REKONTEKSTUALISASI HUKUM PERNKAHAN BEDA AGAMA DAN STATUS ANAKNYA DI INDONESIA

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana hukum dan status pernikahan beda agama beserta anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Berawal dari banyaknya polemik pernikahan beda agama dan status anaknya. Terkhusus ketika ditutupnya celah oleh pemerintah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan larangan hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Maka perlu dilakukannya rekontekstualisasi hukum guna menyelaraskan hukum Islam dengan hukum positif sebagai solusi kemaslahatan.

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan normatif yuridis, normatif syar’i dan sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dan wawancara kepada ulama kontemporer Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pernikahan beda agama secara hukum positif dilarang, sedangkan secara hukum Islam menurut ulama kontemporer berstatus khila>fiah. Maka, bentuk rekontekstualisasinya adalah; 1). Hukum pernikahan beda agama dewasa ini di Indonesia harusnya dibolehkan dengan catatan dalam keadaan darurat, dan pernikahan yang telah terlanjur tetap boleh dibatalkan tapi harus memperhatikan kondisi anak; 2). Status nasabiyah anak pernikahan beda agama hanya bisa bernasab ke orang tua yang segaris agama, kecuali anak yang berasal dari pernikahan beda agama yang di bolehkan; 3). Hak anak hasil pernikahan beda agama harus di penuhi oleh negara dan orang sekelilingnya selayaknya anak pada umumnya.

 Implikasi penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan pernikahan beda agama yang diperkuat dengan PERMA yang berisi pedoman hakim mengabulkan pernikahan beda agama yang bersifat darurat. Serta mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023 karena mengindikasikan terjadinya diskriminatif di masyarakat.