DAMPAK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN THRIFTING DARI LUAR NEGERI

Abstract

Abstrak

Praktik jual beli pakaian bekas impor yang semakin marak di Indonesia membawa berbagai dampak negatif terhadap gaya hidup, kesehatan, dan perkembangan ekonomi nasional. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, sebagian masyarakat tetap menganggapnya sebagai pilihan ekonomis yang modis dan memberikan peluang usaha. Namun, pakaian bekas impor sering kali terkontaminasi bakteri, virus, dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan. Kajian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak perlindungan konsumen dalam perdagangan pakaian bekas impor. Pemerintah telah mengeluarkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong masyarakat beralih ke produk dalam negeri yang lebih aman dan berkualitas. Adanya perlindungan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya keamanan produk dan mengurangi ketergantungan terhadap pakaian bekas impor yang berpotensi merugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kebijakan Pemerintah, Thrifting

Abstract

The increasing practice of buying and selling imported second-hand clothing in Indonesia has brought various negative impacts on lifestyle, health, and national economic development. Although the government has banned the import of second-hand clothing, some people still view it as an affordable, fashionable option that offers promising business opportunities. However, imported second-hand clothes are often contaminated with harmful bacteria, viruses, and fungi, posing significant health risks. This study, conducted through a literature review, analyzes the impact of consumer protection in the trade of imported second-hand clothing. The government has implemented legal protections through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, aimed at raising awareness, capability, and independence among consumers to safeguard their rights while encouraging businesses to act honestly and responsibly. This regulation not only protects consumers from health risks but also supports local economic growth by encouraging people to shift toward safer and higher-quality domestic products. The establishment of firm legal protection is expected to create greater awareness of product safety and reduce dependency on imported second-hand clothing, which carries potential harm to both individuals and the nation as a whole.

Keywords: Consumer protection, government policy, thrifting