IMPLEMENTASI PASAL 504-505 KUHP DAN PERDA NO. 2 TAHUN 2008 TERHADAP PEMBINAAN TUNAWISMA DI KOTA MAKASSAR
Abstract
The main problem in this research is regarding the application of Article 504 – 505 of the Criminal Code and Regional Regulation Number 2 of 2008 against the Homeless in Makassar City, then formulated into a sub-problem or research question, namely what factors cause the emergence of homelessness in Makassar City and how to apply Article 504 – 505 of the Criminal Code against the Homeless? This research uses qualitative field research. The results of this study indicate that the factors that cause the emergence of homelessness are Poverty Problems, Education Problems, Work Skills Problems and Social Cultural Problems and Social Cultural Problems Consisting of Low Self-Esteem, Surrender to Physical Conditions, Health Problems. The application of Articles 504 – 505 of the Criminal Code has been implemented but has not been maximized, so this effort is not optimal enough, this is what makes the homeless still carry out their activities for economic needs. The implication of the research is that the South Sulawesi Provincial Social Service Government is expected to collect data on the homeless who do not have a place to live, build rehabilitation homes or develop work skills. It is advisable for the Makassar City DPRD Government to strengthen the sanctions given to the homeless in accordance with Articles 504 – 505 of the Criminal Code and Regional Regulation Number 2 of 2008.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku: (Chicago Style)
Asshidiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
Ayu, Sri Risky. “Tinjauan Sosiologi terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)” Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Astha Media Grafika, 2005.
Dillah, Suratman Philips. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
Fukuyama, Francis. State – Building: Governance and World Order in the 21st Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21). Jakarta: Gramedia Terjemahan, 2005.
Hajar, Siti. “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Politik terhadap Peraturan Dearah Nomor 2 Tahun 2008 Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar” Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016.
Juardi, Syarifuddin. Ilmu Politik Profetik Historisitas, Kontekstual dan Integrasi Keilmuan dalam Politik. Makassar: Lab. Politik UIN Alauddin Makassar, 2015.
Poerwadarminto, WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Said, Irawati. Analisis Problem Sosial. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Soedjono, Pengemis Berkeliaran di Ibu Kota. Cet. I; Jakarta: Tempo, 1993.
Soraya, Ira. “Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.
Soetono, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Cet. 19; Bandung: Alfabeta CV, 2013.
Suryana, Effendi. Pancasila dan Ketuhanan Jati Diri Bangsa. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015.
Tribuwono, Jonathan. “Implemantasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar”. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2017.
Twikromo, Y. Argo. “Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupan dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya “Resmi”. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press, 2013.
Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
Wirosardjono, Soetjipto. Gelandangan dan Pilihan Kebiijakan Penanggulangan. Jakarta: LP3E, 1998.
Yafie, Alie. Islam dan Problem Kemiskinan. Jakarta: Pesantren P3M, 1986.
Yusuf, M. Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
Konvensi Internasional/Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Kemiskinan.
Penjelasan Umum PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.
Jurnal dan Publikasi Ilmiah: (Chicago Style)
Ahmad, Maghfur. “Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”. Jurnal Ilmiah 7, no. 2 (2010): h. 2-10.
Anasiru, Ronawaty. “Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak terlantar di Kota Makassar”. Laporan Hasil Penelitian (Makassar, 2011), h. 176
Fu’adah, Laily. “Tindakan Sosial Tunawisma terhadap Strategi Bertahan Hidup di Kota Semarang”. Journal of Education Social Studies. Semarang, 2017.
Internet/Website:
https://blogspot.bambangrustanto.html pengertian Tunawisma atau pengemis. Diakses pada tanggal 25 September 2019.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, www.policy.hu/suharto/modula/makindo40.hm. diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.
