Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Abstrak
Abstract
This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.Keyword: effectiveness, correctional, rights, assisted residents, correctional institutions
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya
Kata Kunci : Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan
Referensi
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Akbar datunsolang, Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado), 2013.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Hamja, Hamja, Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, (Bandung: Nusa Media), 2009.
Michael G. Nainggolan, efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara, 2017.
Muammar J.A, Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol dan rehabilitasi sosial Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh), tesis, Banda Aceh, Fisipol, Universitas Syiah Kuala, 2013.
Rifanty Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012
Supriyono, Bambang, Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan. Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Once an article was published in the journal, the author(s) are:
- to retain copyright and grant to the journal right licensed under Creative Commons License Attribution that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship.
- permitted to publish their work online in third parties as it can lead wider dissemination of the work, with an acknowledgement of its initial publication in this journal
- continue to be the copyright owner and allow the journal to publish the article with the CC BY-NC-SA license
- receiving a DOI (Digital Object Identifier) of the work.
