PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Telaah Siyasah Syar’iyyah

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan  Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia.  Mengetahui mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui pemberhentian kepala daerah perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Penyebab pemberhentian kepala daerah dalam ketatanegaraan Indonesia diatur pasal 78 ayat (2) bahwa kepala daerah diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan, misal melakukan perbuatan tercela seperti judi, mabuk, dan zina; tidak melaksanakan kewajiban; melakukan tindak pidana seperti korupsi, kolusi dan nepotisme; melakukan tindak pidana yang mengancam keutuhan negara. Mekanisme pemberhentian kepala daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa apabila Gubernur yang diberhentikan maka DPRD yang mengusulkan melalui Menteri kepada Presiden dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung, jika yang diberhentikan adalah Walikota/Bupati maka DPRD yang mengusulkan melalui Gubernur sebagai pemerintah pusat kepada Menteri dengan hasil putusan dari Mahkamah Agung. Pemberhentian kepala daerah dalam Islam belum dijelaskan secara terperinci tata cara pemberhentian dan di al-Qur’an dan hadis pun tidak ada yang menjelaskan. Namun, menurut para pemikir Islam pemimpin dapat diberhentikan apabila melanggar syariat, melakukan penyimpangan, cacat organ tubuh, gila total, dan kehilangan kebebasan.