Analisis Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Pembulatan Harga Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual

Abstrak

Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai perlindungan konsumen atas hak uang kembalian pada transaksi jual beli di beberapa minimarket kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transaksi pembayaran pada minimarket dan akibat hukum dari penetapan harga dengan nominal matau uang yang tidak tersedia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa pada beberapa minimarket sebagai objek penelitian telah menerapkan cara-cara promosi untuk menarik minat konsumen dengan menerakan nominal harga yang pada kenyataannya nominal tersebut sebagiannya sudah tidak ada lagi dalam penggunaan mata uang di Indonesia seperti Rp. 8.990,- (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Selain itu, penjual juga seringkali memanfaatkan pembulatan harga yang pada dasarnya harga tersebut masih bisa diakomodir dengan pecahan matauang seperti Rp. 9.900,- yang pada transaksinya konsumen sering menolak pengembalian uang sebesar Rp. 100,- atau pihak penjual mengganti kembalian tersebut dengan menggunakan produk lain seperti permen. Praktik niaga seperti ini Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pelanggaran 5 pasal yakni sebagai berikut: Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK. (3).