Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri di Kabupaten Bulukumba

Nining Safira Sari; M Thahir Maloko

doi:10.24252/aldev.v4i1.23979

Nining Safira Sari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)
M Thahir Maloko Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.23979

Keywords: Juridical, Position of Children from Betel Marriage

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bulukumba. dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustaakaan (library research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas- asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagamaina kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum sedangkan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Author Biography

Nining Safira Sari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri di Kabupaten Bulukumba. dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustaakaan (Library Research) yang memperoleh data sekunder yang meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi data langsung dari lapangan dengan melihat fakta-fakta dan asas- asas yang berlaku di masyarakat dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang bersangkutan dengan materi penelitian. Berdasrkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagamaina Kedudukan hukum terhadap Anak dari Perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga itulah yang disebut sah secara hukum sedangkan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan siri. Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur Undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga ( Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanta saja, selanjutnya dalam pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi perkawinan semacam ini belum dianggap sah oleh Negara jika belum dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan kententuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pencatatan perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

References

Burhanuddin, S. Nikah siri: menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri. Pustaka Yustisia, 2010.

Den Heijer, Johannes, and Syamsul Anwar. Islam, Negara dan Hukum. 1993.

Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 13(3), 241-254.

Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.

Gunawan, E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah, 2013.

Iismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal, 2(2), 2020.

Istiqamah, I.Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 4(1), 2017

Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.

Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).

Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. International Journal of Criminology and Sociology, 10, 305-312.