Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota
Abstract
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan output (PDRB) terbesar. Namun disaat yang sama, distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan justru semakin timpang. Dilihat dari gini ratio, berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengganguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk terhadap disparitas distribusi pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data time series selama 6 tahun dan data cross section 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan selama periode penelitian 2010-2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik. Variabel desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan jumlah penduduk, secara simultan berpengaruh terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Desentralisasi fiskal dan aglomerasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, Aglomerasi, Tingkat Pengganguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk
Downloads
References
Adi, Priyo Hari. “ Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhsn Ekonomi Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.” Jurnal Interdisipliner Kriris UKSW. Diakses tanggal 1 November 2016, dari http://priyohari.files.wordpress.com
Akai, Nobuo dan Masayo Sakata. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States. CIRJE-F-315. Diakses dari http://www.e.utokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html pada 7 September 2016.
Alvan, Arzu. Forging a Link Between Human Development and Income Inequality: Cross-Country Evidence. Review of Social, Economic and Business Studies, Vol.7/8, 31-43. 2007.
Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat . Yogyakarta: STIE YKPN
Arsyad, Lincolin. 2010. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
Astuti D R, 2015. Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013 Bahl, Roy W. and Sally Wallace,2001, Fiscal Decentralization: The Provincial-Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies.
Bahl, Roy W.,2000. China : Evaluating the impact of Intergovemmental Fiscal reform dalam
Fiscal Decentralization in Developing Countries. Edited by Richard M. Bird and
Francois Vaillancourt, United Kingdom : Cambridge Univercity Press.
Barzelay, M.1991.”Managing Local Development, Lesson from Spain”. Policy Sciences, 24, 271 – 290.
Badan Pusat Statistik, Berbagai Penerbitan. Sulawesi Selatan Dalam Angka, BPS Makassar
Badan Pusat Statistik, Berbagai Penerbitan. Keadaan Angkatan Kerja, BPS Makassar
Badan Pusat Statistik, Berbagai Penerbitan, Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, BPS Makassar
Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience. Ann Reg Sci 40:661-676. http://www.springerlink.com/content/36595348343m6660/fulltext.pdf . Diakses tanggal 15 November 2016.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.
Cysne, Rubens Penha. 2004. On the Positive Correlation Between Income Inequality and
Unemployment. Fundacao Getulio Vargas – Escola de Pos-Graduacao em Economia
Efriza, Ulfie. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. 2014. Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
Glaeser EL. 2006. Inequality.Barry R Weingast BR, Wittman DA, editor.The Oxford Handbook of Political Economy: Oxford University Press Inc.New York.
Hajiji, 2010. Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2002-2008 (Tesis): Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia.
Irawan, M. Suparmoko.2002. Ekonomika Pembangunan Edisi ke 6. Yogyakarta: BFE.
Joko Tri Handoyo. 2015. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya. Diakses dari http://www.kemenkeu.go.id/en/node/46912 pada 7 September 2016.
Jhingan , M.L. 2003. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Kementrian Keuangan. 2010. Grand Design Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Diakses dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/186/GrandDesignFD2.pdf pada 11 September 2016.
Kuncoro, Mudrajad. 2002. Analisis Spasial dan regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Kuncoro, Mudrajad. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Jakarta : Erlangga
Rahayu S, 2000. Analisa Pemerataan Pendapatan Usaha ternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
Robinson. 2004. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
RM. Riadi. 2012 Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau. Diakses tanggal 17 September 2016. Darihttp://rmriadi.yolasite.com/resources/Jurnal%20Pertumbuhan%20dan%20Ketimpangan.pdf
Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 10, Nomor 1. Universitas Diponegoro.
Simonsen Sianturi. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara). diakses dari http://eprints.undip.ac.id/29289/1/Jurnal.pdf pada 9 September 2016.
Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang Sumatera Barat.
Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
Todaro, Michael P. 2003 Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta
Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi: Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Tulus T.H. Tambunan. 2011. Perekonomian Indonesia: Kaian Teoritis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.
Waluyo, Joko. 2007. “ Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia”. Parallel Session IA : Fiskal Decentralization, Wisma Makara kampus UI –Depok,12 Desember 1999.
