KONTRIBUSI TEORI CONTIGENCY : UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI E-GOVERNMENT DI INDONESIA
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi contigency theory melalui e-government dalam mewujudkan good governance pada pemerintah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan fenomenologi interpretif. Lokasi penelitiannya yaitu di pemerintah indonesia di sembilan kota besar yaitu Surabaya, Bandung, Makassar DkI Jakarta, Bojonegoro, Samarinda, Malang, Papua, Denpasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diperoleh melalui website kota besar di indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, searcing dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi contigency theory dalam Penerapan good governance dengan menggunakan e-government dari setiap daerah berbeda-beda sehingga perlu kajian yang kuat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian pemerintah setiap periode. E-government perlu diupdate kembali dari setiap periode pemerintahan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.
References
Anggraeni, R. D. 2013. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Jurnal kebijakan dan manajemen publik, 1(2): 201-208.
Aprianty, D.R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Vol 4 Nomor 4: 1589-1602.
Astuti, Sri Yuni Woro. (2005). Peluang dan tantangan penerapan e-governance dalam konteks otonomi daerah. jurnal ekonomi. 1(1): 1-15.
Arnus, S. H. 2016. Peran E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal ekonomi. 1(2):34-50.
Ardichvili, dan alexander. 2001. Leadership styles and work related values of manager and employes of manufacturing enterprise in post communist countries, human resource development quartely winter, 12(4): 363-383.
Alessandro Zattoni And Francesca Cuomo. 2007. Why Adopt Codes Of Good Governance? A Comparison Of Institutional And Efficiency Perspectives. Economic journal. 2(1): 21-40.
Bolang, J. 2014. Penerpan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jurnal ekonomi, 9(2): 36-45.
Carcaba, A., & García, J. (2003). La información financiera en internet de las corporaciones locales europeas. Partida Doble, 144,5 6–69.
Cristina Crespo, V. R, C. Tamarit and R. Valverde. 2006. Institutional Characteristics And Managers’ Perceptions Of Accounting Information: Impact On E-Government Use And Organisational Performance. Journal management.1(1): 20-50.
Campo, Salvatore Schiavo and Pachampet Sundaram. (2002). To serve and to preserve: improving public administration in a competitive world. Asean Development Bank.
Dash, Satyabrata & Subhendu Kumar Pani. (2016). e-Governance paradigm using cloud infrastructure: benefits and challenges. Procedia Computer Science 85 (2016) 843-855.
Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal ekonomi, 1(2): 23-40.
Elysia V, A. Wihadanto , S. Tono. 2016. implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan publik yang terintegrasi di indonesia.jurnal ekonomi pemerintahan, 1(2): 225-235.
Fanani, Zaenal, Rhenny Afriana Hanif dan Bambang Subroto, 2008, Pengaruh struktur audit, konflik peran, dan ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 5 (2) : 139-155.
Fauzan, M. Bahtarudddin dan H. Nuraini. 2012. Implementasi Pemerintahan yang Bersih dalam Kerangka Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3): 448-463.
Gemiharto, I. dan E. Rosfiantika. 2017.Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia.jurnal ilmu politik dan komunikasi,7(1): 103-116.
Gandía, J. L., & Archidona, M. (2008). Determinants of web site information by Spanish city councils. Online In-Formation Review, 32(1), 35–57.
Hasibuan, ZA dan Santoso, HB. (2005). Standardisasi aplikasi e- government untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005.
Haryatmoko. (2016). Akuntabilitas pelayanan publik: etika publik, dasar membangun integritas dan profesionalitas. Prosiding Seminar.
Heryana, Toni Dan S. K. Dewi. 2013. Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 1(1) 38-49.
Hasibuan, ZA dan Santoso, HB. (2005). Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. ITB, 3-4 Mei 2005.
Ho, A., & Ni, A. Y. (2004). Explaining the adoption of E-government features - A case study of Iowa County treasurers’ offices. The American Review of Public Administration, 34(2), 164–180.
Ho, A. (2002). Reinventing local governments and the “e-government” initiative. Public Administration Review, 62, 434–444.
Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Jan C. Ott. 2009. Good Governance and Happiness in Nations: Technical Quality Precedes Democracy and Quality Beats Size. Journal economic. 1(2): 234-250.
Kumar, R., dan Best, M. L. (2006). Impact and Sustainability of E-Government Services in Developing Countries: Lessons Learned from Tamil Nadu, India. The Information Society.1(1): 25-39.
Kamal, M. K. A. M., A. R. Romle, dan M. S. Yusof. 2015. Good governance and organization performance in publik sektor: a proposed framework. International journal of administration and governance. 1(4): 63-68.
Lawler, J. 2007. “ leadership in social work: A Case of caveat emport?, British journal of social work, 1(2):123-141.
V. L. López, S. I. Antelo, A. V. Sanmartín, R. Connolly and F. Bannister. 2018. e-Government, Transparency & Reputation: An Empirical Study of Spanish Local Government. Information system management. 1(1): 276-293.
Maries, N. K., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatilah Singaraja. E-journal SI Ak, 7(1): 1-11.
Michael K. McCall. 2002. Seeking good governance in participatory-GIS:a review of processes and governance dimensions in applying GIS toparticipatory spatial planning. International Institute for Geo-Information Science. 1(1): 1-20.
Muluk, M.R. Khairul. (2001). Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.IX/2/Mei/2001.
Nurcahyani D. R. Dan D. Retnowati. 2015. Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. Seminar Nasional Informatika, 1(1): 1-20.
Raharjo, S. T. dan D. Napisah. 2006. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja kariawwan. Jurnal studi manajemen dan organisasi. 3(2): 69-80.
B. C. Prasad. 2015. Institutional economics and economic development The theory of property rights, economic development, good governance and the Environment, economic journal, 1(2): 776-790.
Riley, Thomas B. (2002). Change Management, E-Governance, and The Relationship to E-government. Commenwealth Centre for Electronic Governance.
Setiawan, I. dan F. Idayanti. 2016. Penerapan Prinsip Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Binamarga Dan Pematusan. Jurnal ilmu dan riset akuntansi, 5(7): 1-22.
Sudarmayanti. 2003. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah. jurnal ekonomi, 1(2): 21-34.
Simic, ivana. 1998. Transformation leadership the key to successful management of transformational organization change, university of nis the scientifiic journal fakta university series : economic and organization, 1(2): 49-55.
Sitio Ristina dan Anisykurlillah Indah, 2014. Pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, struktur audit terhadap kinerja auditor KAP di wilayah kota Semarang. Jurnal Accounting Analysis. 3(3) : 301 – 309.
Sosiawan, Edwi Arief. (2015). Evaluasi Implementasi E-government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen. Open Journal System.
Tochija, Itoc. (2007). Kebijakan E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal akuntansi ekonomi, 1(1): 111-120.
Widilestariningtyas, O. Dan I. Permana. 2015. Implementsi Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal ekonomi, 2(2): 65-86.
Wanadri, Chandra. Christina Dwi Astuti. Pengaruh Budaya Organisasi, Etos Kerja, Independensi Auditor, Integritas Auditor dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor. Jurnal Akuntansi Trisakti. Vol. 2 No. 2. 2015. Hal. 129-140
Yoserizal dan K.Tovalini. 2014. Implementasi prinsip akuntabilitas publik dan kaitannya dengan reformasi birokrasi di sumatra barat. Jurnal ilmu dan riset akuntansi, 1(1): 17-39.
Copyright (c) 2021 Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
