ANALISIS IMPLEMENTASI UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN TRANSNASIONAL

Abstrak

Perdagangan di era globalisasi saat ini melibatkan banyak negara di seluruh dunia, baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Hal ini menjadikan perdagangan tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi dikenal sebagai bisnis internasional atau perdagangan internasional. Dengan pesatnya perkembangan bisnis internasional, muncul pula berbagai masalah, termasuk kepailitan yang melibatkan lebih dari satu negara dengan yurisdiksi yang berbeda, yang dikenal sebagai kepailitan lintas batas. Hukum Indonesia saat ini belum mengatur aspek ini, sehingga terdapat kekosongan hukum terkait eksekusi harta pailit di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan prinsip teritorialitas, putusan kepailitan di Indonesia hanya berlaku di dalam yurisdiksi nasional dan tidak memiliki kekuatan di luar negeri. Situasi ini menjadi rumit ketika debitor yang berutang kepada kreditur dari negara lain dinyatakan pailit, atau sebaliknya. Salah satu solusi untuk menyelesaikan kasus kepailitan lintas batas adalah dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertujuan memberikan pedoman dalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas batas di berbagai negara serta membantu menangani perkara tersebut secara adil dan efektif.