PENCABUTAN HAK POLITIK KORUPTOR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
Abstrak
Pencabutan Hak Politik pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman pelaku koruptor. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library reasearch). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum di Indonesia dan teologi syar’i yaitu dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa Undang-Undang, KUHP Pidana, Al-Qur’an dan Hadits dan data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yang digunakan pada pencabutan hak politik terhadap koruptor di Indonesia yaitu berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) Butir (h), yaitu bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
Kata Kunci: Pencabutan, Hak Politik, Koruptor, Siyasah Syar’iyyah.
Referensi
JURNAL
A. Hastriana, Kurniati, dan Rahmiati. Polemics of Power in Islamic Law Perspective. Al-Risalah, Vol. 20, No. 2, (November, 2020).
Hamzah. Diyat dalam Pidana Islam: Antara Hukum Privat dan Publik. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2019).
Herlina Amir dan Nila Sastrawati. Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Vol. 1, No. 1, (2019).
Idrus, Achmad Musyahid. Kebijakan Pemimpin Negara: dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Iman Manutun Bil Maslahah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021).
Jafar, Usman. Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam). Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017).
Kurniati. Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol. 17, No. 1, (2013).
Kurniati. Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis). Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015).
Kurniati. Sistem Politik Demokrasi dalam Bisnis Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).
Rahman, Abdul. Determinasi Politik pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2020).
Rizki Ramadani dan Moch Andry Wikra Wardhana Mamonto. Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. Petitum, Vol. 7, No. 2, (Oktober, 2019).
Miftahul Jannah dan Fatmawati. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022).
Nur Azzah Fadila S dan Alimuddin. Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Vol. 3, No. 2, (Mei, 2022).
Usman. Negara dan Fungsinya: Telaah atas Pemikiran Politik. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2015).
Usman. Pilkada dan Konflik Horizontal: Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar. Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).
Wijaya, Abdi. Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia). Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2018).
BUKU
Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam, (Al-Jubail: Dar ash-Shiddiq, et.al). Terj. Izzudin Karimi, Bulughul Maram: Himpunan Hadits-hadits Hukum dalam Fikih Islam. Jakarta: Darul Haq, 2014.
Audah, Abd al-Qadir. Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami. Jilid I; Beirut-Libanan: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2011.
Haryono. Transformasi Demokrasi. Jakarta: Sekjen, dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
Al-Khailadi, Mahmud Abdul Majid. Qawa’id Nizham al-Hukm fi al-Islam. Cet. II; Irbad-Yordania: Maktabah al Muhtasib, 1983. Terj. Harist Abu Ulya, Pilar-pilar Sistem Pemerintahan Islam. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
Ridwan. Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
Rokhmadi. Hukum Acara Pidana Islam. Semarang: CV. Lawwana, 2021.
Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra. Fiqih Siyasah. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
Umar, Nasaruddin. Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
UNDANG-UNDANG
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 (PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
WEBSITE
Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Diakses Tanggal 2 April 2023. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu.
Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Diakses Tanggal 10 Juni 2023. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2020%20THN%202018%20(SINKRONISASI%20HARMONISASI)%20FIXED.pdf.