Perlindungan Hukum bagi Para Pihak terkait Pemalsuan yang Dilakukan oleh Karyawan Kantor Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Abstrak

Fenomena yang terjadi bahwa banyaknya kasus pemalsuan yang dilakukan oleh karyawan kantor Notaris dalam pembuatan akta otentik yang tidak sesuai dengan prosedural dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimana akibat hukum akta otentik terkait pembuatan aktanya dipalsukan oleh karyawan kantor Notaris? dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terkait akta yang dipalsukan oleh karyawan kantor Notaris? Teori yang digunakan adalah Teori Akibat Hukum menurut Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum sistematis. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan dan dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta otentik tersebut dapat diajukan pembatalan karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur yaitu tidak berwenangnya Notaris dan/atau selaku PPAT untuk membuat akta otentik sedangkan perlindungan hukum bagi para pihak akibat terjadinya pemalsuan yang dilakukan oleh karyawan Notaris yaitu para pihak dapat melaporkan karyawan Notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana karyawan Notaris dan pertanggungjawaban secara perdata Notaris.