PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH
Abstrak
Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan penataan ruang dilakukan melalui fungsi koordinasi, penyusunan program dan pelaksanaannya, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnik bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten, mengadakan pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, melakukan pembinanaan, serta mengadakan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan tata ruang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep penataan wilayah dimulai sejak Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan kehadiran Rasulullah secara perlahan mengubah Madinah menjadi pusat peradaban, perdagangan, pendidikan,serta pemerintahan yang sebelumnya Madinah hanya sebuah wilayah yang menjadi perlintasan para pedagang.
Referensi
Jurnal
Safriani, Andi. “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” Jurisprudentie 2, no. 2 (2015).
Syam, Rusdinamin dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 1, no. 3 (2020).
Yanti, Arisda dan Rahmiati. “Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 1, no. 3 (2020).
Buku
Rahmiati. Terampil Menulis Karya Ilmiah. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Simanjuntak, Bungaran Antonius. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
Wahid, Yunus. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016.
Website
Aska, Nursyam. Pengembangan dan Perencanaan Wilayah dan Kota (PPWK) dalam Perspektif Islam. Diakses tanggal 30 agustus 2020. https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pengembangan-dan-perencanaan-wilayah-dan-kota-ppwk-dalam-presfektif-islam
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc4.footer##