KEWENANGAN PARALEGAL BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA SULAWESI SELATAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Abstrak
Terbentuknya kewenangan paralegal dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan paralegal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan implementasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Karena tidak jarang terdapat kesalahan yang dilakukan saat menangani suatu perkara tanpa adanya ketentuan hukum yang sesuai atau terdapat regulasi yang dilanggar dalam menangani suatu perkara, jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, semua menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan, kantor perhimpunan hukum dan hak asasi manusia sulawesi-selatan. Dalam menjalankan kewenangan dalam pemberian bantuan hukum masyarakat bisa mendapatkan pendampingan dan menjamin agar terciptanya hukum yang adil dalam menangani suatu perkara dan tidak terdapat suatu pelanggaran hukum dalam proses perkara yang sering terjadi dalam masyarakat
Referensi
Jurnal
Bahar, Firdawati, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." Jurnal Siyasatuna 2, no. 1 (2021).
Darussalam, Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa, (Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
Kusnadi Umar, Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Judicial Review, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
M. Chaerul Rizal, Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kedelai di Kabupaten Gowa dalam Perspektif Hukum Islam, (Makasssar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)
Buku
Marwan Mas Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor:GhaliaIndonesia, 2015)
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
Ilham Bisri Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta:PT.RajaGrafindoPersada, 2004)
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
Peraturan
Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia Indonesia
Website
Wikipedia, Profil PBHI. http://www.pbhi.or.id/pbhi/profil ( 12 Februari 2020)
https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal
https://lbhapik.or.id/paralegal/
https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/
Wawancara
Abdul Aziz Saleh (38 tahun) Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sulawesi Selatan (20 Mei 2020).