ANALISIS KESELARASAN RENCANA TATA RUANG DAN PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP RENCANA REKONSTRUKSI KAWASAN PESISIR DI KOTA PALU

Ibnul Muntaza; Isti  Hidayati

doi:10.24252/jpm.v13i1.44854

Ibnul Muntaza Universitas Gadjah Mada
(ID)
Isti Hidayati Universitas Gadjah Mada
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/jpm.v13i1.44854

Kata Kunci: Rekonstruksi, Preferensi Stakeholder, Kawasan Pesisir

Abstrak

Teluk Palu yang merupakan pusat kegiatan masyarakat, termasuk wisata, mengalami kerusakan dan penurunan aktivitas pasca bencana tahun 2018. Hingga Sebtember 2023, progres pembangunan baru berjalan kurang dari 10%, lambatnya rekonstruksi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan persepsi stakeholder. Identifikasi empat kelompok stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pedagang, dan wisatawan, menjadi fokus penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menilai keselarasan persepsi stakeholder dengan arahan peruntukan ruang dalam rencana rekonstruksi. Dengan menggunakan paradigma interpretatif, penelitian ini juga menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif melalui kuesioner kepada 171 responden di Kota Palu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, adanya dominasi preferensi stakeholder pada harapan pembangunan untuk mempertahankan fungsi ruang yang sama dengan pengembangan tampilan yang. Penelitian ini juga, menemukan keselarasan antara harapan stakeholder, dengan arahan peruntukan ruang yang menekankan konservasi, pariwisata, dan pengembangan berkelanjutan.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Alfiya, N., Winarso, H., & Santoso, D. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bencana Tsunami di Desa Punge Blang Cut, Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 93-102.

Ariadi, I. G. (2019). Persepsi stakeholder terhadap arahan pembangunan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 29(2), 117-130.

Harliani, F. (2014). Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencanaa Relokasi Akibat Bencana Banjir. Jurnal Perencanaaan Wilayah dan Kota, 25(1), 37-57.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133.

Kasim, A. (2020). Identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak bencana sebagai dasar penyusunan rencana rekonstruksi pasca bencana (Studi kasus: Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat). Jurnal Teknik Sipil, 22(2), 167-176.

Muttalib, A. (2019). Analisis dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jurnal Ilmiah Mandala Education, 5(2), 84-91.

Pemerintah Kota Palu. (2023, Juli 20). Kinerja Rekonstruksi Kawasan Teluk Palu. Palu: Pemerintah Kota Palu.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan/atau Tsunami.

Peraturan Walikota Palu No. 13 Tahun 2023 tentang Rencanaa Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Palu: Pemerintah Kota Palu.

Robert, R. (2001). Metode penelitian sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rusdan, M., Nurdin, S., & Irawati, S. (2014). Persepsi masyarakat terhadap rencana penerapan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 1-12.

Siti, A. (2019). Analisis dampak bencana tsunami terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(2), 177-194.

Smith, S. R., & Mackie, D. M. (2007). The standardization of the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) in the Greek population. Social Psychological and Personality Science, 8(6), 546-552.

Sunarto, S., & Marfai, M. A. Skenario Pengelolaan Kepesisiran Berkelanjutan Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ecotrophic, 14(2), 100-110.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Pasal 1 angka 14.