No. 30 Tahun 1999. Penelitian mengidentifikasi adanya perbedaan pengaturan mengenai sikap yang dapat diambil arbiter atau majelis arbitrase dalam memeriksa sengketa arbitrase yang objeknya juga merupakan objek dalam proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Keunikan atau kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif terhadap kesenjangan dan ketidakpastian hukum yang muncul ketika kedua proses hukum tersebut berjalan secara paralel. Temuan penelitian membuktikan di beberapa yurisdiksi (negara-negara tertentu) menolak memeriksa sengketa arbirase yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu di beberapa yurisdiksi lainnya tetap melanjutkan proses pemeriksaan sengketa arbitrase dengan mempertimbangkan penerapan asas otonomi para pihak dan asas keterpisahan dalam hukum arbitrase. Penelitian ini merekomendasikan beberapa sikap yang dapat diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase dan diperlukannya aturan dari otoritas terkait untuk kepastian hukum dalam proses pemeriksaan sengketa arbitrase dan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi yang berlangsung secara bersamaan dengan objek yang sama.

Referensi

Blanke, Gordon, and Phillip Louis Landolt. EU and US Antitrust Arbitration: A handbook for practitioners. Vol. 1. Kluwer Law International BV. (2011).
Briscoe, Adam, and Björn Arp. "Conference Report: Handling Allegations of Corruption in Arbitration and Judicial Dispute Settlement." Arbitration Brief 6.1 (2019)
Burnett, Henry G. and Jessica Beess und Chrostin, Interim Measures in Response to the Criminal Prosecution of Corporations and Their Employees by Host State in Parallel with Investment Arbitration Proceedings, 30 Md. J. Int'l L. 31 (2015). http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mjil/vol30/iss1/5,
Draye, Maarten. “Commentary on Part VI of the Belgian Judicial Code, Chapter V: Article 1700” in Niuscha Bassiri & Maarten Draye, eds, Arbitration in Belgium (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. (2016)
Galagan, Dmytro. Provisional measures in international arbitration as a response to parallel criminal proceedings. Diss. (2019). https://dspace.library.uvic.ca/server/api/core/bitstreams/8869790f-de17-4931-b5a9-5df6e90ed77e/content
Garajová, M. "The Issue of Corruption in The International Trade-Questioning The Arbitrators’ Jurisdiction." PEOPLE: International Journal of Social Sciences 4.2 (2018): 1-6.
Happold, Matthew. "International Arbitration and National Criminal Proceedings: Presentation Given to the Luxembourg Arbitration Association, 30 June 2020." University of Luxembourg Law Working Paper 2020-020 (2020).
Hiber, Dragor, and Vladimir Pavic. "Arbitration and crime." Journal of International Arbitration 25.4 (2008).
Llamzon, Aloysius. “Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation: The State of the ‘Unclean Hands’ Doctrine in International Investment Law: Yukos as both Omega and Alpha” 30:2 ICSID Rev 315. (2015)
Martin, A. Timothy. "International arbitration and corruption: an evolving standard." Transnational Dispute Management 1.2 (2004)
Mirzazadeh, Iman. "Addressing Corruption in International Arbitration: The approach of Arbitrators When They Confronted with Cases Involving Allegation or Suspicion of Corruption: Eyes shut or Pro-Active." (2020).
Novian, Desri. Hukum Acara Arbitrase di Indonesia. Yogyakarta : CV. Arti Bumi Intaran. (2023).
Novian, Desri. The Application of Party Autonomy Principle in Arbitration. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 11(1), (2024). hlm. 26-36 https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v11i1.48364
Novian, Desri. “Problematika Hukum Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Arbitrase Di Indonesia”. UNES Law Review 6, no. 1 (September 13, 2023): 1261-1271. Accessed August 28, 2024. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/868.
Reksodiputro, Mardjono. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)”. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (1993).
Savage, John, dan Emmanuel Gaillard. "Fouchard, gaillard, goldman on international commercial arbitration." (1999). 1-1320.
Uluc, Inan. "Corruption in International Arbitration" (2016). SJD Dissertations. Paper 1. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C3765/Claimants%27%20Reply%20%28Redacted%20per%20PO8%29/Legal%20Authorities/CL-0052.PDF
Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Cet.2 Bandung: Lubuk Agung. (2011)
Zulfa, Eva Achjani. Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Bogor: Ghalia Indonesia. (2010).
Diterbitkan
2024-12-13
Bagian
Volume 11 Nomor 2 Desember 2024
Abstrak viewed = 62 times