Political Corruption: Rise of Social Aid Politicization by Government in Grassroots Campaign 2024 Elections

Abstrak

Krusialitas Pemilu 2024 tidak terlepas dari pergeseran lanskap demokrasi yang kompleks sebagai arah struktural-ekonomi kehidupan bernegara. Persaingan antar paslon melalui strategi politik elektoral masing-masing menjadi sorotan utama masyarakat, salah satunya Bantuan Sosial (Bansos) yang kerap menjadi sasaran komoditas elektoral di basis akar rumput. Presiden melalui rekam jejaknya juga terindikasi melakukan politisasi Bansos dengan turun ke beberapa daerah untuk memberikan dukungan secara tidak langsung pada saat Pemilu 2024, serta beberapa menteri yang semakin menguatkan indikasi korupsi politik. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengacu pada konseptualisasi korupsi politik dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi korupsi politik pada masa pemilu diawali dengan melihat proses perumusan kebijakan yang seringkali dimanipulasi dan mencari area abu-abu, seperti UU Pemilu yang membatasi Bawaslu hanya dapat menindak Paslon atau timses yang sudah mendaftar ke KPU, dan tidak adanya pembatasan pemberian Bansos. Terungkapnya rekam jejak politisasi bansos oleh pemerintah patut dicurigai pada masa kampanye jelang pemungutan suara Pemilu 2024 dan menjadi alat evaluasi bagi pemerintah, baik dari cara penyaluran hingga pelarangan di momen-momen tertentu. Kita tidak bisa lagi mencegah praktik yang sudah terjadi, sehingga yang diharapkan adalah rekomendasi perbaikan yang ideal untuk pemilu-pemilu selanjutnya.