Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai  Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping)

Suhartati; Abd Basir; Mira Nila Kusuma Dewi

doi:10.24252/aldev.v5i1.35511

Suhartati Universitas Indonesia Timur
(ID)
Abd Basir Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur
Mira Nila Kusuma Dewi Universitas Indonesia Timur
(ID)

DOI: https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35511

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif. (2). KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping). Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter

References

A.P Parlindungan.1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Maju Mundur: Bandung.
Adrian Sutedi. 2009, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta.
Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan. Prestasi Pustaka: Jakarta.
Aminuddin Salle dkk. 2011. Bahan Ajar Hukum Agraria. Aspublishing: Makassar.
Bachsan Mustafa. 1998. Hukum Agraria dalam Perspektif. Remaja Karya: Bandung.
Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan: Jakarta
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2008.Hukum Pendaftaran Tanah. Mandar Maju: Bandung.
Soedarmanto. 2011. Status Hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada Tepian Sungai Walennae Kabupaten Soppeng.
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum dan Politik Agraria. Karunika: Jakarta.
Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Sinar Grafika: Jakarta.
Urip Santoso. 2012. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. Kencana: Jakarta..