PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2 POJK NO.35/POJK.04/2017

Abstract

Abstrak

Pengaturan dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 mengenai saham syariah tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kewenangan sebagai landasan dalam membuat peraturan mengenai keuangan syariah yang dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengaturan Pasal 2  POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria saham syariah dalam daftar efek syariah yang ditinjau melalui hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memperbolehkan penggunaan dana non halal dalam rasio keuangan dengan persentase perbandingan total utang bunga terhadap total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga terhadap total pendapatan usaha tidak lebih dari 10% serta tidak mengandung unsur haram lidzatihi dan sesuatu yang membahayakan (mudarat). Dalam kriteria rasio keuangan, jika bercampur antara dana halal dan dana non halal, hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya peraturan POJK dan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan membantu para investor muslim untuk lebih yakin dan terbantu dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Regulasi, OJK, Saham Syariah, Daftar Efek Syariah.

Abstract

The regulation in Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 regarding sharia stocks is inseparable from the role of the Indonesian Ulema Council which has the authority as a foundation in making regulations regarding Islamic finance as outlined in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. This research focuses on the regulation of Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 concerning the criteria for sharia stocks in the list of sharia securities reviewed through Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. The results of this study are the criteria for sharia stocks in Article 2 POJK.No.35 / POJK.04 / 2017 in the contents of the regulation do not conflict with sharia principles and allow the use of non-halal funds in financial ratios with a percentage comparison of total interest debt to total assets of no more than 45%, and total interest income to total business income of no more than 10% and does not contain elements of haram lidzatihi and something that harms (mudarat). In the financial ratio criteria, if it is mixed between halal funds and non-halal funds, the law is allowed provided that halal funds are more dominant than non-halal funds. This research provides an understanding of the importance of POJK regulations and DSN-MUI fatwas in encouraging the development of Islamic capital markets in Indonesia and helping Muslim investors to be more confident and assisted in investing in accordance with sharia principles.

Keywords: Regulation, OJK, Sharia Shares, Sharia Securities List.