BRIBERY IN THE PRIVATE SECTOR AS A  CORRUPTION OFFENSE POLICY

Imentari Siin Sembiring; Pujiyono Pujiyono

doi:10.24252/al-risalah.v21i1.24908

Imentari Siin Sembiring Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(ID)
Pujiyono Pujiyono Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/al-risalah.v21i1.24908

Abstrak

Bribery is an act of corruption. This article aims to analyze the formulation of bribery in the private sector as a criminal act of corruption. This type of research is normative research. The results of the study concluded that bribery in the private sector is an act of corruption as regulated in UNCAC, Indonesia categorizes it as a crime but not as corruption. Problems related to the regulation of bribery in the private sector in Indonesia create ambiguity in its application so it is necessary to accommodate bribery in the private sector as a category of corruption by looking at Singapore which has also ratified UNCAC and has categorized bribery in the private sector as a criminal act of corruption.

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi Kebijakan Aparatur Sipil Negara & Hukum Pidana. Vol. 3. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Antara. “KPK Sebut Sektor Swasta Dan DPR Dominasi Kasus Korupsi.” Tempo.Co. Last modified July 30, 2021. Accessed August 2, 2021. https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-korupsi/full&view=ok.

Butarbutar, Russel. “Modus Operandi Dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 1 (2017): 181–203.

Elcanora, Fransiska Novita. “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Hukum dan Dinamika Masyakat 9, no. 2 (2012).

Erdianto, Kristian. “Pemerintah Hilangkan Pasal Terkait Korupsi Di Sektor Swasta Dalam RKUHP.” Kompas.Com.

Failin, Failin. “SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA .” JURNAL CENDIKIA HUKUM 3, no. 1 (2017): 14–31.

Gurito, Tatang. “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti Dari Koruptor Rp 8,9 Triliun.” Kompas.Com. Last modified 2021. Accessed July 30, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp.

Guslan, Odie Faiz. “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 9–25.

Hartati, Evi. Tindak PIdana Korupsi. 2nd ed. Vol. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jaya, Prianter Hairi. “Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Swasta.” Info Singkat 10, no. 24 (2018).

Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional.” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019).

Marbun, Andreas Nathaniel. “Suap Di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?” MaPPI 3, no. 1 (2017).

Maulana, Aji. “Indonesia Belum Serius Tangani Korupsi.” Universitas Gadjah Mada. Last modified April 7, 2021. Accessed August 2, 2021. https://www.ugm.ac.id/id/berita/20970-indonesia-belum-serius-tangani-korupsi.

Prahassacitta, Vidya. “Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia, Dan Korea Selatan.” Hukum dan Pembangunan 47, no. 4 (2017).

RAHMI DWI SUTANTI, S.H, M.H. “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Swasta” (2016).

Saleh, K. Wantjik. Tindak Pidana Korupsi Dan Suap. Revisi. Jakarta: Ghahlia Indonesia, 1983.

Sintung, Lois. “Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap.” Lex Crimen 4, no. 1 (2015).

Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 101–120.

Suyatmiko, Wawan Heru. “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020.” INTEGRITAS 7, no. 1 (June 25, 2021): 161–178. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/717.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020, 2020.

UNAFEI. Best Practice in Anti-Corruption: A Decade of Institutional and Practical Development in Southeast Asia, 2017.

Vallen Ayomi, Hendrik, and PRT. Paramma. “Gereja Dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis) Terkait Praktek Korupsi Di Papua.” INTEGRITAS 7, no. 1 (June 25, 2021): 197–216. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/734.

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014).

———. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.