Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sampel penelitian adalah 54 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penandatangan surat perintah membayar dan bendahara pengeluaran pada 15 SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan pergantian pimpinan, dokumen perencanaan,kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.Referensi
Arif, Emkhad dan Abdul Halim. 2015. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/45 Diakses 20 Januari 2016.
Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
Kansil. Christine S.T. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
Miliasih, Retno. 2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
Nawawi. 2001. Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif. GM University Press, Yogyakarta.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Handayaningrat, Soewarno. 2008. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 54 tahun 2010. Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
Putri, C.T 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Panggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi. Fakultas Ekonomu dan Bisnis. Universitas Bengkulu.
Siswanto, Adrianus Dwi dan Sri Lestari Rahayu. 2011 Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kementerian_lembaga.pdf diakses pada 16 Januari 2016.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/lembaga.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
