Legal Protection for Parties related to Forgery Committed by Notary Office Employees in Making Authentic Deed
Abstract
The phenomenon that occurs is that there are many cases of forgery committed by employees of the Notary office in making authentic deeds that are not in accordance with the procedures in making authentic deeds. Based on this background, there is a formulation of the problem, namely, what are the legal consequences of authentic deeds related to the making of deeds forged by employees of the Notary office? and how is the legal protection for the parties related to the deed forged by the Notary office employee? The theories used are the Theory of Legal Consequences according to Soeroso and the Theory of Legal Protection according to Satjipto Rahardjo. The method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is the legal and regulatory approach, the case approach, the analytical approach and the conceptual approach and the technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, grammatical legal interpretation and systematic legal interpretation are carried out. From the results of the research, it can be concluded that the legal consequences of authentic deeds that contain elements of forgery and in making them violate the provisions of the applicable laws and regulations, then the authentic deed can be submitted for cancellation because it is an action that contains procedural defects, namely the incompetence of the Notary and/or as PPAT to make authentic deeds while legal protection for the parties due to the occurrence of forgery committed by Notary employees, namely the parties can report Notary employees to seek criminal liability Notary employees and Notary civil liability.
References
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Atas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana, Jakarta, 2013.
Ahyar Ari Gayo, Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana), Balitbangkumham Press, Jakarta, 2020.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Fred B.G. Tumbuan, Kekuatan Mengikat Perjanjian Dan Batas-Batasnya, Makalah, Jakarta, 1998.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
Ismu Gunadi, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2008.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Persfektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2012.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Pieter E Latumenten, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya, Tuma Press, Jakarta, 2011.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, PT. Sofmedia, Cet.2, Jakarta, 2020.
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
Roscoe Pound, Introduction to The Philosophy of Law, Terjemahan Muhammad Rajab, Pengantar Filsafat Hukum, Bharata, Jakarta: 1996.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuata Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.
Simanjuntak, P.N.H., Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1980.
Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
Agus Toni Purnayasa, “Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik”, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Volume 3 Nomor 3, hlm. 403, 2018.
Albertus Dicky Andrianto (et al), “Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm 24, 2022.
I Kadek Agus Satria Darma Putra, “Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pekerjanya”, Indonesian Notary, Volume 3, Nomor 21, hlm. 326, 2021.
Latifa Mustafida, “Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheiden terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan”, Lex Renaissance, Volume 02, Nomor 01, hlm. 79, 2017.
Lidia Margaret Sinaga (et.al), “Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta”, Visi Sosial Humaniora, Volume 2, Nomor 2, hlm. 158, 2021.
Lutifa, (et.al), “Tanggjung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris”, Tanjungpura Acta Borneo Journal, Volume 1, Nomor 1, hlm 45, 2022.
Muhammad Ridho Rifani, (et.al), “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris/PPAT”, Collegium Studiosum Journal, Volume 6, Nomor 1, hlm. 329, 2023.
Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 05, Nomor 01, hlm. 8, 2012.
Rouli Anita Velentina, “Pertanggungjawaban Hukum PPAT Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pegawainya”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 6, Nomor 2, hlm 722. 2022
Siti Hajati Hosein, “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49, Nomor 3, hlm. 743, 2019.
Zainal Asikin, (et.al), “Pemberhentian PPAT Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016”, Jatiswara Jurnal Ilmu Hukum, Volume 32, Nomor 3, hlm. 592, 2017.
-Putusan Nomor 359 K/Pid/2021
-Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Mtr
-Putusan Nomor 185/Pid B/2017/PN Cms
Copyright (c) 2024 Enden Suminar, Wira Franciska, Taqiyuddin Kadir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
