Human Rights Views on Suspects' Legal Efforts to Obtain Examination Minutes

Abstrak

Hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam penegakan hukum sebagaimana maksud Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh PBB yang juga berlaku di Indonesia. Ketentuan ini kemudian diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 72 yang memberikan hak kepada tersangka dan penasihat hukumnya untuk memperoleh salinan turunan berita acara pemeriksaan yang penting dalam pembelaan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konteks, studi ini menganalisis Pasal 72 dari perspektif hak sipil dan politik. Hasil memperlihatkan bahwa tidak adanya konsekuensi yang jelas bagi penyidik yang tidak patuh dapat melemahkan hak tersangka dalam pembelaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketentuan hukum agar penyidik wajib memberikan dokumen penting ini, demi menjamin transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum ke depannya.