Enforcement of the Prosecutor's Dominus Litis Principle Against the Authority of Military Auditors as Public Prosecutors in Military Courts
Abstrak
Principle Against the Authority of the Military Prosecutor as a Public Prosecutor in Military Courts31 of 1997 concerning Military Justice, there is an overlap of authority with the principle of dominus litis from the prosecutor's office as the only state institution that is given authority in prosecutions in Indonesia. This research is an empirical normative research, combining a normative legal approach to legislation with empirical elements in the form of interviews. The results showed that the authority possessed by the military prosecutor as a public prosecutor in military courts clashed with the dominus litis of the prosecutor's office as the only state institution that was given authority in prosecution in the country of Indonesia, but with the establishment of Jampidmil in the special prosecutor's organizational body as public prosecutors in military courts, as a solution to restore the principle of dominus litis as the basis for the authority of the prosecutor's office as a state organ that has sole authority in terms of prosecution before trial.
Referensi
Anonim., “Persatuan Jaksa Indonesia, Jaksa Agung Burhanuddin Melantik Laksada Tni Anwar Saadi Sebagai Jam-Pidmil”, Diperoleh Dari Https://Pji.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/Home/Berita/1690, Diakses Pada 06/11/2022.
Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume Iii Nomor 2 November 2010, Jakarta.
Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontemporer, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2021
Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.
Darwan Prinst, Peradilan Militer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hal. 35
Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, No. 1 (2017): 105-128.
Hari Sasongko, Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
Liijova, Rain. The Oxford Handbook of Criminal Law, Cambridge: Cambridge University Press.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
Moch Faisal Salim, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Jakarta.
Moch Faisal Salim, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Jakarta.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
Pembentukan Jampidmil Era Jokowi Menunggui Semangat Reformasi, Tirto.Id, 31 Januari, 2021. Diperoleh Https://Tirto.Id/Pembentukan-Jampidmil-Era-Jokowi-Memunggungi-Semangat-Reformasi-F9gk ,Diakses Pada (3/4/2022).
Pusat Litbang, Pengkajian & Pengembangan, Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum Di Indonesia, Diakses Melalui Http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Unit_Kejaksaan.Php?Idu=28&Idsu=35&Idke=0&Hal=1&Id=1543 &Bc= Pada Hari Jumat, 22 Oktober 2021 Pukul 20.45 Wita.
Rudi Pradisetia Sudirdja, Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer, Https://Bahasan.Id/Satu-Komando-Penuntutan-Untuk-Sipil-Dan-Militer/, (Diakses Pada 18 April 2022).
Soniardhi, “Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayanan Master Law Journal) 6, No. 4 (2017), hal. 464-477.
Suara.Com., Relasi Fungsional Jaksa Dan Oditur Militer, Diperoleh Dari Www.Suara.Com, Diakses 08/9/2020.
Us Legal, Dominus Litis Law And Legal Definition, Https://Definitions.Uslegal.Com/D/Dominus-Litis/, Diakses Pada 19 April 2022.
Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, No. 2 (2018): 238-249.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by4.footer##