VILLAGE FUND ACCOUNTING: ACCOUNTABILITY BASED SIRI’ NA PACCE IN REALIZING SUSTAINABLE VILLAGE DEVELOPMENT
Main Article Content
Abstract
Abstrac, Demands for accountability not only on central and local governments, but village governments also have same obligation in realizing accountable government. This study aims to see the accountability of village fund financial management in terms of siri'na pacce culture for sustainable village development. This research is a literature review, descriptive analysis. The result of this study is the implementation of village finances must be carried out effectively and efficiently, transparently and responsibly. To carry out this responsibility, agent directs all his abilities and expertise while sticking to cultural values of his region to produce quality financial information reports that can be trusted by the community. The contribution of cultural values in sustainable village development is the value of lempu' and ada' tongeng. The value of lempu' becomes a dimension of empowerment in the perception of responsibility which has a very meaning in relation to honesty. Ada' tongeng is seen as necessary as a code of conduct for the government to serve to maintain truth, validity and reliability in carrying out things.
Abstrak, Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan melihat akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dari sisi budaya siri’na pacce untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan literature review, bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu penyelenggaraan keuangan desa harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan bertanggung-jawab. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka agen mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya daerahnya untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kontribusi nilai budaya dalam pembangunan desa yang berkelanjutan yakni nilai lempu’ dan ada’ tongeng. Nilai lempu’ menjadi dimensi pemberdayaan dalam persepsi tanggung jawab yang memiliki makna sangat dalam kaitannya dengan kejujuran. Ada’ tongeng dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Basri, H., & Siti N. (2014). Accountability of Local Government: The Case Of Aceh Province, Indonesia. Jurnal Asia Pacific Journal of Accounting and Finance. 3(1), 1-14.
Darwis, R. & Asna U. D. (2012). Implikasi Falsafah Siri’ na Pacce pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa. El-Harakah, 14(2), 186-205.
Fauzi, A. (2004). Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Gramedia, Jakarta.
Fauzi, A. (2009). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. IPB Press, Bogor.
Handayani, P. D., Anantawikrama, T. A., & Ni, L. G. E. S. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Sistem Dana Punia Di Desa Pakraman Bangkang Desa BaktiseragaKecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi. Jurnal Akuntansi, 7(1).
Jensen & Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Owner-ship Structure. Journal of Financial Economics. 3(4), 305-360.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI, Jakarta.
Mahfudz. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 5(1), 10-22.
Mahmud. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: YKPN
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Martantya, D. (2013). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang (Studi Kasus pada Perusahaan yang mendapat sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006). Diponegoro Journal of Accounting, 2(2), 1-12.
Marzuki, L. (1995). Siri’ Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah
Nafidah, L N., Nur, A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(2): 273–288.
Rahmawati, H. I., Citra, A., & Surifah. (2015). Analisis Kesiapan Dana Desa Dalam implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Prosiding Seminar Nasional & Internasional Universitas Muhammadiyah Semarang, 1(1), 305-313.
Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(1), 19-30.
Randa, F., & Fransiskus E. D. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 5(3), 345-510.
Ridwan, M., Suhar A. M., Bahrul U., & fauzi M. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42-51.
Setiawan, M. W., Anantawikrama, T. A., & Ni, L. G. E. S. (2017) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 7(1), 1-10.
Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 14-24.
Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. E-Jurnal Katalogis, 3(1), 43-53.
Suroso, I., & Masnoni. (2020). Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran dengan Konsep Good Governance dalam Mencegah Praktik Koorupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 37-45.
Surya, k., Yoseph, T., & bambang G. S. (2013). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2(7), 1-15.
Wahjudin, S. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
Yusuf, R. M. (2011). Keteraturan Perilaku Kerja Karyawan dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Organisasi di Pemerintahan Daerah Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Majalah Ekonomi, 2(1), 133-141.
Zulfikar. (2008). Menguak Akuntabilitas Dibalik Tabir Nilai Kearifan Budaya Jawa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 144-150.