ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN
Main Article Content
Abstract
The results of the study show the following: 1) The financial performance of the local government of Maros Regency in terms of the effectiveness ratio is in the effective category for the 2017-2019 fiscal year, while the 2020 budget year is in the less effective category due to the covid-19 pandemic; 2) The financial performance of the Maros district government in terms of the efficiency ratio during the 2017-2020 fiscal year is in the less efficient category. This is a separate alarm for the local government of Maros Regency to be wiser in determining and managing its regional budget; 3) The financial performance of the local government of Maros Regency in terms of the activity ratio is in the poor category because during the 2017-2020 budget year the ratio of operating spending is higher than the ratio of investment spending. In the future, the investment spending ratio should be more dominant in order to maintain public trust and maintain the sustainability of the financial performance of the Maros Regency local government in the long term; 4) The financial performance of Maros Regency in terms of the PAD growth ratio is in the bad category. In addition to the ratio which has continued to decline since the 2017 fiscal year, the ratio has also never reached 25%. This of course must be addressed by the local government of Maros Regency because the PAD target continues to increase every year so that its realization must also continue to be boosted.
Article Details
How to Cite
Sukur, D. P., Majid, J., Suhartono, S., & Aditiya, R. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 2(2), 152-165. https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.23747
Section
Artikel
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia, 12(2): 137-141.
Adhiantoko Hony, 2013, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora”Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Ajani Eka Sintala Dewi , Akram dan Handjani Lilik, 2017. “Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat”Vol 11, No. 1.
Alam, K. Z. dan N. Adib. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Alvionita, W. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 3(005), 59–71.
Amalia Mirza, Rifka.2012.Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010.Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
Anis Karlina Handayani Nur, 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017 “Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi Vol 6, No. 3.
Atmadja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. Jurnal Akuntansi Profesi, 3(2): 122-141.
Azmi, Z., Abdillah Arif N. dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1): 159-168.
Bastian, Indra.2001.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Biro Hukum & Humas BPKP.2005.PP Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.Biro Hukum & Humas BPKP.
Biro Hukum BPK. 2003. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”. Biro Hukum BPK
Bungin, Burhan, 2003. “Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasa Model Aplikasi”.Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.
Chairi, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Laboratorium Pengembangan Akuntansi, 3(2): 1-27.
Darsono, I.L. 2013. “Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi Vol.1, No.8 Hal 11-21.
Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan
Dwijayanti,R.dan Rusherlistyanti.2013.”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia.”Jurnal Ekonomi dan Bisnis,Vol.12 No.1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66/
Dwijanti dan Rusherlistyanti. 2013.“Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No.01.
Erna Rahmawati Ni Ketut, Putra I wayan, 2018.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012”E-jurnal Vol.15, No 3.
Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, 8(1): 33-48.
Halim Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Harliyani, E. M. dan Haryadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembagunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 3(3): 129-140.
Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Ibnu Syamsi. (2013). “Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional.”Jakarta: CV Rajawali.
Indrayani dan Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1).
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
IstyaningtiasDian, 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2010-2016”.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Karlina Anis, Nur Handayani,2017.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017”.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Vol6, No. 3, Maret.
Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 2004. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Kementrian BUMN/
Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 2004.”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”. Kementrian BUMN
Khairudin., R. Tarmizi, Indrayenti, dan Aminah. 2019. Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship), 4(3): 104-112.
Khairudin., Aminah, A. P. Redaputri. 2020. Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Jurnal AKUNTABEL, 17(1): 148-151.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.4”
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
Kusumadewi Wahidah Niken, Ilat Ventie, 2018.“Analisis Kineja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2016”.Jurnal EMBA.Vol 4, No.1, Maret 2018, Hal. 634-644.
Latuconsina, Y. M. 2016. Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. 17(2): 132-140.
Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013.
Lubis, P. K. D. dan N. Hafni. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. KITABAH, 1(1): 21-45.
Magdalena, dan H Kurniawan,2013.“Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia”.Modus Vol 25. No.1, 2013 Hal 91-106
Mahsun Mohammad, 2009.“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”.Yogyakarta: BPFE.
Majid, Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Gowa: Pusaka Almaida.
Mardiasmo, 2002.“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”.Yogyakarta: Penerbit Andi.
Menteri Dalam Negri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Menteri Dalam Negeri
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repuplik Indonesia. 2006. “Undang-undang Nomor 18 ayat 2 tahun 1945 Tentang Otonomi Daerah” Kepala Peraturan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
Nasution, 2003.“Metode Research (Penelitian Ilmiah)”. Jakarta : Bumi Aksara
Nurhidayat,2005. “Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004”.Bandung:Nuansa Aulia.
Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 4(33), 55–66.
Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Juenal Ilmiah Cano Ekonomos, 4(1): 55-66.
Nuzullestary, V. dan E. Mulyaningsih. 2021. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. Tirtayasa EKONOMIKA, 16(1): 44-58.
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. 06, 45–56.
Pilat, J. J. dan J. Morasa. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.
Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Jurnal Among Makarti, 7(13): 83-112.
Rahmawati Ni Ketut Erna, Putra I Wayan,2018.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-1012”.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol 15.No.3. Juni.
Ropa Mega Oktavia, 2018. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”.Jurnal EMBA. Vol 4, No.2 Juni, Hal. 738-747.
Saragih, F. dan I. A. Siregar. 2020. Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. Seminar of Social Sciences Engineering dan Humaniora 2020.
Sijabat, M. Y., C. Saleh, dan A. Wachid. 2015. Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Pbulik (JAP), 2(2): 236-242.
Sugiyono , 2013. “Metode Penelitian Bisnis”. Cetakan XVII. CV Alfabet: Bandung.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
Suprapto Tri, 2006. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2002-2004” Skripsi Universitas Islam Indonesia.
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 7(1), 81–92.
Tobi Regina Maria,Idayanti Farida, 2018. ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur”.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.5, No.8.Agustus.
Ufie Agustinus, 2013. “Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa” Universitas Pendidikan Indonesia.
Utami, R. O. D., L. R. Indrawati, dan G. Jalunggono. 2019. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. DINAMIC (Directory Journal of Economic), 2(1): 144-163.
Utomo, D. P. 2015. Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Jurnal EducatiO, 6(2): 57-80.
Wahyudi dan Tarunasari,L.F. 2013.“Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah”.Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.Vol 1.No.2 Tahun.
Wenny Cherrya Dhia, 2012. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan” Jurnal Ilmiah STIE MDP.Vol.2. No.1 September.
Adhiantoko Hony, 2013, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora”Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Ajani Eka Sintala Dewi , Akram dan Handjani Lilik, 2017. “Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat”Vol 11, No. 1.
Alam, K. Z. dan N. Adib. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Alvionita, W. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 3(005), 59–71.
Amalia Mirza, Rifka.2012.Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010.Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
Anis Karlina Handayani Nur, 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017 “Jurnal Ilmu dan Riset Akuntasi Vol 6, No. 3.
Atmadja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. Jurnal Akuntansi Profesi, 3(2): 122-141.
Azmi, Z., Abdillah Arif N. dan Wardayani. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 11(1): 159-168.
Bastian, Indra.2001.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Biro Hukum & Humas BPKP.2005.PP Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.Biro Hukum & Humas BPKP.
Biro Hukum BPK. 2003. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”. Biro Hukum BPK
Bungin, Burhan, 2003. “Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasa Model Aplikasi”.Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.
Chairi, A. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Laboratorium Pengembangan Akuntansi, 3(2): 1-27.
Darsono, I.L. 2013. “Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Profita Kajian Ilmu Akuntansi Vol.1, No.8 Hal 11-21.
Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan
Dwijayanti,R.dan Rusherlistyanti.2013.”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia.”Jurnal Ekonomi dan Bisnis,Vol.12 No.1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66/
Dwijanti dan Rusherlistyanti. 2013.“Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi Se-Indonesia”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No.01.
Erna Rahmawati Ni Ketut, Putra I wayan, 2018.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012”E-jurnal Vol.15, No 3.
Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, 8(1): 33-48.
Halim Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Harliyani, E. M. dan Haryadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembagunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 3(3): 129-140.
Hendro Sumarjo. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Ibnu Syamsi. (2013). “Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional.”Jakarta: CV Rajawali.
Indrayani dan Khairunnisa. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1).
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
IstyaningtiasDian, 2017. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah tahun 2010-2016”.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Karlina Anis, Nur Handayani,2017.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017”.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Vol6, No. 3, Maret.
Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 2004. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”. Kementrian BUMN/
Kementrian Badan Usaha Milik Negara. 2004.”Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”. Kementrian BUMN
Khairudin., R. Tarmizi, Indrayenti, dan Aminah. 2019. Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship), 4(3): 104-112.
Khairudin., Aminah, A. P. Redaputri. 2020. Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. Jurnal AKUNTABEL, 17(1): 148-151.
Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.4”
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
Kusumadewi Wahidah Niken, Ilat Ventie, 2018.“Analisis Kineja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2016”.Jurnal EMBA.Vol 4, No.1, Maret 2018, Hal. 634-644.
Latuconsina, Y. M. 2016. Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Investasi. 17(2): 132-140.
Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013.
Lubis, P. K. D. dan N. Hafni. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. KITABAH, 1(1): 21-45.
Magdalena, dan H Kurniawan,2013.“Perbandingan indikator kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia”.Modus Vol 25. No.1, 2013 Hal 91-106
Mahsun Mohammad, 2009.“Pengukuran Kinerja Sektor Publik”.Yogyakarta: BPFE.
Majid, Jamaluddin. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Gowa: Pusaka Almaida.
Mardiasmo, 2002.“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”.Yogyakarta: Penerbit Andi.
Menteri Dalam Negri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Menteri Dalam Negeri
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Repuplik Indonesia. 2006. “Undang-undang Nomor 18 ayat 2 tahun 1945 Tentang Otonomi Daerah” Kepala Peraturan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
Nasution, 2003.“Metode Research (Penelitian Ilmiah)”. Jakarta : Bumi Aksara
Nurhidayat,2005. “Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004”.Bandung:Nuansa Aulia.
Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 4(33), 55–66.
Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Juenal Ilmiah Cano Ekonomos, 4(1): 55-66.
Nuzullestary, V. dan E. Mulyaningsih. 2021. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. Tirtayasa EKONOMIKA, 16(1): 44-58.
Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. 06, 45–56.
Pilat, J. J. dan J. Morasa. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.
Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Jurnal Among Makarti, 7(13): 83-112.
Rahmawati Ni Ketut Erna, Putra I Wayan,2018.“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-1012”.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.Vol 15.No.3. Juni.
Ropa Mega Oktavia, 2018. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”.Jurnal EMBA. Vol 4, No.2 Juni, Hal. 738-747.
Saragih, F. dan I. A. Siregar. 2020. Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. Seminar of Social Sciences Engineering dan Humaniora 2020.
Sijabat, M. Y., C. Saleh, dan A. Wachid. 2015. Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Pbulik (JAP), 2(2): 236-242.
Sugiyono , 2013. “Metode Penelitian Bisnis”. Cetakan XVII. CV Alfabet: Bandung.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
Suprapto Tri, 2006. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2002-2004” Skripsi Universitas Islam Indonesia.
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 7(1), 81–92.
Tobi Regina Maria,Idayanti Farida, 2018. ”Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur”.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.5, No.8.Agustus.
Ufie Agustinus, 2013. “Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa” Universitas Pendidikan Indonesia.
Utami, R. O. D., L. R. Indrawati, dan G. Jalunggono. 2019. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2001-2018. DINAMIC (Directory Journal of Economic), 2(1): 144-163.
Utomo, D. P. 2015. Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Jurnal EducatiO, 6(2): 57-80.
Wahyudi dan Tarunasari,L.F. 2013.“Mengukur kinerja pemerintah daerah melalui rasio keuangan daerah”.Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.Vol 1.No.2 Tahun.
Wenny Cherrya Dhia, 2012. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan” Jurnal Ilmiah STIE MDP.Vol.2. No.1 September.