PERAN PEMUDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

  • Muh Syarwan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
    (ID)
  • Budiarti Rahman Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
    (ID)
Kata Kunci: Peran Pemuda, Penyelenggaraan, Pemerintah Desa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemuda dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Adapun masalah yang diangkat terkait pelaksanaan kewenangan kepala Desa yang dianggap kurang terbuka sehingga partisipatif Masyarakat terkhususnya pemuda tidak terlibat diwilayah pengambilan keputusan dan ketinggalan informasi terkait program yang dilaksanakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif syar’i dan yuridis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terhadap peran pemuda dalam penyelenggaraan pemerintah Desa menunjukkan bahwa pemerintah Desa yang kurang terbuka dan tidak melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan musyawarah pembangunan Desa sehingga mengakibatkan rendahnya representasi kebutuhan dan aspirasi pemuda sehingga lahir ketidak seimbangan dalam perencanaan pembangunan desa dengan fokus yang kurang pada inisiatif pemuda dan potensi kontribusi pemuda. kurangnya Partisipasi pemuda juga berdampak pada rendahnya motivasi untuk ikut terlibat dalam proyek pembangunan desa yang mengakibatkan kurangnya daya dorong untuk menciptakan solusi yang inovatif terhadap masalah lokal sehingga berdampak pada jangka panjang  serta merugikan pembangunan berkelanjutan desa secara keseluruhan.

Referensi

Adityawarma dan Darussalam Syamsuddin, “Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang dalam Mencegah penyebaran berita hoax perspektif siyasah syariyyah” Jurnal Siyasatuna 3 no. 1 (2022).

Andi Reni Anggraeni Ismail, Muhammad Anis. “Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Peran Bumdes Assingkerukengnge Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 3, no. 1 (2022): 96-107.

Arisda Yanti, Rahmiati Rahmiati. “Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” Siyasatuna: Jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar’iyyah 1, no. 3 (2020): 478-484.

Artati Angraeni Putri, “Sistem Pemerintahan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” jurnal Siyasatuna 4 no. 2 (2023).

Azhar Hidayat dan Kurniati Kurniati. “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap Upaya Perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.” Siyasatuna: Jurnal Iimiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 3, no. 2 (2022): 434- 443.

Hisbullah dkk., “Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkama Konstitusi on. 91/Puu/Xviii/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang” Jurnal Al-Tasri’iyyah 3 no. 2 (2023).

Hisbullah dan Essi Ramadanti, “Eksistensi Dan Pola Perkaderan Pasca Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dalam”, Jurnal Siyasatuna 1 no. 2 (2020).

Hisbullah dkk., “Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan” Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 1 no. 2 (2022).

Hisbullah, “Peran Imam dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum 7 no. 2 (2020): h. 101-113.

Hisbullah dkk. “Analisis Kebijakan Mutasi PNS Terhadap Kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan BKN on. 5 Tahun 2019” Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 12 no. 2 (2023).

Haris Munandar dan Adriana Mustafa, “KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah” jurnal Siyasatuna 2 no.2 (2021)

Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal, “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam memberdayakan masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syariyyah: JurnaL Siyasa tuna 2 no. 2 (2021)

Neni Nugraini dan Hisbullah, “Eksistensi Asas Good Governance dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam”, Jurnal Siyasatuna 2, no.3 (2021).

Nur Afifa Suciati dan Adriana Mustafa, “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Penanganan Fakir Miskin Telaah Siyasah Syar’iyyah” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 4, no. 2 (2023): 2716-0394

Republik Indonesia, Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, h. 2.

Rusdinamin Syam, Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar’iyyah.”, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 1, no. 3 (2020): 462-467.

Suriyani, Sosiologi Pedesaan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 3-5.

Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda, “Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa”, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, no. 1 (2020): h. 123-140.

Diterbitkan
2024-09-12
Bagian
Artikel
Abstrak viewed = 12 times