Harta Warisan Sebagai Jaminan dalam Transaksi Utang Piutang
Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif
Abstract
Artikel ini mengkaji tentang harta warisan yang dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang (Studi Komparasi Fiqh dan Hukum Positif). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penyelidikan yang menafsirkan peristiwa atau fenomena, deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari makna bagi suatu fenomena dengan menggunakan teknik analisis mendalam yang meneliti masalah, yaitu dengan meneliti harta warisan yang dijadikan jaminan transaksi utang-piutang (studi komparasi fiqh dan hukum positif). Hasil dari penelitian ini yaitu baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif sama-sama melarang melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan yang masih dikuasai pewaris, karena syarat atau kriteria dari kedua dasar hukum tersebut adalah jaminan harus merupakan hak milik yang dikuasai oleh peminjam. Hanya saja perbedaan antara kedua dasar hukum tersebut adalah terdapat pengecualian dalam hukum positif ketika melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan harta warisan.
References
Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online.” Alauddin Law Development Journal 2, no. 3 (2020): 432–44. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190.
Anggriyani, Kiki, Erlina Erlina, and S T Nurjannah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Dan Bangunan YANG Dibebani Hak Tanggungan.” Alauddin Law Development Journal 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24252/aldev.v1i1.10138.
Fauzi, Mohammad Yasir. “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia.” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 9, no. 2 (2017): 53–76.
Hadi, Muhammad Sholekul. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Hadisoeprapto, Hartono. Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty, 1984.
Hafidah, Noor. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah.” Rechtidee 8, no. 2 (2013): 198–215. https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.696.
Halimah, Halimah. “Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris,(Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah).” Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram 9, no. 01 (2017): 43–65. https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153.
Hamzah, Irfan Sabri, and Abd Rais Asmar. “Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris.” Alauddin Law Development Journal 2, no. 2 (2020): 168–74. https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15369.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadis. Jakarta: Tinta Mas, 1959.
Husain, Nur Qalbi, and Musyfikah Ilyas. “Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 31–45. https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966.
Mardani. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Oemar Moechthar, S.H.M.K., and P Media. Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia. Cet., I. jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019. https://books.google.co.id/books?id=xfCNDwAAQBAJ.
Ramulyo, M. Idris. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: In Hill Co, 1990.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Syafi’I, Rahmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Syarifuddin, Amir. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
Usanti, Trisadini Prasastinah. “Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Pada Bank Syariah.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 29, no. 3 (2017): 413–29. https://doi.org/10.22146/jmh.26795.
