Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

  • Musbirah Arrahmania
  • Abd. Asis
  • Audyna Mayasari Muin

Abstract

Abstract

               This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.

Keyword: effectiveness, correctional, rights, assisted residents, correctional institutions


Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian  upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya

Kata Kunci : Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Akbar datunsolang, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado), 2013.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hamja, Hamja, Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, (Bandung: Nusa Media), 2009.

Michael G. Nainggolan, efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara, 2017.

Muammar J.A, Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol dan rehabilitasi sosial Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh), tesis, Banda Aceh, Fisipol, Universitas Syiah Kuala, 2013.

Rifanty Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

Supriyono, Bambang, Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan. Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Published
2021-07-01
Section
Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Abstract viewed = 148 times