Praktik Oligarki dalam Pertambangan Pasir Laut Pada Reklamasi Makassar New Port
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi oligarki dalam bentuk aliansi predatoris dalam pertambangan pasir laut pada reklamasi Makassar New Makassar (MNP). Vedi Hadiz dan Robison, yang menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini menggunakan teori oligarki Robison-Hadiz dan Winters untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi (pemerintah dan pengusaha) dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Sumber daya kekuasaan dari pemerintah dengan mudah memberikan suatu hak monopoli, konsesi, dan perlindungan keamanan. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.
References
Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. Jurnal Politik, 2(1): 101-135.
Andrias, M. A. (2019). Oligarki dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya. JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 5(1): 43-79.
As'ad, E. A. (2013). Local Election: Mining and Local Bossism in South Kalimantan and Election in South Kalimantan. ANU, Canberra.
As'ad, M. U. (2016). Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang Dalam Pilkada di Kalim-antan Selatan). As Siyasah,1(1): 34-41.
Creswell, J. W. (2014). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches — 4th ed. Singapore: Sage Publication.
Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Political Oligarchy in an age of market. London: Routledge.
Hadiz, V. R. (2005). Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES.
Johnston, M. (2014). Corruption, Conten-tion, and Reform: The Power of Deep Democratization. Cambridge University Press.
Korpi, W. (2014). Developments in the Theory of Power and Exchange dalam Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki. Prisma, 33: No.1: 13.
Marx, K. (2004). Kapital Volume 1. Hasta Mitra.
Mudhoffir, A. M. (2020). Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsir-kan Tesis Oligarki Richard Robi-son dan Vedi Hadiz. In A. M. Pontoh, Oligarki: Teori dan Kritik (p. 41). Tangerang: Marjin Kiri.
Neuman, W. L. (2013). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches – seventh edition. UK: Pearson.
Ridha, M. (2020). Kekhususan Oligarki: Pemikiran Jeffrey Winters Menge-nai Oligarki. In A. M. Pontoh, Oligarki: Teori dan Kritik. Tangerang: Marjin Kiri.
Robison, V. H. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indo-nesia. Indonesia, 35-37.
Savirani, A. (2016). Negara, Bisnis Yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis Baru. In A. S. Tornquist, Reclaiming The State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto (p. 69). Yogyak-arta: PolGov & PCD Press.
Suaib, E. &. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13 (2), 167-191.
Winters, J. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.
Website
Herlina, L. (2020). Terkepung Zonasi Tambang Pasir Laut. Retrieved from jaring.id: https://jaring.id /interaktif/terkepung-zonasi-tambang-pasir-laut/?amp
Wawancara
Tanpa nama, Internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, wawancara, 13 Maret 2023.
AAP, LBH Makassar, wawancara, 2 Februari 2023.
Andi Ahmad Yani, Peneliti LSKP, wawancara, 7 Februari 2023.
Muh. Al Amin, Direktur Walhi Sulsel, wawancara, 3 Februari 2023.
Rizal Pauzi, Direktur Public Policy Network Makassar, wawancara, 16 Februari 2023.
Copyright (c) 2023 Suhardi, Riaty Raffiudin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Vox Populi uses license CC-BY-NA-SA or equivalent license as the optimal license use for publication, distribution, use, and reuse of scientific works. To see the rules, you can look here; Indonesia or English.
