GOOD GOVERNANCE DAN GERAKAN SOSIAL: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar
Abstract
This paper will answer the question, how is the process of making a Mining Business Permit (IUP) in Kep. Selayar seen from the perspective of good governance? And what are the people's responses to the policy? This research was conducted on Jampea Island, Selayar Islands Regency, South Sulawesi using qualitative methods with data collection methods in the form of observation and interviews. The results of the study show that the government was questioned and decided the participation of the community in the IUP policy process in Selayar, until then it brought ripples from citizens who needed their rights violated.
Abstrak
Tulisan ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana proses kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kep. Selayar dilihat dari perspektif good governance? Dan bagaimana respon warga atas kebijakan tersebut? Penelitian ini dilakukan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, logika governance telah mengabaikan dan memutus peran serta masyarakat pada proses kebijakan IUP di Kepaluan Selayar, hingga kemudian mendatangkan riak-riak dari warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar.
References
Biehler, Dawn D. & Gregory L. Simon. (2010). “The Great Indoors : Research Frontiers on Indoor Environments as Active Political-Ecological Spaces”, Progress in Human Geography, Volumen 35, Issue 2.
Evans, Karen G. (2010). “Into the Woods: A Cautionary Tale for Governance”, Administration & Society, Volume 42, Issue 7,.
Feixe, Carles & Inês Pereira, Jeffrey S. Juris. (2009). “Global Citizenship and The ‘New, New’ Social Movements: Iberian Connections”, Young, Volume 17, Issue 4,.
Hanif, Hasrul. (2012). “Dibawah Bayang-Bayang Kewargaan Pasar (Market Citizenship)?: Menegaskan Politik Inklusi, mengabaikan Politik Redistribusi”, Makalah disampaikan dalam Seminar International ke-13 “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan Perspektif Lokal” yang akan diselenggarakan di Kampoeng Percik, Salatiga, 10-13 Juli 2012.
Lele, Gabriel. (1999). “Postmoderisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan”, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 3, Nomor 2,.
Lubis, Syakwan. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. Jurnal Demokrasi, Volume 6, Nomor 1,.
Prasojo, Eko & Teguh Kurniawan. (2008). “Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia”, Makalah disampaikan dalam the 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, 22-25 Juli 2008.
Pratikno. (2007). “Governance dan Krisis Teori Organisasi”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 11, Nomor 2.
Rebughini, Paola. (2010). ”Critique and social movements : Looking beyond contingency and normativity”, European Journal of Social Theory, Volume 13, Issue 4,.
Reiter, Bernd. (2011). “What’s New in Brazil’s “ New Social Movements” ?”, Latin American Perspectives, Issue 176, Volume 38, Nomor 1,.
Singh, Rajendra. (2010). Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book.
Siri, Lange. (2008). “The Depoliticisation of Development and the Democratisation of Politics in Tanzania: Parallel Structures as Obstacles to Delivering Services to the Poor”, Jurnal of Development Studies, Volume 44, Issue 8,.
Spanakos, Anthony P. (2011). “Citizen Chávez: The State, Social Movements, and Publics”, Latin American Perspectives, Issue 176, Volume 38, Nomor 1,.
Sridhar, V.K. (2010). “Political Ecology and Social Movements with reference to Kudremukh Environment Movement”, Social Change, Volume 40, Issue 3,.
Suharko. (2006). “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani”, Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 1,.
Suhirman. (2003). “Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Analisis AtasKerangka Hukum dan Praktik Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan”, Makalah disampaikan dalam Conference on ‘Decentralization, Regulatory Reform and the Business Climate’ diselenggarakan oleh PEG-USAID di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2003.
Waheduzzaman & Charles H. B. Mphande. (2014). “Gaps in Pursuing Participatory Good Governance : Bangladesh Context”, Administration & Society, Volume 46, Issue 1.
Wahyudi, Agus. (2004). “What Good Governance? World Bank and The Power Of Nomralization”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 8, Nomor 2.
Wawancara, Arsip dan Data Online
Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012a). Hasil Wawancara Daeng Ali.
Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012b). Kronologi Advokasi Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea.
Arsip Pribadi Abu Bakar. (2012c). Pernyataan Sikap Front Perjuangan Tolak Tambang Jampea (FETO) Tambang Jampea.
Kabar Toraj.com. “Mahasiswa Selayar Desak Pencabutan SK Tambang”. Diunduh dari http://kabar-toraja.com/opini/2806 pada tanggal 19 Januari 2014.
Muassir, wawancara 30 Januari 2019.
Muhammad Ikbal, wawancara 3 Januari 2019.
Metropost.Com. “Sosialisasi Tambang Pasir Besi di Kep.Selayar ditolak Massa”. Diunduh dari http://www.metropostonline.com/2012/05/sosialisasi-tambang-pasir-besi-di.html, pada tanggal 19 Januari 2014.
