PENGANGKATAN DAN PEMECATAN PEGAWAI  HONORER DI KABUPATEN TAKALAR

Muh. Nur Fajrin; Ashabul Kahfi

Muh. Nur Fajrin Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)
Ashabul Kahfi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
(ID)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengangkatan dan pemecatan pegawai honorer di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bukan oleh Bupati Takalar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) Pertimbangan pemerintah Kabuaten Takalar dalam melakukan pemberhentian terhadap pegawai honorer adalah untuk efesiensi anggaran serta optimalisasi kinerja ASN; 3) Keberadaan tenaga honorer tidak didasari oleh perjanjian kerja, sehingga tidak ada dasar bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memenuhi hak-hak tenaga honorer sebagai pekerja.

Kata Kunci: Pengangkatan; Pemecatan; Pegawai Honorer

Referensi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Qamar, Nurul, “Pengantar Hukum Tatanegara”, (Makassar: Arus Timur, 2015).

Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Kurniawan, J. Lutfi dan Mustafa Lutfi. “Hukum dan Kebijakan Publik: Perihal Negara Masyaraka Perspektif Politik Kesejahteraan”, (Malang: Setara Pers, 2016).

Sinamo, Nomensen, “Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Permata Aksara, 2016).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wawancara

Sitti Asnah, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, wawancara, Kantor Bupati Kabupaten Takalar, tanggal 2 Maret 2020.

Muh. Rusli, Analisis Kepegawaian Madya, wawancara, Kantor Bupati Kabupaten Takalar, tanggal 2 Maret 2020.