Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Dokumen dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah kewenangan delegasi, kewenangan yang mengalihkan tanggung jawab kepada yang diberikan kewenangan dalam hal ini Sekretaris daerah berdasarkan surat BKAD yang disposisi kepada Satpol PP, kewenangan delegasi tercipta karna adanya kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari UU No 23 tahun 2014, PP No 16 Tahun 2018 dan Perda No 3 tahun 2017. dan Penyelesaian pelanggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh PPNS satpol PP dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri dengan proses penyelidikan, pemeriksaan, pemanggilan dan penyelesaian.